Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemisahan anggaran ini wajib berlaku paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028 atau dua tahun setelah putusan dibacakan. Pihak Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan siap menjalankan program prioritas ini dengan mengikuti skema dan kebijakan anggaran…
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi investasi jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan kualitas generasi muda melalui pemenuhan gizi yang lebih baik. Program yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2026 tersebut diyakini mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara…
JAYAPURA – Pemerintah menetapkan Papua, khususnya Papua Pegunungan, sebagai prioritas utama dalam percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut diambil untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui penguatan layanan pemenuhan gizi di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih besar dibandingkan daerah lain. Fokus pemerintah diarahkan pada percepatan pembangunan dan penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi…
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan yang berlaku paling lambat mulai 2028. Purbaya menyatakan pemerintah akan mengikuti putusan MK mengenai pemisahan anggaran MBG dan pendidikan tersebut. “Kita ikuti putusan MK, tahun 2028 kan,” kata Purbaya di Istana…
Jakarta – Vice President Strategi dan Pengembangan Bisnis Biomassa PLN EPI Anita Puspita Sari menegaskan bahwa pengembangan hidrogen hijau menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung transisi energi nasional menuju sistem energi rendah karbon. PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) saat ini mengembangkan rantai nilai hidrogen hijau melalui penyusunan model bisnis, kemitraan strategis, serta skema…
JAKARTA – Pemerintah mempercepat pengembangan energi hidrogen melalui puluhan proyek yang tersebar di berbagai wilayah sebagai bagian dari strategi memperkuat transisi menuju energi bersih dan kemandirian energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa hidrogen memiliki potensi strategis karena didukung ketersediaan sumber daya domestik yang melimpah. “Karena hidrogen ini dihasilkan…
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) sebagai bagian dari transformasi digital nasional. Di tengah pesatnya pemanfaatan AI di berbagai sektor, pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan AI Nasional dan Etika AI sebagai fondasi menuju pembentukan Undang-Undang AI yang lebih komprehensif. Langkah bertahap ini mencerminkan komitmen pemerintah menghadirkan regulasi yang…
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) melalui penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) AI sebagai landasan awal menuju pembentukan Undang-Undang AI yang lebih komprehensif. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Ismail, menyampaikan bahwa Perpres AI disusun sebagai fondasi kebijakan nasional dalam pengembangan teknologi kecerdasan artifisial. “Peraturan Presiden tentang AI disiapkan sebagai kerangka…
Jakarta – Pemerintah terus memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat melalui penyiapan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun. Kebijakan ini diharapkan mampu menurunkan besaran cicilan bulanan sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja muda, serta keluarga baru yang dapat memiliki hunian layak. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam…
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai insentif di sektor perumahan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk…