Terkini

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara dengan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan ini bertujuan memastikan penggunaan uang rakyat lebih tepat sasaran serta berdampak langsung pada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa keputusan efisiensi anggaran diambil setelah Presiden Prabowo melakukan pengawasan terhadap tutup buku…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan penggunaan APBN melalui kebijakan efisiensi anggaran yang strategis. Kebijakan yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 ini menetapkan pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun pada tahun 2025, dengan tujuan utama mengalihkan dana ke sektor-sektor produktif. Dalam upaya menjelaskan arah kebijakan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan…

Jakarta – Presiden Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Inpres tersebut meminta Kementerian/Lembaga dan Daerah memangkas belanja-belanja yang dianggap memberi dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy mengatakan pihaknya terus berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, meskipun terjadi…

Jakarta -Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam setiap aspek pemerintahan guna memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. Kebijakan ini mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, pengamat politik, serta pejabat negara yang menilai langkah tersebut sebagai strategi tepat dalam memperkuat stabilitas fiskal dan efektivitas penggunaan dana publik. Ekonom dan Pakar Kebijakan…

Jakarta – Kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. Hal ini dikemukakan Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Achmad mengatakan, efisiensi anggaran diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dana hasil penghematan anggaran dialokasikan untuk memperkuat program kesejahteraan…

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mendorong efisiensi anggaran demi memastikan belanja negara lebih berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah meninjau ulang alokasi anggaran, termasuk pemangkasan perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang dinilai kurang esensial. Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan…

Jakarta – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan pihaknya menyambut positif dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintahan Prabowo – Gibran karena dinilai dapat mengarahkan pada pembangunan yang lebih sesuai dengan prioritas nasional. Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan arahan efisiensi anggaran pada 22 Januari 2025 lalu. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1…

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas instansi guna mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Kolaborasi antara kementerian, BUMN, sektor swasta, dan akademisi menjadi strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya siap menjadi pendukung utama bagi kementerian teknis lainnya dalam merealisasikan visi…

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap transaksi ilegal menggunakan mata uang kripto mencapai Rp1,3 triliun sepanjang 2024. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena dana hasil judi online yang dilarikan ke luar negeri melalui platform kripto seperti Binance dan Cryptocurrency telah mencapai lebih dari Rp28 triliun. “Berdasarkan analisis kami, uang hasil judi dilarikan…

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi online (judol) yang semakin meresahkan masyarakat. Terbaru, Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), M. Natsir Kongah mengungkap adanya aliran dana sebesar Rp 28 triliun hasil judi online yang dilarikan ke luar negeri sepanjang 2024. “Uang hasil judi online dilarikan ke…