Terkini

Bondowoso – Pemerintah mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan Program MBG sebagai bagian dari komitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program nasional tersebut. BGN menilai partisipasi publik menjadi elemen penting untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan layanan gizi bagi anak-anak. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa masyarakat diperbolehkan mengunggah foto maupun video menu MBG…

Jakarta, – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut terbuka kritik dan unggahan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari masyarakat sebagai bagian dari upaya keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan program nasional tersebut. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa masyarakat termasuk orang tua siswa, guru, dan pihak sekolah dipersilakan mengunggah foto…

Surabaya – Pemerintah terus memperkuat langkah pengendalian harga bahan pokok nasional menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri melalui Gerakan Pasar Murah yang digelar secara masif di berbagai daerah. Program ini menjadi instrumen utama pemerintah untuk memastikan harga pangan tetap stabil dan daya beli masyarakat terjaga di tengah potensi lonjakan permintaan saat hari besar keagamaan….

JAKARTA – Pemerintah terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pasar Murah sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga pangan nasional menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri. Kebijakan ini diarahkan untuk meredam potensi lonjakan harga akibat meningkatnya permintaan sekaligus memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Gerakan Pasar Murah tidak hanya difokuskan pada wilayah…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi pembangunan ekonomi rakyat dengan mengintegrasikan program bantuan sosial (bansos) dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Integrasi ini dirancang untuk memastikan bahwa bansos tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga menjadi pintu masuk penguatan ekonomi produktif masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Melalui pendekatan ini, pemerintah ingin mendorong kemandirian ekonomi warga sekaligus…

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan arah baru kebijakan bantuan sosial mulai 2026 yang berfokus pada penguatan kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah mendorong KPM untuk terlibat langsung dalam aktivitas usaha produktif melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel Merah Putih) sebagai wadah pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Langkah ini mencerminkan transformasi kebijakan…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menjaga ketertiban sosial dan ketahanan ekonomi masyarakat melalui langkah tegas dan terintegrasi dalam penanganan judi daring. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, negara hadir memastikan ruang digital dimanfaatkan secara sehat, produktif, dan bertanggung jawab oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN). Berbagai kebijakan preventif, edukatif, dan penegakan…

JAKARTA – Maraknya praktik judi daring atau judi online (judol) kian memantik keprihatinan berbagai pihak. Selain berdampak pada keuangan pribadi, fenomena ini dinilai telah menggerus ketahanan keluarga, merusak moral aparatur negara, hingga berpotensi menyalahgunakan anggaran publik. Sejumlah kepala daerah dan pemangku kepentingan pun menegaskan perlunya langkah tegas dan pencegahan berkelanjutan. Wali Kota Dumai Paisal mengingatkan…

Jakarta-Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai tidak bisa hanya bertumpu pada operasi tangkap tangan (OTT) dan penindakan hukum semata. Pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini didorong untuk lebih serius membongkar akar persoalan korupsi, terutama yang berkaitan dengan budaya birokrasi dan tingginya biaya politik. Pendekatan menyeluruh dinilai penting agar strategi pencegahan korupsi dapat berjalan lebih…

JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI mendorong penguatan strategi pemberantasan korupsi melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan menelusuri akar persoalan yang selama ini memicu terjadinya praktik koruptif. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan pemberantasan korupsi pada 2026 tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan secara sistemik. Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menekankan…