JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam memperluas akses listrik hingga ke pelosok negeri. Melalui Program Listrik Desa (Lisdes), sebanyak 780 ribu rumah tangga di lebih dari 10 ribu desa dan dusun akan memperoleh sambungan listrik selama periode 2025 hingga 2029. Program ini dirancang sebagai bagian dari langkah strategis nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal…
JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional melalui percepatan elektrifikasi desa, khususnya di wilayah tertinggal yang masih belum teraliri listrik secara layak. Program ini menempatkan keadilan sosial sebagai prinsip utama, dengan memprioritaskan energi baru dan terbarukan sebagai sumber daya masa depan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan…
Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan tiga program prioritas nasional sepanjang Juli 2025 sebagai bagian dari strategi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong pemerataan pembangunan. Ketiga program ini juga menjadi momentum awal menuju peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hassan Nasbi menyatakan, fokus utama pemerintah mencakup tiga sektor…
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan tiga program prioritas nasional yang dirancang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Ketiganya mencakup Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk siswa, dan Koperasi Desa Merah Putih. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa tiga program tersebut merupakan trisula utama Presiden…
Jakarta – Danantara Indonesia terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung transisi energi bersih di Tanah Air. Lembaga investasi negara tersebut resmi menjalin kerja sama dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan awal Juli 2025. Kolaborasi ini membuka peluang pembiayaan proyek berkelanjutan dalam skala besar di berbagai sektor. CEO…
Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dikabarkan tengah menjajaki fasilitas kredit multi mata uang senilai hingga US\$10 miliar atau sekitar Rp162,3 triliun. Nilai ini menjadikannya sebagai salah satu pinjaman terbesar yang pernah dicapai di Asia Tenggara. Mengutip laporan Bloomberg, “Danantara telah mengirimkan permintaan proposal kepada sejumlah bank internasional dan regional untuk tenor…
JAKARTA — Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi meluncurkan Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) untuk menghadapi kebijakan tarif impor 32 persen yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Terkait dengan hal itu, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Astuti menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk semakin memperluas akses pasar…
JAKARTA — Pemerintah Indonesia bergerak cepat dalam mengantisipasi dampak kebijakan tarif impor 32 persen yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Tony Prianto, menyebut dinamika tarif tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha. Hal tersebut karena perdagangan Indonesia masih bertumpu pada negara tujuan…
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam menangani berbagai persoalan di Papua melalui langkah strategis penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai koordinator percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Penugasan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun Papua secara inklusif, adil, dan berkelanjutan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan klarifikasi atas kabar yang sempat berkembang…
JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan di Papua dengan menghadirkan kesekretariatan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang kini resmi berkantor di Jayapura. Penempatan kantor ini bukan berarti Wakil Presiden akan berkantor tetap di Papua, melainkan menunjang efektivitas kerja badan khusus yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi…