Pemerintah Perkuat Reformasi Bansos Berbasis DTSEN untuk Tepat Sasaran

Jakarta – Pemerintah melangkah maju dalam reformasi perlindungan sosial dengan menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran bantuan sosial (bansos). Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menandai peralihan dari sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) lama, dengan fokus meningkatkan akurasi sasaran dan mencegah penyalahgunaan anggaran di…

Read More

PPATK dan Kemensos Perketat Pengawasan Rekening dan E-Wallet Terindikasi Judi Daring

Jakarta – Kepala Pelaporan Pusat dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menegaskan pihaknya akan memblokir dompet digital (e-wallet) yang terindikasi digunakan untuk tindak pidana judi daring. “Sudah banyak kasus ke e-wallet juga kami tangani,” kata Kepala PPATK. Ivan mengungkapkan, tercatat deposit judi daring melalui e-wallet mencapai Rp1,6 triliun untuk 12,6 juta transaksi. Pemblokiran ini…

Read More

Waspada Gelombang Simbol Budaya Pop dalam Momentum Perayaan HUT RI ke-80

Jakarta — Pemerintah Republik Indonesia mengingatkan seluruh masyarakat untuk menempatkan Bendera Merah Putih sebagai simbol utama dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. Fenomena pengibaran simbol budaya populer seperti bendera One Piece (Jolly Roger) yang terlihat di sejumlah ruang publik, kendaraan, dan acara komunitas, harus disikapi secara tegas dan…

Read More

Pemerintah Ingatkan Bahaya Polarisasi Simbol Lewat Bendera Bajak Laut

Jakarta – Pemerintah mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih bijak dalam menggunakan simbol-simbol budaya populer, seperti bendera bajak laut dari serial anime One Piece. Hal ini disampaikan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap potensi polarisasi sosial akibat penyalahgunaan simbol jelang HUT ke-80 RI. Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Menko Polkam). Budi Gunawan menanggapi beredarnya narasi…

Read More

Masyarakat Aktif Dilibatkan Dalam Pembangunan Fasilitas Ekowisata Pulau Padar

JAKARTA – Rencana pembangunan fasilitas ekowisata di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo (TNK), tengah menjadi sorotan publik. Di tengah kekhawatiran akan dampak lingkungan, pemerintah menegaskan bahwa konservasi tetap menjadi prioritas, dengan tata kelola yang ketat, teknologi pengawasan, dan pelibatan aktif masyarakat setempat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan setiap pemanfaatan Pulau Padar harus tunduk pada…

Read More

Pembangunan Fasilitas Pariwisata Pulau Padar Dipastikan Ramah Lingkungan

Jakarta – Pembangunan fasilitas pariwisata di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, pada tahun 2025 mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kementerian Kehutanan memastikan bahwa setiap tahap konstruksi mengacu pada kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui, guna menjaga kelestarian…

Read More

Sinergi Pusat dan Daerah Dorong Papua Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan

PAPUA TENGAH – Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi mendorong Papua menuju kesejahteraan berkelanjutan melalui dialog terbuka dan aksi nyata di Nabire, Papua Tengah, Selasa (12/8). Kegiatan melibatkan tokoh adat, agama, masyarakat, pemuda, serta perwakilan organisasi dari seluruh provinsi di Tanah Papua melalui tatap muka dan daring. Hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)…

Read More

Pemerintah Tunjukkan Aksi Nyata Akselerasi Pembangunan Papua Berkelanjutan

PAPUA TENGAH – Pemerintah menegaskan keseriusan membangun Papua melalui rangkaian kegiatan terpadu di Nabire, Papua Tengah, Selasa (12/8). Acara ini mempertemukan pejabat tinggi negara dengan kepala suku, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan organisasi. Melalui koneksi daring, kegiatan juga melibatkan lima provinsi lain di Tanah Papua, menandai keterlibatan seluruh wilayah secara serentak….

Read More

Program Koperasi Desa Merah Putih Serap 23 Ribu PPPK di Berbagai Wilayah

Jakarta – Pemerintah mulai menempatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih untuk memperkuat operasional koperasi di berbagai daerah. Penugasan ini diharapkan mendorong kinerja koperasi desa yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi masyarakat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini menjelaskan saat ini…

Read More

Koperasi Desa Merah Putih Siap Serap Produk Masyarakat dan Kerjasama dengan BUMN

Jakarta – Koperasi Desa Merah Putih siap menjadi penggerak utama ekonomi desa dengan berperan sebagai offtaker yang menyerap hasil produk masyarakat sekaligus menjalin kemitraan strategis dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini diharapkan memperluas pasar bagi produk desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono, mengatakan Kopdes…

Read More
Back To Top