Terkini

Jakarta — Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh semakin nyata dengan dibentuknya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). Lembaga baru ini diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi sekaligus menanggapi berbagai persoalan krusial ketenagakerjaan, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), jaminan sosial, hingga penyediaan perumahan layak bagi buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja…

Jakarta – Dalam upaya menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjadikan perlindungan buruh sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Langkah ini disuarakan melalui pembahasan intensif antara pemerintah, perwakilan serikat buruh, dan anggota legislatif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, yang sedang dipersiapkan. Sebanyak 22 konfederasi serikat buruh di Indonesia telah…

Jakarta – Sinergitas antara TNI, Polri, dan masyarakat terus diperkuat sebagai pilar utama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional. Kolaborasi ini diyakini mampu memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan damai, tanpa menimbulkan keresahan atau aksi anarkis. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen aparat dalam mengawal jalannya demokrasi, khususnya ketika masyarakat menyampaikan…

Jakarta – Penolakan terhadap aksi anarkis yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional semakin menguat di berbagai daerah. Publik bersama aparat keamanan menegaskan kesepakatan bahwa segala bentuk kekerasan jalanan, perusakan fasilitas umum, maupun provokasi destruktif tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Kesadaran bersama ini lahir dari pemahaman bahwa demokrasi hanya dapat tumbuh sehat bila dijalankan secara…

Jakarta — Pemerintah mengumumkan 17 program paket stimulus ekonomi terbaru yang bertujuan memperbaiki perekonomian masyarakat. Dari jumlah tersebut, delapan program akan dijalankan tahun ini, empat program dieksekusi pada tahun depan, dan lima program diarahkan khusus untuk penyerapan tenaga kerja. Kementerian Keuangan menyebut delapan program ekonomi akan diimplementasikan pada semester II-2025 dengan kebutuhan anggaran Rp15,66 triliun….

Jakarta — Perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Kondisi ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang solid, inflasi yang terkendali, serta kinerja ekspor yang menguat di tengah tren penurunan suku bunga dunia. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa prospek ekonomi nasional semakin positif di tengah gejolak eksternal,…

Jakarta – Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat dalam menangani kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. “BGN bersama seluruh pihak terkait terus bekerja keras memastikan penanganan kesehatan terbaik serta melakukan langkah investigasi menyeluruh atas insiden ini,” ujar Khairul dalam keterangan resmi…

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaporkan menimpa ribuan anak. Tim ini berfungsi memberikan second opinion sambil menunggu hasil investigasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga pemerintah memiliki pijakan ilmiah awal untuk mengambil langkah perbaikan yang cepat dan…

Jakarta – Langkah cepat pemerintah dalam mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mendapat sambutan positif dari publik, terutama dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Komitmen ini dinilai sebagai wujud nyata respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, termasuk tuntutan 17+8 yang telah disuarakan dalam berbagai aksi dan forum diskusi…

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan komitmennya merespon aspirasi publik, termasuk kelompok 17+8, dengan memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan 2026. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan seluruh proses pembahasan RUU akan dilakukan secara terbuka agar dapat diakses oleh masyarakat luas….