Terkini

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi kerakyatan dan pemerataan pembangunan desa. Program ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan usaha bersama yang transparan dan berkelanjutan. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah…

Jakarta – Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan kesiapan dana dan aturan jelang beroperasinya 1.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih pekan depan. Program ini disebut memasuki fase krusial, terutama dalam penetapan skema dan mekanisme pembiayaan yang akan mendukung operasional koperasi di seluruh Indonesia. “Kita sudah siap, tinggal cek tanah untuk lokasi pembangunan gudang dan gerai-gerainya. Setelah…

Jakarta – Pemerintah memberikan jawaban konkret atas tuntutan publik yang terangkum dalam agenda 17+8 dengan mendorong reformasi pajak secara menyeluruh. Langkah ini diambil untuk memastikan penerimaan negara semakin optimal dan diarahkan sepenuhnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Pemerintah dituntut untuk mendorong kepatuhan sejak dini melalui penegakan hukum yang konsisten, pelayanan…

Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa reformasi perpajakan yang dijalankan pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjawab aspirasi publik yang terangkum dalam tuntutan 17+8 Tuntutan Rakyat. “Pajak bukan sekadar alat penerimaan negara, tetapi instrumen untuk menghadirkan keadilan. Yang kuat membantu yang lemah, yang mampu memberi kontribusi lebih besar. Inilah semangat bangsa yang…

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah berlangsung aman dan tertib, mencerminkan kedewasaan demokrasi di Indonesia. Meski dinamika politik cukup tinggi, masyarakat tetap dapat menyalurkan hak pilih dengan tenang berkat sinergitas TNI dan Polri yang menjaga keamanan di lapangan. Di Papua, personel Polres Sarmi bersama TNI menggelar patroli gabungan menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait…

Jakarta — Sinergi TNI–Polri di berbagai daerah memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Di sejumlah wilayah seperti Papua dan Kalimantan Timur, pola pengamanan terpadu—mulai patroli gabungan, penjagaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga sambang dialogis—membuat warga merasa tenang menyalurkan hak pilihnya sekaligus menegaskan kedewasaan berdemokrasi. Di ujung timur Indonesia, pelaksanaan PSU di…

Jakarta – Komitmen menjaga iklim demokrasi di Indonesia kembali diperlihatkan melalui sinergi yang kuat antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kedua institusi pertahanan dan keamanan ini menunjukkan kekompakan dalam mengawal jalannya aksi unjuk rasa damai yang berlangsung di berbagai daerah pada beberapa waktu lalu. Dalam setiap aksi penyampaian pendapat di…

Jakarta — Pemerintah menyatakan keseriusannya dalam meredam penyebaran narasi hoaks dan provokasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan demokrasi di Indonesia. Untuk itu, langkah kolaboratif dengan TNI dan Polri diintensifkan guna memastikan setiap provokator yang mencoba memecah belah ditindak tegas. Sebagai ujung tombak di bidang keamanan dan penegakan hukum, TNI dan Polri mendapat mandat untuk…

Jakarta – Pemerintah menegaskan dukungan penuh terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang kini resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025–2026. Kehadiran regulasi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memastikan pengembalian aset negara yang dirugikan oleh tindak pidana. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra,…

Jakarta – Pemerintah memastikan dukungan penuh terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan 2026. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mengawal proses ini. “Kalau memang itu inisiatifnya diambil alih oleh DPR, tentu pemerintah akan…