Waspada Keterlibatan Kekuatan Eksternal dalam Penolakan UU TNI

Jakarta – Kepala Staf Resimen Mahasiswa Indonesia, M. Arwani Deni, menilai terdapat indikasi keterlibatan kekuatan eksternal dalam polemik penolakan UU TNI belakangan ini. Arwani menyebut isu yang berkembang saat ini tidak hanya berkaitan dengan dinamika politik domestik, tetapi juga berpotensi terkait dengan konflik geopolitik di kawasan Pasifik. “Kita tidak bisa menutup mata bahwa Indonesia sebagai…

Read More

DPR Pastikan Pembahasan RUU Polri Tunggu Surpres

Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani menampik kabar yang menyebutkan DPR segera membahas revisi UU Polri setelah mengesahkan revisi UU TNI. Ketua DPR RI menegaskan, jika ada surpres yang beredar di publik, bukan surpres resmi yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Puan juga memastikan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Polri yang beredar saat ini…

Read More

Sejalan dengan Prinsip Supremasi Sipil, Tak Ada Isu Dwifungsi dalam Revisi UU TNI

Jakarta – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tetap sejalan dengan prinsip supremasi sipil dan semangat reformasi. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono memastikan revisi tersebut tidak bertentangan dengan demokrasi, melainkan bertujuan menyesuaikan tugas TNI dengan kebutuhan strategis pertahanan nasional. “Revisi ini bukan langkah mundur dalam reformasi TNI, tetapi merupakan bentuk adaptasi…

Read More

Waspada Provokasi, Revisi UU TNI Banjir Dukungan dari Berbagai Kalangan

Jakarta – Dukungan terhadap pengesahan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) hadir dari berbagai kalangan. Salah satunya, Pemerintah Distrik dan para tokoh di wilayah Inanwatan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Dukungan itu disampaikan dalam bentuk pernyataan sikap di Koramil 1807-02/ Inanwatan, saat kegiatan komunikasi sosial di Koramil 1807/Inanwatan. Danramil 1807-02/ Inanwatan, Kapten Inf….

Read More

Berbagai Pihak Yakini Tak Ada Potensi Dwifungsi ABRI dalam Revisi UU TNI

Jakarta – Ketua Umum (Ketum) GP Ansor, Addin Jauharudin menegaskan, tidak ada potensi dwifungsi ABRI dalam revisi Undang-Undang (UU) TNI, seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. Ia mengaku telah membaca pasal-pasal dalam revisi tersebut. “Ketakutan terhadap dwifungsi ABRI perlu ditinjau ulang, perlu dibaca pasal itu secara keseluruhan, bahwa ini bukan seperti Orde Baru. Orde Baru tentara…

Read More

Revisi UU TNI Selaraskan Sistem Pertahanan Nasional dan Semangat Reformasi

Jakarta – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) diyakini sebagai upaya menyelaraskan sistem pertahanan nasional yang menyesuaikan dinamika zaman. Hal ini dikemukakan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, di Jakarta beberapa waktu lalu. Adies Kadir menyebut bahwa pengesahan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan langkah adaptif yang mutlak dibutuhkan. Menurutnya, perubahan regulasi…

Read More

Elemen Masyarakat Dukung Perubahan UU TNI

Jakarta – Puluhan anggota Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (GM FKPPI) Kabupaten Malang, menyampaikan pernyataan terkait UU TNI hasil revisi yang sudah disahkan DPR RI. Ketua GM FKPPI Kabupaten Malang, Idhinningrum, mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya perubahan UU TNI dan akan berada di garda terdepan mendukung berbagai kegiatan TNI demi NKRI. “Di sini,…

Read More

Pemerintah Jamin Keamanan di Yahukimo Pasca Penyerangan OPM Terkendali

Papua Pegunungan – Situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, berangsur pulih setelah serangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan memastikan kondisi di wilayah tersebut dalam keadaan kondusif dan terkendali.Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, turun langsung ke lokasi kejadian untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat yang sempat…

Read More

Sinergitas Kunci Penting dalam Pemberantasan Judi daring di Masyarakat

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Trinovi Khairani Sitorus, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memberantas judi daring yang semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, dampak negatif judi daring tidak hanya merusak kondisi ekonomi individu, tetapi juga berpotensi menghancurkan rumah tangga. “Kasus judi daring sangat memprihatinkan, perlu ada sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan,…

Read More
Back To Top