Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi mineral tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai tambah nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah, termasuk pelaku UMKM lokal. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa keadilan ekonomi merupakan prinsip utama dalam proses industrialisasi sumber daya alam. “Hilirisasi ke depan harus…
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta melibatkan partisipasi publik secara luas. Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas saat memberikan keterangan Pemerintah di Ruang Sidang…
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melibatkan partisipasi publik secara luas. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas menyampaikan hal tersebut dalam sidang lanjutan pengujian formal UU TNI di…
Jakarta – Komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan laut dan sumber daya kelautan Indonesia kembali membuahkan hasil. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap dua kapal ikan ilegal asal Vietnam di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Kedua kapal tersebut, masing-masing berukuran 120 gross ton (GT) dan 97 GT, kedapatan menggunakan alat tangkap merusak berupa pair trawl…
Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan ketegasan dalam menjaga kedaulatan laut nasional. Dua kapal ikan asing berbendera Vietnam berhasil ditangkap di wilayah perairan Laut Natuna Utara oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui operasi pengawasan intensif baru-baru ini. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa keberhasilan tersebut…
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada energi melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai pilar utama transformasi sektor energi nasional. Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam pernyataannya menekankan bahwa ketergantungan terhadap impor energi harus segera dikurangi, dan percepatan pembangunan energi terbarukan menjadi prioritas utama demi memastikan kedaulatan energi bangsa. “Potensi energi terbarukan kita…
JAKARTA – Komitmen Indonesia untuk mencapai swasembada energi kini semakin kokoh sebagai bagian tak terpisahkan dari misi besar menuju Indonesia Emas 2045. Kebijakan energi nasional yang berdaulat dan berkeadilan tak lagi hanya menjadi wacana teknokratis, melainkan telah ditanamkan sebagai visi ideologis yang berpijak pada konstitusi dan cita-cita kemerdekaan bangsa. Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi…
Jakarta — Pemerintah tengah menggelontorkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah anggota DPR RI menyampaikan dukungan terhadap kebijakan ini, seraya menekankan pentingnya pengawasan yang ketat demi menjamin program tersebut benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi rakyat. Langkah ini dinilai krusial, terutama menjelang periode libur…
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui berbagai program stimulus yang menyasar langsung daya beli masyarakat. Strategi ini dijalankan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memastikan konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama. Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan konsumsi domestik masih menjadi pilar utama penopang pertumbuhan…
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat melalui program pembangunan rumah subsidi yang semakin terjangkau dan berkeadilan. Upaya strategis mengalihkan skema subsidi dari pembiayaan ke subsidi lahan kini menjadi terobosan nyata untuk memastikan seluruh masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mendapatkan hunian layak tanpa terbebani harga tinggi akibat mahalnya tanah di perkotaan. Wakil Menteri…