Terkini

JAKARTA – Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menyayangkan adanya dorongan dari sejumlah kelompok masyarakat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak memiliki dasar hukum dan sarat sentimen politik. “Semua orang harus mengakui memiliki persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban. Harus ikuti aturan konstitusi dan jangan sampai…

Jakarta, Pemerintah terus mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang merata dengan menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari strategi fiskal yang inklusif. Berbagai program dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat, melindungi kelompok rentan, dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun 2025. Bantuan ini bukan semata-mata pengeluaran, melainkan bentuk investasi jangka panjang demi kemakmuran…

Jakarta – Pemerintah resmi menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja di sektor padat karya sebagai bentuk stimulus ekonomi jangka pendek. Langkah ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa…

Jakarta, – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah dirancang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan pedoman “Isi Piringku” Kementerian Kesehatan. Penegasan ini disampaikan untuk mengedukasi publik bahwa MBG telah memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan nasional. Pakar Gizi dari BGN, Ikeu Tanziha, mengatakan bahwa…

Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah melalui percepatan perluasan jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke seluruh wilayah Indonesia. Setelah uji coba awal di sejumlah daerah prioritas, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial kini mulai mengakselerasi pelaksanaan program tersebut ke tingkat nasional, menyasar jutaan…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi industri merupakan langkah strategis dan tidak dapat ditawar dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Hilirisasi dinilai sebagai kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia dari negara berbasis komoditas menjadi negara industri maju. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan…

JAKARTA, Pemerintah terus mengakselerasi strategi hilirisasi sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak global. Hilirisasi nikel menjadi sorotan utama karena dinilai mampu menghasilkan nilai tambah signifikan dan membuka jalan bagi pembangunan industri baterai kendaraan listrik (EV) yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sejak diberlakukannya larangan ekspor bijih nikel pada 2014, lonjakan…

Papua- Penetapan 1 Juli sebagai HUT TPN-OPM kembali menuai penolakan keras karena dinilai menghidupkan kembali narasi separatis yang merusak persatuan nasional. Salah satu figur sentral masyarakat adat, Yanto Eluay, menyatakan dengan tegas bahwa peringatan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai luhur orang asli Papua yang menjunjung tinggi perdamaian dan persaudaraan. Dalam pernyataan resminya, Yanto Eluay menyampaikan bahwa…

Jayapura – Penetapan 1 Juli sebagai Hari Ulang Tahun TPNPB-OPM yang merupakan gerakan separatis dan kekerasan, kembali menuai penolakan luas dari tokoh masyarakat Papua. Tokoh adat Papua, Yanto Eluay, menegaskan bahwa langkah tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat adat Papua yang menjunjung tinggi kedamaian dan persatuan. “Sebagai tokoh adat Papua, saya menyampaikan sikap tegas bahwa…

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut skema Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai bentuk pendanaan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2025 yang mencabut PP Nomor 34 Tahun 2022, menandai adanya perubahan besar pada arah kebijakan pembiayaan perusahaan pelat merah selama ini menuju pendekatan yang lebih…