MBG Tempati Posisi Teratas Program Pemerintah yang Disukai Masyarakat

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempati posisi teratas sebagai program pemerintah yang paling disukai masyarakat berdasarkan hasil survei Media Survei Nasional (Median). Hasil survei menunjukkan MBG dan Sekolah Rakyat menjadi dua program pemerintah yang paling mendapat apresiasi masyarakat. Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menjelaskan, survei dilaksanakan di 38 provinsi menggunakan metode wawancara tatap…

Read More

RUU Perampasan Aset Perkuat Komitmen Pemerintah Berantas Korupsi

Jakarta – Komisi III DPR RI menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset nantinya tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, melainkan juga sejumlah kejahatan lain, mengacu pada praktik di berbagai negara yang telah lebih dulu menerapkan aturan dengan cakupan lebih luas. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan bahwa di berbagai negara, aturan perampasan aset lazimnya tidak…

Read More

Aset Hasil Korupsi Harus Kembali kepada Negara melalui RUU Perampasan Aset

Jakarta – Negara diminta memastikan aset hasil tindak pidana korupsi kembali menjadi milik negara melalui mekanisme perampasan yang tengah dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa aset milik para koruptor akan tetap menjadi target utama dalam beleid tersebut, kendati naskah rancangan yang ada sekarang masih terus…

Read More

Pemerintah Minta Publik Tenang, Sanksi Ormas Dipastikan Berbasis Hukum

Jakarta – Pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi menyikapi dugaan keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam tindakan kekerasan pada rangkaian aksi demonstrasi 27 Agustus 2026. Pemerintah memastikan setiap langkah terhadap ormas dilakukan secara hati-hati, objektif, dan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah tidak…

Read More

Ormas Terindikasi Kekerasan Akan Ditindak Sesuai Bukti dan Kewenangan

JAKARTA — Pemerintah menegaskan penanganan organisasi kemasyarakatan yang terindikasi terlibat dalam aksi kekerasan akan dilakukan berdasarkan bukti, proses hukum, dan kewenangan lembaga terkait. Langkah tersebut dinilai penting agar penegakan aturan tidak dilakukan secara sembarangan serta tetap menjunjung prinsip negara hukum. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah terlebih dahulu akan memastikan fakta yang…

Read More

Danantara Siapkan Rencana Investasi untuk Dukung RAPBN 2027

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah menyiapkan desain investasi 2026–2027 sebagai bagian dari upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Rencana tersebut dibahas bersama pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam konsolidasi asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Chief…

Read More

Danantara Perkuat Arah Investasi Pemerintah untuk Akselerasi Ekonomi

JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memperkuat arah investasi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen pada 2027. Penguatan peran tersebut dilakukan melalui penyusunan strategi investasi yang diarahkan pada sektor produktif, strategis, dan memiliki nilai tambah tinggi. Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, investasi menjadi salah satu komponen…

Read More

DTSEN Dibenahi, Warga Layak Bansos Bisa Ajukan Koreksi Data

Jakarta – Pemerintah terus membenahi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta membuka ruang bagi masyarakat yang merasa tidak sesuai dalam pengelompokan desil untuk mengajukan koreksi data. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) semakin akurat dan tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemutakhiran data nasional tengah diproses secara intensif oleh…

Read More

Pemerintah Buka Akses Koreksi Data Desil agar Bansos Tepat Sasaran

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Salah satu langkah yang ditempuh adalah membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan koreksi apabila data desil kesejahteraan yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan DTSEN terus diperbarui agar…

Read More

Presiden Percepat Kampung Nelayan Merah Putih untuk Angkat Ekonomi Pesisir

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memantau perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan pertama serta pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal itu dibahas saat Prabowo menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani beberapa waktu lalu. Sekretaris Kabinet (Seskab)…

Read More
Back To Top