Terkini

Jakarta – Bantuan sosial pangan berupa beras akan terus disalurkan hingga September 2026 sebagai bagian dari penguatan program perlindungan sosial pada semester II tahun ini. Program tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas harga pangan nasional tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bantuan beras…

Jakarta — Pemerintah memastikan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026. Melalui regulasi tersebut, perusahaan aplikasi transportasi online diwajibkan menerapkan komisi maksimal 8 persen untuk layanan transportasi penumpang roda dua, sehingga tidak ada lagi potongan di luar ketentuan atau hidden fees yang…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan penurunan potongan komisi bagi pengemudi ojek online (ojol) akan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026. Melalui implementasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang perlindungan pekerja transportasi online, komisi yang sebelumnya dapat mencapai 20 persen akan dipangkas menjadi maksimal 8 persen untuk layanan transportasi roda dua. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah…

Jakarta – Pemerintah terus menyesuaikan kebijakan perumahan agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mengatur penyesuaian batas maksimal penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai syarat pembelian rumah subsidi. Jika sebelumnya kisaran…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses masyarakat terhadap kepemilikan hunian melalui perluasan batas penghasilan penerima rumah subsidi. Kebijakan terbaru tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi pekerja dan keluarga muda untuk memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Melalui penguatan kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman…

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat strategi pencegahan korupsi melalui pendekatan yang semakin komprehensif, mulai dari penguatan pendidikan integritas, peningkatan pengawasan dan monitoring, hingga penguatan koordinasi lintas lembaga. Pendekatan pencegahan dinilai semakin penting di tengah berkembangnya modus tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan sinergi antarlembaga dan penguatan kapasitas sumber daya manusia….

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap berbagai program prioritas nasional guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal serta terhindar dari praktik penyimpangan anggaran. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap program berjalan tepat sasaran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dikelola…

Papua- Program Listrik Desa di Papua terus menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman dan pegunungan. Kehadiran akses listrik di berbagai kampung yang sebelumnya belum menikmati penerangan menjadi bagian penting dari upaya pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Tanah Papua. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan bahwa…

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke seluruh pelosok Indonesia sebagai bagian dari komitmen menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat. Melalui Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pemerintah berupaya memastikan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T)…

JAKARTA – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus menunjukkan perkembangan positif sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Pemerintah menilai program ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengungkapkan bahwa…