Oleh: Eka Chandrawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu manifestasi nyata kehadiran negara dalam menjawab tantangan mendasar pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Di tengah dinamika global yang semakin kompetitif, kualitas generasi masa depan tidak lagi hanya ditentukan oleh akses pendidikan, tetapi juga oleh fondasi kesehatan dan gizi sejak dini. Untuk itu, MBG…
Oleh : Gavin Asadit )* Ketahanan pangan, khususnya komoditas beras, menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam menghadapi dinamika global tahun 2026 yang penuh tantangan. Krisis pangan dunia, tekanan perubahan iklim seperti El Nino, serta ketidakpastian geopolitik menjadi faktor yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan pangan di berbagai negara. Namun, di tengah tekanan tersebut, Indonesia…
Oleh: Citra Kurnia Khudori )* Di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat, isu ketahanan pangan kembali menjadi perhatian utama berbagai negara. Indonesia, melalui langkah-langkah strategis pemerintah, justru menunjukkan keyakinan kuat bahwa stok beras nasional tetap aman dan terkendali. Situasi ini menjadi semakin relevan mengingat dunia sedang menghadapi ancaman perubahan iklim ekstrem, gangguan rantai pasok, hingga…
Oleh: Asep Faturahman )* Prinsip equity in education atau keadilan dalam pendidikan menekankan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses belajar, dengan pendekatan yang disesuaikan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masing-masing. Dalam pendidikan upaya ini semakin diperkuat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi kebijakan pendidikan inklusif, khususnya dalam penyelenggaraan…
Oleh : Rivka Mayangsari )* Transformasi kebijakan sosial di Indonesia kini semakin mengedepankan pendekatan berbasis data. Salah satu terobosan nyata terlihat dalam mekanisme rekrutmen Program Sekolah Rakyat yang tidak lagi menggunakan pola pendaftaran umum, melainkan mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendekatan ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius memastikan setiap intervensi sosial benar-benar tepat…
Oleh : Revan Ananda )* Peradilan militer kerap menjadi sorotan dalam diskursus publik, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, di tengah dinamika tersebut, penting untuk melihat secara jernih bahwa peradilan militer merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga disiplin, profesionalisme, dan integritas prajurit. Dalam konteks…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus kembali menjadi sorotan publik, bukan hanya karena tingkat kekerasannya, tetapi juga karena penanganannya yang berada dalam ranah peradilan militer. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi isu krusial yang tidak hanya menyangkut keadilan bagi korban, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, khususnya…
Oleh : Andhika Rachma )* Internet membuka akses luas terhadap pendidikan, hiburan, dan komunikasi tanpa batas. Namun di balik manfaat tersebut, terdapat tantangan serius yang tidak bisa diabaikan, terutama terkait keamanan dan perlindungan anak di ruang digital. Dalam konteks inilah, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan…
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS, menjadi tonggak penting dalam upaya menata ulang ruang digital nasional agar lebih aman, sehat, dan berpihak pada masa depan generasi muda. Kebijakan ini lahir di tengah derasnya arus digitalisasi yang tidak hanya membawa manfaat,…
Oleh: Bagas Arya Mahendra )* Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) tahun 2026 menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem hukum nasional. Regulasi ini tidak hanya memperkuat kerangka perlindungan, tetapi juga menandai arah baru kebijakan negara yang semakin menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses peradilan pidana. Langkah pengesahan undang-undang PSDK ini mencerminkan keseriusan pemerintah…