Opini

Oleh : Fajar Bagus Wardana )* Berhasilnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengamankan sekitar 70.000 ton batu bara ilegal hasil Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, patut dipandang sebagai tonggak penting dalam penegakan hukum sektor energi nasional. Langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata dalam melindungi kekayaan alam…

Oleh: Moudy Alfiani )* Upaya mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas terus menjadi agenda strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satu instrumen kunci yang terbukti efektif adalah program sertifikasi usaha. Sepanjang 2025, ribuan pelaku UMKM di berbagai daerah telah memperoleh beragam sertifikasi, mulai dari legalitas usaha hingga sertifikasi halal. Langkah ini bukan…

Oleh: Bara Winatha )* Pemerintah mulai mengakselerasi pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana banjir yang melanda 3 Provinsi Sumatra dengan menempatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai prioritas utama. Langkah ini diambil karena UMKM dinilai sebagai tulang punggung ekonomi lokal yang paling cepat menggerakkan kembali aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi di daerah terdampak. Melalui kebijakan terintegrasi…

Oleh: Welistian Putra )* Di tengah upaya pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, masyarakat menunjukkan sikap tegas untuk menjaga stabilitas dan menolak segala bentuk gangguan separatis. Fokus utama warga diarahkan pada proses pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi, sejalan dengan langkah pemerintah yang sejak awal bergerak cepat dan terukur. Kesadaran kolektif ini…

Oleh: Yandi Arya Adinegara)* Pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, terutama di Aceh Utara, Aceh, dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, dampaknya terasa begitu dalam bagi masyarakat terdampak. Selain kerusakan infrastruktur, banyak rumah warga yang hancur, lahan pertanian tertimbun, dan fasilitas umum rusak parah. Namun, di tengah kesulitan ini, sebuah upaya inovatif yang diinisiasi…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Indonesia terus memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui kebijakan hilirisasi industri yang kini memasuki fase percepatan. Salah satu langkah strategis yang menjadi sorotan pada awal 2026 adalah rencana investasi hilirisasi senilai Rp100 triliun yang akan direalisasikan melalui sejumlah proyek besar di berbagai daerah. Investasi ini dipandang sebagai motor baru pertumbuhan…

Oleh : Rivka Mayangsari )* Pemerintah terus mempercepat pengembangan hilirisasi industri melalui penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mendorong investasi bernilai tambah tinggi, memperluas lapangan kerja, sekaligus memperkuat ketahanan sektor-sektor strategis Indonesia. Melalui kebijakan yang terarah dan terintegrasi, KEK diposisikan sebagai ruang…

Oleh: Alexander Royce )* Krisis banjir dan tanah longsor yang melanda Pulau Sumatra pada akhir tahun 2025 telah menjadi salah satu tantangan terbesar bangsa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hujan ekstrem yang terus mengguyur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memicu gelombang bencana yang tidak hanya merusak infrastruktur dan rumah warga, tetapi juga menghimpun dampak…

Oleh: Juana Syahril )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam penguatan perlindungan hak warga negara melalui sistem peradilan pidana yang lebih akuntabel. Bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada 2 Januari 2026, reformasi KUHAP menandai komitmen negara dalam memperkuat kontrol…

Oleh : Revan Ananda )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi hukum di Indonesia, sekaligus menandai keseriusan negara dalam menghadirkan kepastian hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahapan penyidikan hingga peradilan. KUHAP baru hadir sebagai jawaban atas kebutuhan zaman, di…