Apresiasi Pemerintah Perkuat Stabilitas Harga Lewat Bansos Pangan Non-Tunai

Oleh:  Nurlaila Usman Pratama )* Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan inflasi yang masih terasa pada sejumlah komoditas pangan, peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat menjadi semakin vital. Dalam konteks ini, keberadaan program bantuan sosial, terutama Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), kembali menunjukkan signifikansinya sebagai instrumen…

Read More

Pemerintah Pastikan Distribusi Bansos dan Logistik Korban Banjir Sumatra Tepat Sasaran

Oleh: Rivka Mayangsari )*Pemerintah kembali menunjukkan kehadiran negara di tengah masyarakat melalui langkah cepat dan terukur dalam penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Di tengah situasi darurat yang menuntut respons sigap, pemerintah memastikan distribusi bantuan sosial (bansos) dan logistik dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada…

Read More

Pemulihan Bencana Aceh Berjalan Cepat, Masyarakat Tolak Provokasi GAM dan Pilih Persatuan

Oleh: Marlina Dwi Saputri )* Pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh saat ini menjadi cermin penting tentang bagaimana negara, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan seharusnya bersikap dalam situasi krisis. Di tengah luka akibat bencana alam, Aceh telah menunjukkan wajah kedewasaan sosial dan politik. Proses pemulihan berjalan cepat, terarah, dan relatif kondusif karena didukung oleh…

Read More

KUHP dan KUHAP Baru Berlaku, Pemerintah Perkuat Arah Keadilan Restoratif Nasional

Oleh: Moudy Alfiani )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sejak 2 Januari 2026 menandai babak baru dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Reformasi besar ini menegaskan komitmen negara untuk meninggalkan sistem hukum pidana kolonial menuju tatanan hukum nasional yang lebih modern, humanis, demokratis, dan…

Read More

Pemberlakuan KUHP & KUHAP Baru 2026 Perkuat Kepastian Hukum Nasional

Oleh: Bara Winatha )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada 2026 dipandang sebagai tonggak penting reformasi hukum nasional yang memperkuat kepastian hukum di Indonesia. Kehadiran dua regulasi fundamental ini menandai berakhirnya ketergantungan pada sistem hukum pidana warisan kolonial dan sekaligus menjadi fondasi baru bagi penegakan hukum…

Read More

PKH dan BPNT Dirancang Lebih Tepat Sasaran, Data Terpadu Perkuat Distribusi

Oleh : Dennis Satya )* Pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar semakin tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak. Dua program bantuan sosial ini menjadi tulang punggung perlindungan sosial nasional, terutama bagi keluarga miskin dan rentan. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan…

Read More

Sekolah Rakyat sebagai Fondasi Pembangunan Manusia Papua

Oleh: Yohanes Rumaropen )* Program Sekolah Rakyat di Tanah Papua menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Inisiatif strategis ini menandai langkah progresif pemerintah dalam memastikan bahwa setiap anak Papua, khususnya dari keluarga kurang mampu, memperoleh hak pendidikan yang setara dan bermutu tanpa terkecuali. Di tengah tantangan…

Read More

Sekolah Rakyat dan Harapan Baru Pendidikan Papua

Oleh: Sylvia Mote )* Kehadiran Sekolah Rakyat di Papua menandai babak penting dalam upaya negara menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan. Di tengah tantangan geografis, keterbatasan ekonomi, dan warisan panjang ketimpangan akses sekolah, kebijakan ini tampil bukan sekadar sebagai program sektoral, melainkan sebagai instrumen negara untuk memastikan bahwa hak dasar anak Papua atas pendidikan tidak lagi…

Read More

MBG Plus Pendampingan Jadi Terobosan Pemerintah Tingkatkan Gizi Lansia

Oleh: Lilis Anggina Sari )* Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam membangun kesejahteraan sosial yang inklusif melalui penyiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilengkapi dengan pendampingan bagi lansia. Kebijakan ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir secara utuh dalam menjawab tantangan peningkatan kualitas hidup warga lanjut usia, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan. Di…

Read More

Perluasan MBG Bukti Negara Hadir Jaga Gizi Kelompok Lansia

Oleh: Nadira Citra Maheswari )* Perluasan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang kini mulai menyasar kelompok lansia mendapat sambutan positif dari berbagai lapisan masyarakat. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk memastikan kelompok usia lanjut memperoleh akses pangan bergizi yang berkelanjutan. Selama ini, MBG lebih dikenal sebagai intervensi gizi untuk anak-anak, namun perluasan…

Read More
Back To Top