Opini

Oleh: Bara Winatha )* Pemerintah memastikan keberlanjutan Paket Stimulus Ekonomi pada 2026 sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. Paket ekonomi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menciptakan lapangan kerja secara luas. Sejumlah program yang telah dijalankan pada 2025…

Oleh: Samuel Kambu )* Pembangunan pabrik pupuk di Papua Barat mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang semakin menempatkan ketahanan pangan sebagai agenda strategis jangka panjang, bukan sekadar program sektoral. Selama ini, persoalan mendasar pertanian di wilayah timur Indonesia bukan terletak pada kemampuan bertani masyarakatnya, melainkan pada mahalnya input produksi yang membuat aktivitas pertanian sulit berkembang secara…

Oleh: Yohanes Wanimbo )* Pembangunan Pabrik Pupuk di Fakfak, Papua Barat, semakin menegaskan arah kebijakan negara dan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pendekatan industrialisasi berbasis wilayah. Proyek Kawasan Industri Pupuk (KIP) Fakfak tidak hanya diposisikan sebagai investasi ekonomi semata, tetapi sebagai instrumen strategis untuk menjawab tantangan struktural pertanian Papua yang selama ini dibebani…

Oleh: Nur Utunissa )* Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di wilayah Sumatra terus dipercepat sebagai bagian dari upaya menyeluruh pemerintah dalam menjamin keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pascabencana. Banjir yang melanda sejumlah provinsi di Sumatra dalam beberapa waktu terakhir telah menjadi pengingat kuat akan pentingnya sistem infrastruktur yang tangguh dan terintegrasi, tidak hanya untuk merespons…

Oleh: Citra Kurnia Khudori )* Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana sebagai wujud komitmen menghadirkan pemulihan yang nyata dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa penanganan pascabencana tidak berhenti pada fase darurat, tetapi berlanjut hingga pemulihan kehidupan masyarakat secara utuh. Di berbagai wilayah terdampak, progres pembangunan rumah baru menunjukkan hasil…

Oleh: Haikal Restu Putra )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dinilai sebagai langkah konstitusional dalam menata ulang sistem hukum nasional. Pemerintah bersama DPR memandang pembaruan ini sebagai upaya serius untuk memastikan hukum pidana Indonesia berjalan selaras dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta…

Oleh: Maya Wahyuni )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru menandai babak penting reformasi hukum nasional. Pemerintah menempatkan pembaruan ini sebagai fondasi untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, berimbang, dan relevan dengan dinamika masyarakat modern. Arah kebijakan modern terlihat jelas dari praktik penegakan hukum yang mulai…

Oleh: Arik Hidayat )* Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian serta perlambatan di sejumlah negara mitra dagang utama, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan memperkuat fondasi ekonomi domestik. Kebijakan memperkuat fondasi ekonomi domestik ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut mencerminkan pilihan kebijakan yang…

Oleh : Didi Sudibyo )* Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjawab kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah dengan menargetkan penyelesaian ratusan rumah susun subsidi pada 2026, sebuah langkah yang dinilai krusial untuk menekan backlog perumahan di wilayah perkotaan sekaligus memperkuat keadilan akses terhadap tempat tinggal yang layak. Target ambisius ini bukan sekadar janji angka, melainkan disertai dengan…

Oleh: Markus Wanimbo )* Isu pertambangan ilegal di Tanah Papua selama bertahun-tahun menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada lingkungan hidup, hak masyarakat adat, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Aktivitas tambang tanpa izin tidak hanya merusak ekosistem hutan dan sungai, tetapi juga menggerus tatanan sosial serta kearifan lokal yang dijaga turun-temurun oleh masyarakat adat Papua. Dalam…