Satgas PKH Tegaskan Kehadiran Negara Jaga Kedaulatan Kawasan Hutan

Oleh : Gavin Asadit )* Penegakan kedaulatan atas kawasan hutan negara menjadi salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia pada awal 2026. Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), negara menunjukkan sikap tegas dalam mengembalikan fungsi kawasan hutan yang selama bertahun-tahun dikuasai dan dimanfaatkan secara ilegal. Langkah ini menandai perubahan pendekatan pemerintah yang tidak lagi…

Read More

Padat Karya Pascabencana: Menjaga Hidup Petani Sekaligus Memulihkan Sawah

Oleh : Rio Hardi Pratama )* Program padat karya pascabencana menjadi salah satu instrumen kebijakan yang paling relevan dalam menjaga keberlanjutan hidup petani sekaligus memulihkan lahan sawah yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor. Ketika bencana datang, dampak yang dirasakan petani tidak hanya berhenti pada rusaknya rumah dan infrastruktur desa, tetapi juga pada terhentinya…

Read More

Rehabilitasi Rumah Nakes Perkuat Ketahanan Sistem Kesehatan Pascabencana Sumatra


Oleh : Doni Wicaksono )* Rehabilitasi rumah tenaga kesehatan (nakes) pascabencana di Sumatra bukan sekadar upaya pemulihan fisik bangunan, melainkan fondasi strategis dalam memperkuat ketahanan sistem kesehatan secara menyeluruh. Dalam konteks kebencanaan yang kerap berulang akibat faktor geografis dan iklim, keberlanjutan layanan kesehatan sangat ditentukan oleh kondisi dan kesejahteraan para nakes sebagai garda terdepan. Ketika…

Read More

WEF 2026, Momentum Indonesia Tarik Investasi Hijau dan Industri Masa Depan

Oleh: Rivka Mayangsari )* World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, menandai fase penting diplomasi ekonomi Indonesia di tengah pergeseran arah investasi global. Forum bergengsi tersebut menjadi panggung strategis untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau dan industri masa depan di kawasan Asia Tenggara. Partisipasi aktif delegasi Indonesia, yang dipimpin langsung oleh…

Read More

WEF Jadi Panggung Diplomasi Negara, Indonesia Pamerkan Arah Baru Pembangunan

Oleh: Ivana Marvelia )* World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, menempatkan Indonesia di panggung utama diplomasi negara yang sarat makna strategis. Forum global tersebut menjadi ruang bagi Indonesia untuk memamerkan arah baru pembangunan yang menekankan hilirisasi berkelanjutan, transisi energi, serta penguatan kemitraan internasional di tengah lanskap ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian. Kehadiran Indonesia…

Read More

Hilirisasi Perkebunan Dorong Kemandirian Ekonomi Nasional

Oleh: Dhita Karuniawati )* Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agraris dan produsen komoditas perkebunan terbesar di dunia. Kelapa sawit, karet, kopi, kakao, teh, hingga kelapa telah lama menjadi tulang punggung perekonomian nasional, khususnya di wilayah pedesaan. Namun, selama puluhan tahun kontribusi besar tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah maksimal bagi negara maupun kesejahteraan petani….

Read More

Hilirisasi Perkebunan Tegaskan Keberpihakan Pemerintah kepada Petani

Oleh: Alexander Royce )* Hilirisasi perkebunan kian mengemuka sebagai strategi kunci pemerintah dalam mendorong kesejahteraan petani sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional. Di tengah tantangan global berupa fluktuasi harga komoditas dan tekanan rantai pasok internasional, kebijakan hilirisasi menawarkan jalan keluar yang lebih berdaulat: mengolah hasil perkebunan di dalam negeri agar bernilai tambah tinggi, membuka lapangan kerja,…

Read More

KUHP dan KUHAP Baru Usung Harapan Reformasi Hukum Pidana

Oleh : Achmad G. )* Tahun 2026 menjadi momen bersejarah dalam perjalanan hukum pidana Indonesia, pemerintah secara resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru setelah melalui proses panjang revisi dan pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif. Langkah ini menandai berakhirnya dominasi hukum pidana warisan kolonial dan menjadi tonggak…

Read More

KUHP dan KUHAP Baru: Tonggak Keadilan Progresif dalam Hukum Pidana Nasional

Oleh : Dennis Satya )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada 2 Januari 2026 menandai babak penting dalam sejarah hukum nasional Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, Indonesia secara resmi meninggalkan sistem hukum pidana warisan kolonial Belanda dan menggantinya dengan produk hukum yang dirancang berdasarkan…

Read More

Mengapresiasi Masyarakat Aceh Tegas Jaga Keutuhan NKRI di Tengah Bencana

Oleh : Muhammad Husain )* Masyarakat Aceh menunjukkan kedewasaan luar biasa dengan memprioritaskan kemanusiaan di atas segala kepentingan politik sempit saat menghadapi dampak bencana alam. Seruan persatuan menggema di seluruh penjuru Tanah Rencong ketika warga secara kolektif menolak setiap upaya pengibaran simbol separatis yang mencoba menyusup dalam suasana duka. Keteguhan tersebut membuktikan bahwa stabilitas keamanan…

Read More
Back To Top