Optimal Jaga Kondusivitas Idul Fitri, Pemerintah Hadir Beri Pelayanan Prima pada Masyarakat

Oleh: Hendra PratamaPada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah memastikan seluruh aspek pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan prima. Berbagai upaya telah ditempuh guna menjaga keamanan, kenyamanan, serta kelancaran arus mudik dan perayaan Idul Fitri di berbagai daerah, khususnya di wilayah yang memiliki mobilitas tinggi. Melalui sinergi lintas sektor, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam…

Read More

Undang Banyak Ahli, DPR Pastikan Pembahasan RUU Polri Berlangsung Terbuka

Oleh: Fajar Dwi Santoso*Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) akan berlangsung secara terbuka. Komisi III DPR telah berkomitmen untuk melibatkan berbagai ahli dalam diskusi terkait rancangan undang-undang tersebut guna memastikan regulasi yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat dan…

Read More

Keterbukaan Jadi Tolok Ukur Pemerintah dalam Pembahasan RUU Polri

Oleh: Andi RamliPembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) masih berada dalam tahap awal dan menunggu surat presiden (Surpres). Hingga saat ini, DPR RI belum menerima dokumen resmi dari pemerintah untuk memulai pembahasan. Namun, keterbukaan dalam proses legislasi menjadi perhatian utama, karena hal tersebut dianggap penting guna memastikan…

Read More

Pemerintah Gencar Berantas Daring: Blokir 6 Juta Konten dan Kampanye di Media Sosial

Oleh : Melisa Fadila Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas Judi Daring yang semakin marak di Indonesia. Langkah tegas telah diambil melalui pemblokiran enam juta konten judi daring oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam lima bulan pertama kepemimpinan Menteri Meutya Hafid. Upaya ini merupakan bagian dari strategi besar dalam menata ruang digital yang lebih…

Read More

Mengapresiasi Sinergitas Pemda dan Pemerintah Pusat Sukseskan Pelaksanaan PSU

Oleh : Aditya Akbar )* Kesuksesan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2024 menunjukkan efektivitas sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Keberhasilan dalam memastikan PSU berjalan lancar tidak terlepas dari koordinasi intensif antara berbagai pihak terkait, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga aparat keamanan seperti…

Read More

Apresiasi Kesuksesan Pelaksanaan PSU di Berbagai Wilayah

Oleh: Nurul Janida )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) bagian penting dalam menjamin demokrasi yang bersih dan adil. Keputusan untuk menggelar PSU di beberapa daerah didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menilai adanya pelanggaran prosedural dalam pemungutan suara sebelumnya. Meski demikian, PSU berhasil dilaksanakan dengan lancar dan aman di berbagai wilayah, menandakan kesiapan penyelenggara pemilu…

Read More

Pemerintah Terus Perbaiki Infrastruktur Jelang Arus Mudik Lebaran 2025

Oleh : Dirandra Falguni )* Menjelang arus mudik Lebaran 2025, pemerintah melalui berbagai kementerian dan instansi terkait terus menggenjot perbaikan serta peningkatan infrastruktur jalan guna memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan masyarakat. Berbagai langkah strategis telah dilakukan, mulai dari perbaikan jalan nasional, optimalisasi jalan tol, hingga koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang diperkirakan mencapai…

Read More

Pemerintah Pastikan Kesiapan Infrastruktur Jelang Arus Mudik Lebaran 2025

Oleh : Vina S. )* Idul Fitri adalah momentum penting bagi umat Muslim di Indonesia. Tradisi tahunan ini menjadi kegiatan yang sangat dinantikan, di mana jutaan orang berbondong-bondong menuju kampung halaman untuk merayakan kebahagiaan bersama keluarga. Namun, di balik kebahagiaan tersebut, arus mudik selalu menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Menyadari hal ini, pemerintah Indonesia terus…

Read More

UU TNI Tegaskan Komitmen pada Demokrasi dan Supremasi Sipil

Oleh: Salsa Hamida )* Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang telah resmi disahkan pada 20 Maret 2025 menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menjaga prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Pembaruan ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa peran TNI tetap fokus pada pertahanan negara tanpa melibatkan diri dalam ranah politik atau pemerintahan sipil. Langkah ini…

Read More

Regulasi Baru UU TNI Pertegas Batasan Militer di Ranah Sipil

Oleh: Yusuf Setiawan )* Pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru oleh DPR RI pada 20 Maret 2025 menjadi tonggak penting dalam memperjelas batasan antara militer dan ranah sipil di Indonesia. Regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga profesionalisme TNI sekaligus memastikan supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama dalam sistem demokrasi.  Salah satu…

Read More
Back To Top