Oleh: Rani Harianja)* Program swasembada energi mulai digerakkan secara serius oleh pemerintah demi memperkuat kemandirian nasional dan mengurangi beban anggaran negara. Ketergantungan terhadap energi impor selama ini telah menciptakan tekanan besar terhadap pembiayaan negara, baik melalui subsidi bahan bakar maupun biaya pembelian energi fosil dari luar negeri. Dengan inisiatif ini, potensi penghematan yang sangat signifikan…
Oleh: Damar Saputra)* Transformasi besar tengah dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai upaya mendorong kinerja yang lebih transparan dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat. Langkah ini telah sejalan dengan arah baru yang ditetapkan pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional yang berintegritas dan profesional. Masyarakat kini mulai melihat perubahan…
Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) demi mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mendorong BUMN agar tidak hanya unggul secara bisnis, tetapi juga mampu menjalankan peran sosial secara optimal sebagai perpanjangan tangan negara dalam melayani…
Oleh : Dimas Permana )* Upaya pemerintah dan DPR RI dalam memperkuat perlindungan hukum bagi justice collaborator melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menandai kemajuan penting dalam reformasi sistem peradilan pidana nasional. Langkah ini bukan hanya mencerminkan perubahan norma hukum, melainkan juga penegasan peran negara dalam menciptakan iklim hukum yang berpihak…
Oleh: Ardiansyah Prasetya Wibawa )* Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kini memasuki babak penting dalam sejarah pembaruan sistem hukum nasional. Pemerintah, melalui penandatanganan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh sejumlah pejabat tinggi negara seperti Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin,…
Oleh: Arbhy Putranama )* Pemerintah mempertegas komitmennya dalam memperluas akses pendidikan melalui peluncuran Program Sekolah Rakyat. Pada tahun ajaran 2025–2026, sebanyak 20.000 anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem akan mengikuti pembelajaran di 200 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari kebijakan strategis yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo…
Oleh: Rinanda Utami )* Pemerintah mulai mengoperasikan 100 titik lokasi Sekolah Rakyat pada Juli 2025 sebagai bagian dari komitmen memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sebanyak 9.755 siswa terdata akan mengikuti pembelajaran berasrama yang difasilitasi secara penuh oleh negara. Langkah ini menjadi jawaban konkret atas tantangan pemerataan pendidikan dan kemiskinan…
Oleh : Naura Astika )* Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik, Pemerintah Indonesia terus menggulirkan berbagai program stimulus ekonomi sebagai strategi utama untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perputaran ekonomi nasional. Program ini bukan semata-mata solusi jangka pendek, tetapi merupakan bentuk intervensi fiskal yang dirancang untuk memastikan perekonomian tetap berjalan dalam berbagai…
Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan berpihak kepada rakyat. Di tengah tekanan ekonomi global yang semakin tidak menentu, stimulus ekonomi sebesar Rp 24,44 triliun resmi digelontorkan sebagai langkah strategis menjaga pertumbuhan, meredam risiko, dan memperkuat daya tahan masyarakat. Bukan sekadar angka, stimulus ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir…
Oleh: Loa Murib Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menjelma menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru terus melancarkan tindakan-tindakan teror yang merugikan warga sipil. Kekerasan, intimidasi, pemaksaan,…