Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 telah berjalan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Hingga awal Juli 2025, sebanyak 8,3 juta pekerja formal telah menerima bantuan senilai Rp600.000. Angka ini merupakan bagian dari target nasional sebanyak 17,3 juta penerima yang dijadwalkan akan…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial dan subsidi. Salah satu program unggulan yang kembali digulirkan pada tahun 2025 adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU). Program ini ditujukan bagi para pekerja dengan penghasilan rendah sebagai bentuk perlindungan sosial di tengah tekanan ekonomi global, inflasi, serta tantangan…
Oleh : Denov Afrisal )* Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tengah menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai kekhawatiran akan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi, langkah pemerintah dan DPR mengadakan audiensi terbuka dengan kelompok masyarakat menjadi angin segar bagi demokrasi. Kegiatan audiensi ini merupakan bukti konkret bahwa pembahasan RKUHAP tidak dilakukan…
Oleh : Faranisa Diajeng )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan berjalan dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik. Komitmen ini tercermin dari langkah Komisi III DPR yang mengawali pembahasan RKUHAP dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah elemen masyarakat sipil, seperti Lembaga Bantuan…
Oleh: Marcus Wonda *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan pelajar. Di Papua, program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup melalui penyediaan makanan sehat yang terjangkau dan berbasis potensi lokal. Pelaksanaan MBG dirancang agar…
Oleh: Arman Mahendra* Pernyataan resmi dari Istana Negara melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menegaskan satu hal mendasar yang patut diapresiasi: penghormatan penuh terhadap proses hukum yang tengah berjalan, termasuk ketika hal tersebut menyentuh nama tokoh penting pemerintahan. Dalam konteks persidangan kasus suap pengamanan situs judi online yang menyeret sejumlah nama, termasuk Menteri Koperasi Budi Arie…
Oleh: Budi Rian Sitorus Langkah tegas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam menjatuhkan vonis terhadap mantan jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Azam Akhmad Akhsya, menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak memberi ruang bagi perilaku koruptif, bahkan dari kalangan penegak hukum itu sendiri. Azam dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara serta denda Rp250 juta,…
Oleh: Puteri Arta Lestari )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang transparan, profesional, dan akuntabel. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah kepastian hukum dan transparansi yang diterapkan dalam pengangkatan Wakil Menteri (Wamen) sebagai komisaris di berbagai perusahaan BUMN. Langkah ini bukan hanya…
Oleh Arif Nugroho )* Penempatan para wakil menteri (Wamen) sebagai komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan ini kembali mencuat setelah sejumlah penunjukan resmi diumumkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing perusahaan negara. Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa langkah tersebut tidak bertentangan dengan hukum…
Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di desa dan wilayah tertinggal, melalui peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inisiatif strategis ini diyakini menjadi langkah konkret dalam mengentaskan kemiskinan serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat dari bawah. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyampaikan keberadaan…