Oleh : Gavin Asadit )* Ekonomi syariah Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif dan memiliki peluang semakin besar untuk naik kelas menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar, industri halal yang terus berkembang, serta potensi pembiayaan syariah yang luas, Indonesia memiliki modal kuat untuk memperkuat posisi dalam ekosistem ekonomi syariah dunia….
Oleh : Veritonaldi )* Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak seharusnya dipandang hanya sebagai tempat masyarakat membeli kebutuhan sehari-hari atau lembaga ekonomi yang sekadar hadir untuk memenuhi target administratif. Lebih dari itu, koperasi memiliki peluang besar untuk menjadi mesin ekonomi rakyat yang menggerakkan produksi, distribusi, pembiayaan, hingga pemasaran berbagai potensi yang dimiliki desa. Jika dikelola secara…
Oleh: Bara Winatha )* Pemerintah terus mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat di tingkat desa. Kehadiran koperasi tersebut tidak diarahkan sekadar menjadi unit usaha retail yang menjual kebutuhan masyarakat, tetapi sebagai pusat pelayanan ekonomi yang menghubungkan produsen, konsumen, pemerintah, unit usaha, hingga mitra strategis. Konsep…
Oleh: Arief Nugraha )* Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, bukan sekadar pertemuan rutin para pemimpin negara berkembang. Deklarasi New Delhi yang dihasilkan dalam forum tersebut menjadi penanda penting mengenai bagaimana BRICS berupaya merespons perubahan tatanan global yang semakin kompleks. Bagi Indonesia, momentum tersebut memiliki arti strategis karena keanggotaan penuh di…
Oleh: Andika Prasetyo )* Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran Indonesia dalam memperkuat kerja sama negara-negara berkembang melalui Konferensi Tingkat Tinggi BRICS ke-18 di New Delhi, Republik India. Pertemuan yang menghasilkan Deklarasi New Delhi tersebut menjadi momentum bagi negara-negara anggota untuk memastikan berbagai komitmen tidak berhenti sebagai kesepakatan diplomatik, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan…
Oleh: Ricky Rinaldi )* Sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, Indonesia hidup berdampingan dengan potensi bencana geologis dan hidrometeorologi setiap saat. Menghadapi keniscayaan geografis tersebut, paradigma penanggulangan bencana nasional kini telah bergeser secara fundamental dari sekadar respons kedaruratan reaktif menuju strategi ketahanan bencana yang dirancang secara matang atau by design. Langkah…
Oleh : Muhammad Nofer )* Indonesia merupakan negara dengan kekayaan geografis dan geologis yang luar biasa. Posisi tersebut memberikan berbagai potensi sumber daya alam sekaligus menghadirkan tantangan kebencanaan yang membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik, dinamika geologi, serta karakter cuaca dan iklim menjadikan pembangunan ketahanan bencana sebagai bagian…
Oleh : Adi Hertanto )* Perlambatan ekonomi global selalu menjadi tantangan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakpastian geopolitik, perubahan harga komoditas, tekanan perdagangan internasional, serta dinamika pasar keuangan global dapat memengaruhi ekspor, investasi, nilai tukar, hingga daya beli masyarakat. Namun, di tengah berbagai tekanan tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa fondasi domestik masih cukup kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan. Data pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat, aktivitas investasi, serta kebijakan pemerintah menjadi modal penting untuk mempertahankan optimisme terhadap prospek ekonomi nasional. Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Meskipun angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,61 persen pada triwulan I, capaian tersebut tetap menunjukkan ketahanan ekonomi karena terjadi ketika lingkungan eksternal menghadapi tekanan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada triwulan II 2026 merupakan capaian yang cukup baik di tengah kondisi ekonomi global yang menghadapi berbagai tekanan. Optimisme tersebut semakin menguat setelah perkembangan terbaru menunjukkan pemerintah melihat ruang akselerasi pada paruh kedua 2026. Purbaya menyatakan perekonomian nasional sudah siap bergerak menuju pertumbuhan 6 persen dan menilai Indonesia mulai keluar dari pola pertumbuhan yang stagnan di sekitar 5 persen, meskipun pergerakannya masih berlangsung secara fluktuatif. Salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia adalah besarnya pasar domestik. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi salah satu mesin penting pertumbuhan, sementara belanja pemerintah dan investasi memberikan dorongan tambahan terhadap aktivitas ekonomi. Ketika permintaan global melemah, kemampuan mempertahankan aktivitas ekonomi dari dalam negeri menjadi semakin penting. Karena itu, menjaga daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, mempercepat investasi, serta memastikan program prioritas pemerintah berjalan efektif merupakan bagian dari strategi mempertahankan momentum pertumbuhan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa perekonomian Indonesia memiliki fondasi yang relatif kuat dalam menghadapi perlambatan ekonomi global. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tetap ditopang oleh konsumsi domestik, investasi, ekspor, serta berbagai kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan daya saing nasional. Airlangga juga menekankan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan melalui peningkatan investasi, hilirisasi industri, penguatan sektor manufaktur, serta optimalisasi berbagai sumber pertumbuhan baru. Langkah tersebut dinilai penting agar Indonesia tidak hanya mampu menghadapi tekanan ekonomi global, tetapi juga meningkatkan kapasitas pertumbuhan dalam jangka menengah dan panjang. Di sisi fiskal, pemerintah dapat terus mengoptimalkan APBN sebagai instrumen untuk menjaga daya beli sekaligus menciptakan efek pengganda terhadap perekonomian. Belanja negara yang produktif perlu diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan kegiatan ekonomi, termasuk pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan sektor produktif. Dengan pendekatan tersebut, APBN bukan hanya menjadi instrumen administratif, melainkan katalis pertumbuhan ketika kondisi eksternal kurang mendukung. Kemudian Investasi juga menjadi kunci. Pemerintah terus menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif melalui kepastian regulasi, percepatan perizinan, penyederhanaan birokrasi, dan penguatan infrastruktur. Peningkatan investasi akan memperluas kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat basis ekspor nasional. Optimisme pemerintah terhadap investasi juga tercermin dari target pertumbuhan investasi hingga 7 persen untuk menopang pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027. Perlambatan ekonomi global tidak harus dimaknai sebagai ancaman semata. Situasi tersebut justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik dan meningkatkan kualitas pertumbuhan. Ketahanan konsumsi, investasi, belanja pemerintah, stabilitas makroekonomi, serta koordinasi kebijakan menjadi kombinasi penting untuk menjaga ekonomi tetap bergerak. Selain menjaga stabilitas ekonomi makro, pemerintah akan memastikan bahwa momentum pertumbuhan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat. Penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta perluasan akses terhadap pembiayaan menjadi bagian penting dalam membangun pertumbuhan yang inklusif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin melalui indikator makroekonomi, tetapi juga melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia juga memiliki peluang untuk mempercepat transformasi struktur ekonominya. Pengembangan industri bernilai tambah, hilirisasi sumber daya alam, ekonomi digital, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat menjadi sumber pertumbuhan baru. Konsistensi pemerintah dalam menjalankan agenda tersebut akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global yang semakin dinamis. Indonesia memiliki peluang untuk keluar dari pola pertumbuhan yang terlalu bergantung pada siklus ekonomi global. Dengan memperkuat produktivitas, memperluas lapangan kerja, menjaga daya beli, mempercepat hilirisasi, dan memperkuat investasi, momentum pertumbuhan dapat dipertahankan secara lebih berkelanjutan. Optimisme menuju pertumbuhan mendekati 6 persen juga harus diterjemahkan menjadi kerja nyata dan konsistensi kebijakan. Di tengah ekonomi global yang melambat, Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan pasar domestik dan kebijakan yang responsif dapat menjadi bantalan sekaligus mesin baru untuk menjaga momentum pertumbuhan nasional. )* Pemerhati Ekonomi
Oleh: Dhita Karuniawati )* Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II-2026 menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas ekonomi domestik masih mampu bergerak positif meskipun tekanan eksternal belum sepenuhnya mereda. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada kuartal II-2026. Meski melambat dibandingkan pertumbuhan 5,61 persen pada kuartal I-2026, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa perekonomian nasional memiliki bantalan yang cukup kuat ketika lingkungan ekonomi global menghadapi berbagai tekanan. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif mencerminkan masih terjaganya daya beli masyarakat. Aktivitas ekonomi sehari-hari yang tetap berlangsung menunjukkan konsumsi domestik masih menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga pertumbuhan nasional. Ketahanan tersebut juga terlihat dari struktur pertumbuhan ekonomi. Bank Mandiri memperkirakan perekonomian Indonesia dapat tumbuh 5,34 persen sepanjang 2026, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,2 persen. Permintaan domestik, investasi, dan konsumsi pemerintah dinilai menjadi penopang utama pertumbuhan pada semester I-2026. Data tersebut memperlihatkan bahwa mesin pertumbuhan Indonesia tidak hanya bergantung pada ekspor. Ketika ekonomi dunia mengalami perlambatan, konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah masih mampu menjaga aktivitas ekonomi di dalam negeri. Pada kuartal II-2026, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 6,1 persen menurut Mandiri Spending Index, sementara konsumsi pemerintah meningkat 15,97 persen secara tahunan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pertumbuhan 5,29 persen pada kuartal II merupakan capaian yang cukup baik mengingat kondisi eksternal masih menghadapi tekanan, terutama akibat kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah, menurut Purbaya, masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan berbagai mesin pertumbuhan pada semester II-2026, termasuk melalui penguatan likuiditas dan penurunan biaya pembiayaan. Optimisme tersebut juga ditopang oleh kinerja investasi. Pemerintah mencatat pembentukan modal tetap bruto tumbuh 6,87 persen pada kuartal II-2026. Investasi langsung turut meningkat, terutama didorong kenaikan penanaman modal asing. Kondisi ini menunjukkan Indonesia masih dipandang memiliki prospek bagi ekspansi usaha meskipun ketidakpastian ekonomi global meningkat. Namun, ketahanan tersebut bukan berarti Indonesia terbebas dari risiko. Lead Economist Bank Danamon, Irman Faiz, memperkirakan ekonomi global akan melambat dari sekitar 3,5 persen pada 2025 menjadi 3 persen pada 2026. Dalam kondisi tersebut, Indonesia diproyeksikan tetap mampu tumbuh sekitar 5,2 persen karena ditopang investasi, belanja pemerintah, dan aktivitas ekonomi domestik. Irman melihat hilirisasi industri, industri logam dasar, ekonomi digital, dan pengembangan pusat data berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru dalam jangka menengah dan panjang. Meski demikian, Indonesia tetap perlu mengantisipasi tingginya harga energi, volatilitas pasar keuangan, pelebaran defisit transaksi berjalan, serta perubahan kebijakan moneter negara-negara maju. Ketahanan ekonomi juga perlu diperkuat melalui stabilitas sektor keuangan. Asisten Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, Yansen Lokanata, mengatakan pendalaman pasar valuta asing, pengembangan transaksi mata uang lokal, dan instrumen lindung nilai diperlukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap perubahan arus modal dan gejolak pasar global. Di sisi lain, pemerintah memasang target pertumbuhan yang lebih ambisius. Dalam RAPBN 2027, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen. Menteri Keuangan Purbaya menyebut pencapaian target tersebut membutuhkan percepatan investasi hingga sekitar 7 persen, dengan konsumsi, investasi, ekspor, dan sektor-sektor strategis sebagai mesin pertumbuhan. Target tersebut tentu bukan tanpa tantangan. Pertumbuhan 6 persen membutuhkan kualitas kebijakan yang lebih baik, bukan sekadar stimulus yang lebih besar. Pemerintah perlu memastikan investasi benar-benar menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat kapasitas industri, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Pada saat yang sama, stabilitas fiskal dan nilai tukar harus tetap dijaga. Pertumbuhan yang terlalu mengandalkan stimulus tanpa memperhatikan kualitas dan keberlanjutan justru berisiko menciptakan tekanan baru terhadap perekonomian. Karena itu, kebijakan ekonomi harus diarahkan pada penguatan fondasi, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan dalam jangka pendek. Dengan demikian, pertumbuhan 5,29 persen pada kuartal II-2026 seharusnya tidak hanya dibaca sebagai angka statistik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia memiliki daya tahan ketika pertumbuhan global melambat. Konsumsi domestik yang relatif kuat, investasi yang tetap berjalan, belanja pemerintah, serta kebijakan stabilisasi menjadi bantalan penting dalam menghadapi tekanan eksternal. Tantangan berikutnya adalah memastikan ketahanan tersebut berubah menjadi pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas. Jika investasi produktif terus meningkat, konsumsi masyarakat terjaga, sektor swasta semakin aktif, dan kebijakan pemerintah mampu menciptakan efek pengganda yang luas, ambisi pertumbuhan 6 persen bukan sekadar target administratif. Target tersebut dapat menjadi tahap berikutnya dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Ketangguhan ekonomi pada akhirnya bukan hanya diukur dari kemampuan bertahan ketika dunia melambat, tetapi dari kemampuan memanfaatkan momentum untuk membangun fondasi pertumbuhan yang semakin produktif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. *) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
Oleh : Doni Wicaksono )* Ketersediaan dan keterjangkauan pangan menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, terlebih ketika sejumlah wilayah Indonesia menghadapi kondisi bencana alam. Dalam situasi seperti gempa bumi, erupsi gunung api, banjir, maupun kekeringan, gangguan terhadap jalur distribusi dapat dengan cepat memengaruhi pasokan dan harga kebutuhan pokok. Karena itu, langkah pemerintah untuk memastikan pangan tetap tersedia, harga terkendali, dan aktivitas pasar tetap berjalan menjadi bagian penting dari upaya menjaga daya beli sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana. Komitmen tersebut terlihat dari langkah pemerintah yang terus memperkuat stabilisasi pasokan pangan nasional. Terbaru, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya memastikan produksi dan ketersediaan beras nasional tetap aman di tengah kondisi El Nino dan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang. Pemerintah bahkan menambah alokasi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) medium sebanyak 1 juta ton untuk memperkuat pasokan ke pasar. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan kondisi produksi, tetapi juga menggunakan instrumen kebijakan untuk menjaga harga tetap terjangkau Kebijakan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah siap melakukan intervensi apabila dinamika pasar berpotensi membebani masyarakat. Bahkan, pemerintah menegaskan tidak boleh terjadi kekosongan penyaluran beras dengan harga terjangkau hingga akhir 2026. Kebijakan stabilisasi ini menjadi semakin penting ketika diterapkan di daerah yang sedang menghadapi bencana. Gangguan terhadap transportasi, kerusakan infrastruktur, terbatasnya aktivitas ekonomi, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat dapat menciptakan tekanan tambahan terhadap distribusi pangan. Oleh karena itu, pengawasan tidak cukup dilakukan pada tingkat nasional, tetapi perlu diteruskan hingga pasar daerah dan titik-titik distribusi yang menjadi tumpuan masyarakat. Pengalaman penanganan gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi gambaran bagaimana pemerintah berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto mengatakan penanganan tanggap darurat berjalan lancar. Distribusi bantuan logistik juga disebut tidak mengalami kendala berarti karena kebutuhan masyarakat dipantau secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, desa hingga kecamatan dan kemudian dipenuhi melalui posko-posko logistik. Suharyanto juga menyampaikan bahwa kebutuhan dasar seperti listrik, komunikasi, BBM, air bersih, jalur transportasi, kesehatan, dan pendidikan secara umum telah kembali fungsional. Bahkan, aktivitas masyarakat secara bertahap mulai pulih dan pasar-pasar kembali ramai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya berorientasi pada penyelamatan masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk menghidupkan kembali aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah terdampak. Dalam konteks tersebut, pasar memiliki peran strategis. Pasar bukan sekadar tempat transaksi antara pedagang dan konsumen, tetapi juga menjadi indikator bahwa kehidupan masyarakat mulai kembali normal. Ketika pasar kembali beroperasi, distribusi barang berjalan, dan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok secara mudah, maka proses pemulihan ekonomi daerah juga ikut bergerak. Karena itu, menjaga agar pasar di daerah bencana tetap memiliki pasokan merupakan bagian dari strategi pemulihan yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah juga perlu memastikan adanya koordinasi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, Bulog, pelaku distribusi, aparat keamanan, serta pengelola pasar. Pengawasan bersama dapat mencegah terjadinya penimbunan, permainan harga, maupun hambatan distribusi yang berpotensi memperberat kondisi masyarakat. Pada saat yang sama, informasi mengenai stok dan harga harus disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dapat memicu kepanikan. Ke depan, penguatan cadangan pangan daerah juga perlu menjadi bagian dari strategi mitigasi bencana. Setiap wilayah dengan tingkat risiko bencana tinggi idealnya memiliki mekanisme cadangan dan jalur distribusi alternatif yang dapat segera diaktifkan ketika akses utama terganggu. Dengan demikian, penanganan pangan tidak bersifat reaktif, melainkan telah dipersiapkan sejak sebelum bencana terjadi. Selain memastikan pasokan pangan tetap tersedia, pemerintah akan memperkuat sistem pemantauan harga hingga tingkat daerah agar setiap potensi kenaikan dapat segera diantisipasi. Langkah ini penting karena masyarakat di wilayah bencana memiliki kebutuhan yang lebih tinggi terhadap kepastian harga dan ketersediaan barang. Dengan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, pelaku usaha, serta aparat terkait, distribusi dapat diarahkan secara cepat ke wilayah yang membutuhkan. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya hadir ketika terjadi gangguan, tetapi juga aktif menjaga stabilitas pasar dan melindungi masyarakat dari dampak lanjutan bencana. Dengan demikian, kondisi darurat tidak berkembang menjadi persoalan baru berupa kelangkaan maupun lonjakan harga pangan. Menjaga harga pangan tetap aman di tengah bencana merupakan bentuk nyata kehadiran negara. Kebijakan penambahan SPHP menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap keterjangkauan pangan, sementara pengawalan distribusi di daerah terdampak memperlihatkan bahwa pemulihan masyarakat dilakukan secara menyeluruh. Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya selamat dari bencana, tetapi juga mampu segera bangkit, kembali beraktivitas, dan memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Stabilitas pangan pada akhirnya bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan fondasi penting bagi ketahanan dan kesejahteraan masyarakat. )* Pemerhati Kebijakan Publik