Opini

Oleh: Rendra Prakoso *) Pemerintah mulai merealisasikan kebijakan distribusi tunjangan kinerja (tukin) secara bulanan bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan perguruan tinggi. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya reformasi sistem penggajian di sektor pendidikan tinggi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dosen sekaligus mendorong perbaikan kinerja akademik. Pada Juli 2025, pencairan tukin untuk periode…

Oleh : Arya Pradipta )* Pemberantasan judi daring di Indonesia kini bukan sekadar wacana, melainkan telah menjadi fokus serius lintas kementerian dan lembaga, mengingat eskalasinya yang kian meresahkan. Kesadaran masyarakat terhadap bahaya permainan ini, baik bagi individu maupun masa depan negara, perlu terus ditingkatkan. Pemerintah pun tengah menargetkan pemblokiran hingga tiga juta situs judi daring…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara, khususnya para dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Mulai pekan ini, tunjangan kinerja (tunkin) resmi dicairkan dan langsung masuk ke rekening para dosen yang berhak menerimanya. Pencairan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan kesejahteraan tenaga pendidik…

Oleh Rani Ekawati Hartadinata )* Masuknya Indonesia sebagai anggota resmi BRICS membawa konsekuensi strategis dalam peta ekonomi dan politik global. Di satu sisi, langkah ini membuka peluang kerja sama ekonomi dengan negara-negara berpengaruh seperti Tiongkok, India, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan. Namun di sisi lain, dinamika geopolitik yang mengiringi keanggotaan ini juga memunculkan tantangan baru,…

Oleh: Puteri Salsabila* Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk tetap mengenakan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia direspons pemerintah dengan langkah-langkah strategis yang terukur dan sistematis. Pemerintah memastikan bahwa pasar keuangan domestik tetap stabil melalui koordinasi erat antarlembaga dan penerapan kebijakan mitigatif yang telah disiapkan sejak dini. Fokus utama diarahkan pada penguatan…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan inklusif melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP ini hadir sebagai penyempurnaan kebijakan sebelumnya atau mengganti PP Nomor 5 Tahun 2021, sekaligus mempertegas langkah nyata pemerintah dalam mempermudah proses perizinan…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 sebagai regulasi terbaru yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan ini menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021, dan menjadi bagian dari upaya menyempurnakan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah menegaskan bahwa PP 28/2025 akan menjadi satu-satunya acuan dalam…

Oleh: Landres Octav Pandega *) Kasus tiga WNI magang yang overstay dan diduga terlibat perampokan di Prefektur Ibaraki, Jepang, menjadi cermin kelemahan serius dalam tata kelola penempatan pekerja magang kita. Bayu Rudialto (34), Nanda Arif Rianto (33), dan Jaka Sandra (23) kini menghadapi proses hukum setelah izin tinggal mereka habis. Sementara Kementerian P2MI dan KBRI…

Oleh : Deka Prawira )* Isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat di ruang publik. Namun, wacana ini tidak hanya melemahkan sistem demokrasi, tetapi juga mengancam stabilitas pemerintahan yang masih dalam masa awal bekerja. Sudah saatnya kita sebagai warga negara menolak segala bentuk provokasi pemakzulan yang tidak berdasar. Pemerintahan baru di bawah…

Oleh : Zainudin Rahman )* Penataan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol masa depan Indonesia tidak hanya mencakup pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga pembangunan karakter lingkungan yang bersih, tertib, dan bebas dari praktik-praktik menyimpang. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul kembali isu mengenai keberadaan pekerja seks komersial (PSK) di sekitar kawasan IKN. Meski informasi tersebut…