Opini

Oleh : Devi Ariani )* Kebijakan pajak ekspor emas yang kembali mencuat dalam diskursus ekonomi nasional mencerminkan upaya serius pemerintah untuk memperkuat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selama ini, sebagian besar komoditas tambang Indonesia diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi, sehingga potensi keuntungan besar justru dinikmati oleh industri pengolahan di luar…

Oleh: Tri Moerdani )* DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang. Pengesahan KUHAP yang baru menandai langkah penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Proses panjang ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika sosial, kebutuhan hukum modern, dan tuntutan transparansi. Pembahasannya tidak dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi melalui rangkaian diskusi yang…

Oleh : David Dwira )* Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru disahkan oleh DPR RI pada Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 menandai lahirnya fase baru dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia. Langkah ini bukan sekadar pembaruan teknis terhadap regulasi yang telah berusia lebih dari empat dekade, tetapi mencerminkan keseriusan negara…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Perbincangan mengenai pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, menggema di ruang publik. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat, tokoh lintas profesi, akademisi, hingga sejumlah organisasi kemasyarakatan memperlihatkan bahwa figur Soeharto tetap memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan sejarah bangsa. Meskipun kontroversi masih mengiringi, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar…

Oleh: Nadira Citra Maheswari )* Pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh gerakan penolakan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya perdebatan di ruang publik, terutama di media sosial, yang cenderung provokatif tanpa batas. Kontroversi mengenai pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto tersebut kembali mencuat, memunculkan reaksi…

Oleh: Maya Andini Lestari )* Pemerintah terus memperkuat langkah pemberantasan judi daring melalui pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya lewat penindakan dan pemutusan akses, tetapi juga melalui edukasi publik yang menyasar kelompok paling rentan, yakni generasi muda. Komitmen itu tampak dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi Peningkatan Literasi bagi Generasi Muda tentang Bahaya Perjudian Daring yang digelar…

Oleh: Bara Winatha )* Judi daring kini menjadi salah satu ancaman sosial paling berbahaya di era digital, terutama bagi generasi muda yang hidup dalam lingkungan serba cepat dan sangat dipengaruhi teknologi. Fenomena ini tidak hanya merusak kesehatan mental dan keuangan individu, tetapi juga menggerogoti sendi-sendi sosial masyarakat. Dengan akses yang sangat mudah melalui ponsel, promosi…

Oleh : Gavin Asadit )* Keputusan Presiden Republik Indonesia menempatkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 menandai babak penting dalam upaya negara mengakui jasa tokoh-tokoh yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap perjalanan bangsa. Penganugerahan yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara itu dituangkan dalam…

Oleh: Juana Syahril )* Keputusan pemerintah menetapkan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional melalui Keppres Nomor 116/TK/Tahun 2025 bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2025 telah memunculkan beragam reaksi publik. Sejumlah pihak menyampaikan keberatan melalui aksi demonstrasi, sementara sebagian lainnya memberikan dukungan penuh atas keputusan tersebut. Di tengah dinamika itu, pemerintah menegaskan bahwa…

Oleh: Citra Kurnia Khudori )* Pemerintahan Prabowo–Gibran menempatkan pemerataan ekonomi sebagai salah satu prioritas utama dalam membangun Indonesia yang lebih inklusif. Di tengah upaya tersebut, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak baru bagi kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Melalui model kolaborasi dan pemberdayaan berbasis komunitas, Koperasi Desa Merah Putih mendorong masyarakat…