Era Prabowo–Gibran, Akses Rumah Layak Makin Terbuka Sepanjang 2025

Oleh: Nina Kumala Sari )* Tahun 2025 menjadi fase penting dalam perjalanan kebijakan perumahan nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak semakin terbuka lebar. Pemerintah tidak hanya melanjutkan program yang telah ada, tetapi melakukan percepatan dan pembaruan kebijakan secara nyata, menjadikan sektor…

Read More

MBG di Papua Bukti Kehadiran Negara Membangun Masa Depan Generasi Muda

Oleh: Elias Sondegau )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua sepanjang 2025 menandai babak baru kehadiran negara dalam menjawab persoalan paling mendasar pembangunan manusia di wilayah Papua. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kebijakan ini tidak ditempatkan sebagai sekadar program bantuan sosial, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memperbaiki…

Read More

MBG Perkuat Pendidikan dan Ekonomi Lokal Papua Sepanjang 2025

Oleh: Yohanes Mambraku )* Sepanjang tahun 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua menunjukkan penguatan yang sangat serius dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penguatan tersebut tampak jelas dari sisi anggaran, perluasan jangkauan layanan, hingga dampak sosial ekonomi yang kian nyata dirasakan masyarakat. MBG tidak hanya dijalankan sebagai program bantuan, tetapi diposisikan sebagai kebijakan…

Read More

Pemerintah Pastikan KUHAP dan KUHP Tidak Bertentangan dengan HAM

Oleh: Dendy Kusuma )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sejak 2 Januari 2026 menjadi tonggak penting reformasi hukum nasional. Pemerintah memastikan bahwa kedua regulasi tersebut tidak hanya selaras dengan prinsip hak asasi manusia, tetapi juga dirancang untuk memperkuat perlindungan warga negara dalam seluruh proses penegakan…

Read More

Pemerintah Pastikan Tak Ada Pasal Anti-Kritik dalam KUHAP dan KUHP

Oleh: Amanda Nastiti )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 memunculkan berbagai diskursus di ruang publik, terutama di media sosial. Salah satu isu yang paling sering mengemuka adalah anggapan bahwa regulasi baru tersebut berpotensi membungkam kritik terhadap pejabat atau pemerintah. Menanggapi…

Read More

Pemerintah Hadir di Aceh, Masyarakat Dukung Pemulihan Infrastruktur dan Tolak Eksistensi Bendera GAM

Oleh :  Nadia Khalifa )* Kehadiran negara di tengah masyarakat Aceh kembali menemukan relevansinya pada momentum pemulihan pascabencana yang masih berlangsung. Pemerintah menunjukkan keseriusan untuk tidak sekadar hadir secara simbolik, melainkan memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan berkelanjutan, menyentuh kebutuhan riil warga, serta menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah. Dalam konteks ini, dukungan masyarakat…

Read More

Warga Aceh Puji Pemulihan Pascabencana, Tolak Normalisasi Bendera GAM

Oleh : Rizy Aprilia )* Pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Aceh menuai apresiasi luas dari masyarakat. Setelah bencana alam yang sempat melumpuhkan aktivitas warga, berbagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dinilai berjalan cepat dan terkoordinasi. Perbaikan rumah rusak, fasilitas umum, akses jalan, serta pemulihan layanan dasar seperti listrik dan air bersih menjadi bukti nyata kehadiran negara…

Read More

Akses Desa Tapsel Kembali Terbuka Berkat Percepatan Penanganan Banjir

Oleh: Alexander Royce )* Akses menuju desa-desa yang sempat terisolir akibat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, kini kembali terbuka secara signifikan berkat upaya percepatan penanganan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Kemajuan ini menjadi simbol keberhasilan kolaborasi lintas kementerian/lembaga serta sinergi aparat TNI/Polri bersama masyarakat dalam mengatasi dampak bencana…

Read More

Presiden Dorong Pemulihan Sekolah, Puskesmas, dan Rumah Sakit Segera Melayani Warga Pascabencana

Oleh: Bara Winatha )* Pemulihan layanan publik pascabencana di tiga provinsi Sumatra menjadi perhatian serius pemerintah. Berbagai fasilitas vital yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari sekolah, puskesmas, hingga rumah sakit, didorong untuk segera kembali berfungsi agar aktivitas sosial dan ekonomi warga dapat pulih secara bertahap. Percepatan pemulihan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik bangunan,…

Read More

Capaian Swasembada Pangan 2025 Perkuat Kedaulatan Ekonomi pada Era Pemerintahan Prabowo Gibran

Oleh: Dani Pratama )* Swasembada pangan menjadi pijakan awal yang menentukan arah pembangunan nasional pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejak tahun pertama kepemimpinan, sektor pangan ditempatkan sebagai prioritas utama karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi, kemandirian bangsa, dan kesejahteraan rakyat. Sepanjang 2025, berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah…

Read More
Back To Top