Opini

Oleh: Yohanas Karoba )* Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua bukan sekadar agenda pembangunan fisik, melainkan manifestasi nyata dari komitmen negara untuk menghadirkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini, kesenjangan antarwilayah menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional, dan Papua sering kali dipersepsikan sebagai wilayah yang tertinggal akibat keterbatasan akses, infrastruktur,…

Oleh : Ricky Rinaldi )* Komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian fundamental dari kedaulatan nasional. Bagi Presiden, ketahanan dan kemandirian pangan bukan sekadar agenda jangka pendek atau target politis lima tahunan, melainkan fondasi strategis untuk memastikan negara berdiri di atas kemampuan sendiri dalam menghadapi dinamika global yang semakin…

Oleh: Dini Asmirandah )* Swasembada pangan 2025 menjadi tonggak penting dalam sejarah pertanian Indonesia, sekaligus bukti nyata keberhasilan kebijakan pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kedaulatan pangan dijadikan poros utama pembangunan nasional, karena tanpa kemampuan menghasilkan pangan sendiri, sebuah bangsa tidak dapat dikatakan merdeka secara sesungguhnya….

Oleh : David Septian )* Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa waktu terakhir mulai menunjukkan perkembangan positif. Sekitar 60 persen wilayah terdampak kini telah memasuki fase pemulihan setelah sebelumnya berada dalam kondisi darurat. Surutnya genangan air di berbagai daerah menjadi tanda awal bahwa aktivitas masyarakat perlahan dapat kembali berjalan. Namun demikian, fase…

Oleh: Teuku Rasya )* Pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh sejak akhir 2025 terus dipacu secara serius oleh pemerintah pusat bersama pemda, TNI–Polri, badan-badan nasional dan berbagai elemen masyarakat. Di tengah upaya keras membangun kembali kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak, satu konsensus kuat muncul dari warga: menolak segala bentuk upaya…

Oleh :  Raditya Rahman )* Presiden Prabowo meresmikan Sekolah Rakyat sebagai tonggak penting dalam arah kebijakan pendidikan nasional yang menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan manusia. Peresmian tersebut menegaskan keberpihakan negara terhadap anak-anak dari keluarga prasejahtera yang selama bertahun-tahun berada di pinggiran akses pendidikan bermutu. Melalui Sekolah Rakyat, pendidikan tidak lagi sekadar ruang belajar, melainkan…

Oleh: Aulia Sofyan Harahap )* Presiden meresmikan Sekolah Rakyat sebagai langkah tegas yang mengubah lanskap pendidikan Indonesia dengan menempatkan keadilan sosial sebagai poros kebijakan. Peresmian tersebut menandai hadirnya negara secara nyata di tengah kelompok masyarakat yang selama puluhan tahun berhadapan dengan keterbatasan akses pendidikan. Melalui Sekolah Rakyat, pendidikan tidak lagi diperlakukan sebagai privilese, melainkan sebagai…

Oleh: Yohan Darma Putra )* Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat ketahanan nasional melalui capaian positif swasembada energi. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai agenda strategis yang dijalankan secara terencana dan berorientasi pada hasil nyata. Kebijakan ini tidak hanya diarahkan untuk…

Oleh: Rivka Mayangsari )* Komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada energi semakin menegaskan arah transformasi nasional menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Swasembada energi diposisikan bukan sekadar agenda sektor, melainkan fondasi strategis bagi kemandirian bangsa, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan daya saing Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah….

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Indonesia resmi melanjutkan insentif pajak pembelian rumah sepanjang tahun 2026, sebuah kebijakan fiskal yang dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor properti dan memperkuat dampak berganda terhadap perekonomian nasional. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diberikan 100 % untuk pembelian…