Oleh: Raka Prasetya )* Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam melindungi anak dari ancaman judi daring yang kian masif di ruang digital. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan lembaga negara, sektor swasta, dunia pendidikan, serta masyarakat luas. Judi daring tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mengancam tumbuh kembang anak secara psikologis dan…
Oleh : Kurnia Effendi )* Pemerintah kembali seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga marwah bantuan sosial agar tepat sasaran, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap situs dan komunitas digital berbahaya seperti Kingdom Group yang marak di media sosial. Dalam setahun terakhir, negara menunjukkan keseriusannya dengan menurunkan signifikan transaksi judi daring atau juga dikenal dengan istilah judi online,…
Oleh: Samuel Wanggai )* Komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan Papua terus diperkuat sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin keadilan dan pemerataan pembangunan nasional. Papua tidak lagi ditempatkan sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai bagian strategis dari masa depan Indonesia yang harus tumbuh sejajar dengan daerah lain. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, percepatan pembangunan Papua…
Oleh: Adrianus M. Kambu )* Komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan Papua menemukan bentuk yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 menandai fase baru pembangunan Papua yang tidak lagi bersifat sporadis, melainkan disusun sebagai agenda bersama lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan…
Oleh: Citra Kurnia Khudori )* Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera telah merusak infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, hingga fasilitas publik vital. Kerusakan ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi dan layanan dasar, tetapi juga menentukan kecepatan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak. Dalam konteks pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur strategis tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan masyarakat…
Oleh: Nur Utunissa )* Pemerintah terus mengonsolidasikan kekuatan nasional dalam menangani rangkaian bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana alam yang dipicu oleh faktor cuaca ekstrem, kondisi geografis, serta tekanan lingkungan yang semakin kompleks. Konsolidasi tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga…
Oleh : Zaki Walad )* Bencana selalu datang tanpa aba-aba, meninggalkan luka fisik dan psikis bagi masyarakat terdampak. Namun, cara negara merespons bencana itulah yang menentukan apakah penderitaan warga berlarut atau perlahan dipulihkan. Dalam konteks bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, langkah pemerintah membangun hunian sementara (huntara) patut dipandang sebagai wujud kehadiran negara yang…
Oleh: Moeini Syakir )* Bencana tidak hanya menghancurkan rumah, jalan, dan sawah. Ia juga meruntuhkan rasa aman, memutus ikatan keluarga, dan meninggalkan luka batin yang kerap tak terlihat dalam laporan statistik. Di Sumatera Barat, salah satu momen paling menyentuh dari rangkaian penanganan banjir terjadi ketika seorang pengungsi, pria paruh baya yang kehilangan seluruh anggota keluarganya,…
Oleh : Theo Saktiawan )* Pemerintah menegaskan bahwa proses penyusunan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya perwakilan buruh dan dunia usaha. Pendekatan ini ditempuh untuk memastikan kebijakan upah yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek keadilan bagi pekerja, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan stabilitas ekonomi daerah. Dalam…
Oleh: Bara Winatha )* Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan daya beli pekerja dan keberlanjutan dunia usaha melalui penetapan formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang baru untuk tahun 2026. Komitmen tersebut diwujudkan dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan oleh Presiden Prabowo Subianto. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional…