Pemulihan Banjir Aceh Berjalan, Pemerintah Ingatkan Ruang Publik Bersih Dari Simbol Separatis

Oleh : Garvin Reviano )* Pemulihan pascabanjir di Aceh terus menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Setelah bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah dan berdampak pada permukiman warga, infrastruktur, serta aktivitas ekonomi, pemerintah bergerak cepat dan terukur untuk memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal. Upaya pemulihan tidak hanya difokuskan pada perbaikan fisik, tetapi juga pada penguatan sosial,…

Read More

Percepatan Rehabilitasi Pascabanjir Aceh, Negara Hadir dan Melawan Narasi Separatis

Oleh: Aisyah Safira Zahrana )* Bencana banjir besar dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh telah menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan yang masif memutus akses logistik, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mobilitas masyarakat, sehingga memperparah kondisi pascabencana yang sudah sulit. Dalam situasi seperti ini, pemulihan…

Read More

Negara Pastikan Distribusi Sembako Merata Selama Pemulihan Bencana Sumatera

Oleh: Anggina Dewi Lestari )* Distribusi sembako dan paket keluarga yang makin merata hingga pelosok Sumatera menjadi gambaran nyata kehadiran negara yang bekerja secara terencana, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam situasi bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan seluruh warga, termasuk yang tinggal di…

Read More

Pemerintah Perkuat Distribusi Bantuan Harian untuk Korban Bencana Sumatera

Oleh: Juana Syahril )* Pemerintah memastikan pengiriman bantuan logistik kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan secara konsisten dengan rata-rata volume mencapai 100 ton per hari. Distribusi bantuan ini dilakukan melalui Posko Banjir Sumatra yang berlokasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebagai pusat pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran logistik…

Read More

Harga dan Pasokan Sembako Stabil hingga Awal 2026, Pemerintah Minta Masyarakat Tenang

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah memastikan bahwa harga dan pasokan sembilan bahan pokok (sembako) nasional berada dalam kondisi stabil hingga memasuki awal tahun 2026. Kepastian ini disampaikan menyusul hasil pemantauan lintas kementerian dan lembaga terhadap ketersediaan stok pangan, distribusi logistik, serta pergerakan harga di pasar tradisional dan modern menjelang akhir tahun 2025. Pemerintah pun…

Read More

Pemerintah Tambah Stok LPG dan BBM, Layanan Energi Tetap Optimal Saat Libur Panjang

Oleh: Citra Kurnia Khudori )* Menjelang periode libur panjang, kebutuhan masyarakat terhadap energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), cenderung meningkat seiring tingginya mobilitas dan aktivitas rumah tangga. Kondisi ini menuntut kesiapan pemerintah dalam memastikan pasokan energi tetap aman dan layanan distribusi berjalan tanpa hambatan. Merespons potensi lonjakan permintaan tersebut, pemerintah…

Read More

Elektrifikasi Desa Papua sebagai Fondasi Keadilan Pembangunan Nasional

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Upaya menghadirkan listrik hingga ke pelosok Tanah Papua merupakan salah satu wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin keadilan pembangunan. Elektrifikasi desa tidak sekadar persoalan teknis penyediaan energi, tetapi menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat untuk hidup lebih layak, setara, dan berdaya. Dalam konteks inilah, kebijakan pemerintah melalui penugasan kepada PT PLN…

Read More

Program Listrik Desa Papua, Fondasi Penting Percepatan Pembangunan Wilayah Timur

Oleh : Loa Murib )* Program Listrik Desa Papua merupakan fondasi penting dalam mempercepat pembangunan wilayah timur Indonesia sekaligus memperkuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ketersediaan listrik tidak sekadar menghadirkan penerangan, tetapi menjadi prasyarat utama bagi peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi lokal, serta penguatan konektivitas sosial masyarakat. Dalam konteks Papua yang memiliki tantangan…

Read More

Menjaga Daya Beli Pekerja Lewat Kenaikan UMP, Bukan Lewat Provokasi Aksi Jalanan

Oleh: Alfitra Permana )* Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja di tengah dinamika perekonomian nasional. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan negara kepada pekerja melalui pendekatan yang realistis, terukur, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, pemerintah memandang kebijakan pengupahan sebagai instrumen penting untuk memastikan daya beli masyarakat…

Read More

Kenaikan UMP sebagai Bukti Hadirnya Negara, Tolak Provokasi Mobilisasi Massa

Oleh: Gina Winarsih )* Kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 menjadi penanda kuat hadirnya negara dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja. Pemerintah menempatkan pengupahan sebagai instrumen strategis untuk menjaga daya beli masyarakat, mengurangi kesenjangan pendapatan, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan berkelanjutan. Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, langkah ini menunjukkan…

Read More
Back To Top