Oleh: Yohanes Mambraku )* Sepanjang tahun 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua menunjukkan penguatan yang sangat serius dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penguatan tersebut tampak jelas dari sisi anggaran, perluasan jangkauan layanan, hingga dampak sosial ekonomi yang kian nyata dirasakan masyarakat. MBG tidak hanya dijalankan sebagai program bantuan, tetapi diposisikan sebagai kebijakan…
Oleh: Dendy Kusuma )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sejak 2 Januari 2026 menjadi tonggak penting reformasi hukum nasional. Pemerintah memastikan bahwa kedua regulasi tersebut tidak hanya selaras dengan prinsip hak asasi manusia, tetapi juga dirancang untuk memperkuat perlindungan warga negara dalam seluruh proses penegakan…
Oleh: Amanda Nastiti )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 memunculkan berbagai diskursus di ruang publik, terutama di media sosial. Salah satu isu yang paling sering mengemuka adalah anggapan bahwa regulasi baru tersebut berpotensi membungkam kritik terhadap pejabat atau pemerintah. Menanggapi…
Oleh : Nadia Khalifa )* Kehadiran negara di tengah masyarakat Aceh kembali menemukan relevansinya pada momentum pemulihan pascabencana yang masih berlangsung. Pemerintah menunjukkan keseriusan untuk tidak sekadar hadir secara simbolik, melainkan memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan berkelanjutan, menyentuh kebutuhan riil warga, serta menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah. Dalam konteks ini, dukungan masyarakat…
Oleh : Rizy Aprilia )* Pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Aceh menuai apresiasi luas dari masyarakat. Setelah bencana alam yang sempat melumpuhkan aktivitas warga, berbagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dinilai berjalan cepat dan terkoordinasi. Perbaikan rumah rusak, fasilitas umum, akses jalan, serta pemulihan layanan dasar seperti listrik dan air bersih menjadi bukti nyata kehadiran negara…
Oleh: Alexander Royce )* Akses menuju desa-desa yang sempat terisolir akibat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, kini kembali terbuka secara signifikan berkat upaya percepatan penanganan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Kemajuan ini menjadi simbol keberhasilan kolaborasi lintas kementerian/lembaga serta sinergi aparat TNI/Polri bersama masyarakat dalam mengatasi dampak bencana…
Oleh: Bara Winatha )* Pemulihan layanan publik pascabencana di tiga provinsi Sumatra menjadi perhatian serius pemerintah. Berbagai fasilitas vital yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari sekolah, puskesmas, hingga rumah sakit, didorong untuk segera kembali berfungsi agar aktivitas sosial dan ekonomi warga dapat pulih secara bertahap. Percepatan pemulihan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik bangunan,…
Oleh: Dani Pratama )* Swasembada pangan menjadi pijakan awal yang menentukan arah pembangunan nasional pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejak tahun pertama kepemimpinan, sektor pangan ditempatkan sebagai prioritas utama karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi, kemandirian bangsa, dan kesejahteraan rakyat. Sepanjang 2025, berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah…
Oleh: Dita Permata Siwi )* Ketahanan pangan nasional menunjukkan penguatan signifikan sepanjang 2025 pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah secara konsisten membuahkan hasil nyata, baik dari sisi produksi, ketersediaan stok, stabilitas harga, maupun peningkatan kesejahteraan pelaku utama sektor pangan. Pangan tidak lagi diposisikan…
Oleh: Juana Syahril )* Penerapan hukuman kerja sosial sebagai alternatif hukuman penjara menandai babak baru reformasi hukum pidana nasional. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada Januari 2026. Kehadiran pidana kerja sosial menunjukkan komitmen negara dalam menghadirkan sistem pemidanaan yang…