Oleh: Yasir Gema Wirawan )* Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan gizi bagi Masyarakat melalui program MBG, khususnya bagi 55,1 juta penerima manfaat setiap harinya. Angka ini merupakan lonjakan signifikan dari target awal yang hanya sebesar 6 juta orang. Meningkatnya cakupan penerima manfaat MBG ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam…
Oleh : Ricky Rinaldi )* Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menempatkan aspek higienitas dapur sebagai fondasi utama keberlanjutan program. Sertifikasi higienis dapur MBG dipandang bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan keamanan pangan, menjaga kesehatan penerima manfaat, serta membangun kepercayaan publik terhadap program strategis nasional tersebut. Dalam konteks…
Oleh: Nurlaila Usman Pratama )* Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan inflasi yang masih terasa pada sejumlah komoditas pangan, peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat menjadi semakin vital. Dalam konteks ini, keberadaan program bantuan sosial, terutama Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), kembali menunjukkan signifikansinya sebagai instrumen…
Oleh: Rivka Mayangsari )*Pemerintah kembali menunjukkan kehadiran negara di tengah masyarakat melalui langkah cepat dan terukur dalam penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Di tengah situasi darurat yang menuntut respons sigap, pemerintah memastikan distribusi bantuan sosial (bansos) dan logistik dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada…
Oleh: Marlina Dwi Saputri )* Pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh saat ini menjadi cermin penting tentang bagaimana negara, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan seharusnya bersikap dalam situasi krisis. Di tengah luka akibat bencana alam, Aceh telah menunjukkan wajah kedewasaan sosial dan politik. Proses pemulihan berjalan cepat, terarah, dan relatif kondusif karena didukung oleh…
Oleh: Moudy Alfiani )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sejak 2 Januari 2026 menandai babak baru dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Reformasi besar ini menegaskan komitmen negara untuk meninggalkan sistem hukum pidana kolonial menuju tatanan hukum nasional yang lebih modern, humanis, demokratis, dan…
Oleh: Bara Winatha )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada 2026 dipandang sebagai tonggak penting reformasi hukum nasional yang memperkuat kepastian hukum di Indonesia. Kehadiran dua regulasi fundamental ini menandai berakhirnya ketergantungan pada sistem hukum pidana warisan kolonial dan sekaligus menjadi fondasi baru bagi penegakan hukum…
Oleh : Dennis Satya )* Pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar semakin tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak. Dua program bantuan sosial ini menjadi tulang punggung perlindungan sosial nasional, terutama bagi keluarga miskin dan rentan. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan…
Oleh: Yohanes Rumaropen )* Program Sekolah Rakyat di Tanah Papua menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Inisiatif strategis ini menandai langkah progresif pemerintah dalam memastikan bahwa setiap anak Papua, khususnya dari keluarga kurang mampu, memperoleh hak pendidikan yang setara dan bermutu tanpa terkecuali. Di tengah tantangan…
Oleh: Sylvia Mote )* Kehadiran Sekolah Rakyat di Papua menandai babak penting dalam upaya negara menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan. Di tengah tantangan geografis, keterbatasan ekonomi, dan warisan panjang ketimpangan akses sekolah, kebijakan ini tampil bukan sekadar sebagai program sektoral, melainkan sebagai instrumen negara untuk memastikan bahwa hak dasar anak Papua atas pendidikan tidak lagi…