Dari Koordinasi hingga Magang Nasional, Upaya Pemerintah Menahan Laju PHK

Oleh: Ahmad Pras )* Dinamika ekonomi global yang terus bergejolak memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha dan ketenagakerjaan nasional. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ketidakpastian pasar internasional, hingga dampak konflik geopolitik yang berkepanjangan menjadi faktor yang memengaruhi iklim usaha di berbagai sektor. Dalam situasi seperti ini, kekhawatiran terhadap potensi pemutusan hubungan kerja…

Read More

Sinergi Pusat-Daerah Perkuat Perlindungan Pekerja dari Risiko PHK

Oleh: Henry Gunawan )* Gejolak ekonomi global yang terus bergulir belakangan ini kian nyata dampaknya terhadap ketahanan industri nasional. Sebagai salah satu pilar utama penggerak ekonomi, sektor manufaktur padat karya dan industri ekstraktif kini dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Kombinasi antara pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan biaya operasional akibat fluktuasi harga energi global…

Read More

Mitigasi PHK di Papua Lewat Akselerasi Infrastruktur dan Hilirisasi Industri

Oleh: Jeffrey Mandacan )* ​Dinamika ketenagakerjaan nasional belakangan ini diwarnai oleh tantangan yang cukup kompleks, terutama terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda beberapa sektor industri akibat penyesuaian ekonomi global. Menghadapi situasi tersebut, pemerintah bergerak cepat dengan menempatkan wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, sebagai episentrum solusi jangka panjang melalui pembentukan daerah otonom baru dan…

Read More

Satgas Mitigasi PHK, Langkah Strategis Mencegah Badai Pemutusan Hubungan Kerja

Oleh: Puteri Oktaviani )* Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, stabilitas sektor ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Tekanan terhadap dunia usaha akibat fluktuasi nilai tukar, perubahan teknologi, serta meningkatnya kompetisi global berpotensi menimbulkan gejolak di pasar tenaga kerja. Dalam konteks tersebut, pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan…

Read More

UU P2SK Hadirkan Sistem Keuangan yang Lebih Transparan dan Akuntabel

Oleh : Antonius Utomo )* Sektor keuangan merupakan fondasi penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Stabilitas perbankan, pasar modal, industri asuransi, lembaga pembiayaan, hingga sistem pembayaran menjadi faktor yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap perekonomian suatu negara. Dalam konteks tersebut, kehadiran Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi langkah strategis pemerintah untuk…

Read More

Reformasi UU P2SK Menjaga Stabilitas sekaligus Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Oleh: Dinda Paramita )* Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Di tengah dinamika ekonomi global yang sarat ketidakpastian, Indonesia membutuhkan fondasi sektor…

Read More

Survei Kepuasan Tunjukkan Optimisme Masyarakat terhadap Program Pemerintah

Oleh: Surya Putranama )* Hasil Survei Nasional Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Isu Aktual Strategis yang dirilis Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat optimisme masyarakat yang tetap tinggi terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah. Tingginya tingkat kepercayaan dan kepuasan publik menjadi indikator bahwa masyarakat melihat berbagai langkah yang dijalankan pemerintah sebagai upaya nyata dalam menjawab kebutuhan rakyat sekaligus…

Read More

Tingkat Kepuasan Publik Menjadi Indikator Kuat Keberhasilan Program Prioritas Nasional

Oleh: Nabila Khairunnisa )* Tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai program pemerintah tidak hanya menjadi angka statistik dalam sebuah survei. Di balik angka tersebut, terdapat gambaran mengenai sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan publik. Ketika mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif, hal itu menunjukkan bahwa program yang dijalankan pemerintah mulai dirasakan manfaatnya secara nyata. Hasil…

Read More

Koperasi Merah Putih Jadi Motor Ekonomi Desa yang Dikelola Profesional

Oleh : Ricky Rinaldi )* Pembangunan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan industri besar dan aktivitas ekonomi di perkotaan. Kekuatan ekonomi Indonesia juga bertumpu pada desa sebagai pusat produksi pangan, sumber daya alam, serta tempat tinggal jutaan masyarakat. Karena itu, upaya memperkuat ekonomi desa menjadi salah satu strategi penting yang dijalankan pemerintah melalui program…

Read More

Koperasi Merah Putih Fokus Penguatan SDM dan Profesionalisme Pengelolaan

Oleh : Abdul Razak )* Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di berbagai daerah. Program yang menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi desa tersebut tidak hanya berorientasi pada perluasan unit usaha, tetapi juga menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM), tata kelola yang profesional, serta peningkatan kapasitas kelembagaan…

Read More
Back To Top