Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat jaring pengaman sosial melalui distribusi bantuan sosial (bansos) yang merata dan tepat sasaran. Sepanjang semester pertama tahun 2025, pemerintah telah merealisasikan penyaluran bansos sebesar Rp 20 triliun, mencakup berbagai program bantuan yang dirancang untuk menjangkau kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah di…
Jakarta – Rencana pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) secara permanen bagi kelompok masyarakat rentan, seperti lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk kalangan legislatif. Anggota DPR RI, Netty Prasetiyani menegaskan dukungannya terhadap kebijakan bansos berkelanjutan ini. Dukungan ini menegaskan komitmen negara dalam menjamin perlindungan…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan komitmennya terhadap penguatan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat dengan mengambil langkah strategis untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial (Bansos) serta memperluas cakupan penerima manfaat. Langkah ini menjadi bagian penting dari agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran dalam merespons tantangan sosial-ekonomi yang masih dihadapi masyarakat pascapandemi, ketidakpastian global,…
Oleh : Adi Hertanto )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) yang menyentuh jutaan warga di seluruh penjuru negeri. Namun, di tengah upaya tersebut, tantangan dalam hal akurasi data penerima masih menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, langkah evaluasi menyeluruh terhadap distribusi penerima bansos yang saat ini…
Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi mengumumkan rencana penerapan pajak atas aktivitas ekonomi digital di media sosial, mulai tahun 2026. Kebijakan ini menargetkan pelaku usaha digital seperti kreator konten, influencer, hingga perusahaan asing penyedia layanan digital berbayar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas basis penerimaan negara,…
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat fondasi perpajakan digital guna mengimbangi pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Nilai ekonomi digital nasional diproyeksikan mencapai US$ 146 miliar pada tahun 2025, dan hal ini mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk mempercepat penyusunan regulasi perpajakan digital yang adaptif dan progresif. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli,…
Oleh: Oryza Alir Artha )* Era digital telah mentransformasi ekonomi global, dan Indonesia tidak terkecuali. Nilai ekonomi digital Tanah Air diperkirakan mencapai US$ 146 miliar pada 2025, dengan penerimaan pajak digital (termasuk PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) sudah menembus Rp 34,91 triliun per Maret 2025. Tren ini membuka peluang besar bagi penerimaan negara, namun juga…
Oleh: Winna Nartya )* Ekonomi digital Indonesia tengah menapaki puncak pertumbuhan, dengan nilai diproyeksikan mencapai US$ 146 miliar pada 2025. Namun tanpa kerangka perpajakan yang adaptif, potensi penerimaan dari sektor ini akan terbuang sia-sia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi kebutuhan mendesak untuk merumuskan regulasi baru yang memperjelas kewajiban pajak atas transaksi digital….
Jakarta – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Sejak awal 2025 hingga pertengahan Juli, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat bahwa realisasi program ini telah mencapai 95,9 persen dari target nasional sebesar 5,1 juta bidang tanah. Capaian ini menunjukkan percepatan…
JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan keadilan agraria bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini tidak hanya menandai tertib administrasi, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mendorong pemerataan ekonomi, kepastian hukum, serta pemberdayaan masyarakat. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional…