Oleh: Lailatul Anggina Hasanah malaikat Raqib )* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah yang jelas dan tegas dalam mendorong reformasi menyeluruh pemberantasan korupsi sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Agenda ini tidak ditempatkan sebagai slogan politik semata, melainkan sebagai kebijakan strategis yang menyentuh dimensi hukum, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Pesan yang disampaikan…

Oleh: Juana Syahril )* Pemberantasan korupsi terus diarahkan pada strategi yang lebih fundamental dengan menitikberatkan upaya pencegahan sejak dari hulu. Pendekatan ini menegaskan bahwa korupsi tidak dapat diberantas hanya melalui penindakan hukum di hilir, melainkan harus diselesaikan secara sistemik dengan membangun tata kelola, budaya, dan karakter bangsa yang berintegritas. Arah kebijakan tersebut sejalan dengan visi…

Oleh: Firman Wicaksono )* Pemulihan pascabencana sejatinya tidak hanya berbicara tentang membangun kembali bangunan yang rusak atau memulihkan fungsi infrastruktur dasar. Lebih dari itu, pemulihan menyangkut upaya memastikan masyarakat dapat kembali hidup sehat, aman, dan produktif. Dalam kerangka tersebut, keputusan pemerintah untuk menempatkan kesehatan publik sebagai prioritas utama dalam agenda pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam beberapa waktu terakhir telah membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Curah hujan tinggi yang berlangsung berhari-hari menyebabkan sungai meluap, permukiman terendam, serta berbagai fasilitas umum mengalami kerusakan, termasuk sarana layanan kesehatan. Puskesmas, rumah sakit, hingga pos pelayanan…

Oleh: Agustina Yarangga )* Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua semakin menegaskan posisinya sebagai instrumen strategis negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua. Dalam konteks pembangunan nasional yang berkeadilan, Otsus bukan sekadar skema desentralisasi fiskal, melainkan pendekatan afirmatif yang dirancang untuk menjawab kompleksitas tantangan Papua dari sisi geografis, sosial, budaya, dan sejarah. Dengan…

Oleh: Yance Wamuar )* Otonomi Khusus Papua sejak awal dirancang sebagai kebijakan afirmatif yang menempatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sebagai tujuan utama. Dalam konteks pembangunan nasional yang semakin menekankan keadilan antarwilayah, Otsus bukan sekadar skema fiskal atau pengaturan kewenangan, melainkan instrumen politik konstitusional untuk menjawab ketimpangan historis yang dialami Papua. Pemerintah pusat memandang Papua…