Sorot Indo News

Sorot Indo News merupakan situs yang memfokuskan pada isu-isu nasional. Sorot Indo News sebagai platform berita yang menyajikan perspektif lokal atau Indonesia. Situs ini juga menyebarkan berita atau informasi terkini di lingkup internasional.

Memaknai Kemerdekaan dengan Memperkuat Koperasi Desa Merah Putih

Oleh: Jonathan Janoel )* Setiap peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia selalu menghadirkan ruang refleksi mengenai makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Setelah lebih dari delapan dekade merdeka, tantangan bangsa tidak lagi sebatas menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga memastikan seluruh rakyat menikmati kemerdekaan dalam bidang ekonomi. Di sinilah pembangunan desa memperoleh makna strategis, karena desa merupakan…

Read More

Koperasi Merah Putih, Semangat Kemerdekaan yang Menggerakkan Ekonomi Desa

Jakarta – Momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa perjuangan membangun bangsa tidak berhenti pada keberhasilan merebut kemerdekaan, tetapi juga diwujudkan melalui kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat itulah yang terus diperkuat pemerintah melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada gotong royong, pemerataan kesejahteraan, dan…

Read More

Semangat Kemerdekaan Perkuat Peran Desa dalam Menyukseskan Koperasi Merah Putih

JAKARTA – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi dari desa. Sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah terus memperkuat pelibatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan seluruh perangkat desa dalam menyukseskan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penggerak…

Read More

Pemerintah Percepat Hilirisasi Mineral Kritis dan Tata Kelola Ekspor LTJ

Jakarta – Pemerintah percepat agenda hilirisasi mineral kritis dan tingkatkan tata kelola ekspor logam tanah jarang (LTJ) sebagai langkah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap mineral kritis. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tetap konsisten menjalankan kebijakan hilirisasi tanpa membuka kembali ekspor…

Read More

Hilirisasi dan PSN Papua Perkuat Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

JAKARTA – Pengakuan dunia internasional terhadap kebijakan hilirisasi Indonesia dinilai semakin memperkuat optimisme terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. Dalam Industrial Development Report (IDR) 2026, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) menempatkan Indonesia sebagai salah satu contoh praktik terbaik (best practice) dalam pengembangan industri berbasis hilirisasi. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa transformasi industri Indonesia yang berorientasi…

Read More

Hilirisasi Mineral Kritis: Kunci Kedaulatan Baterai, Teknologi, dan Pertahanan

Oleh: Mayessa Anggraini )* Persaingan global saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau besarnya cadangan energi fosil, melainkan juga oleh kemampuan suatu negara menguasai rantai pasok mineral kritis yang menjadi fondasi industri teknologi modern. Logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements kini menjadi komoditas strategis karena berperan penting dalam pembuatan baterai kendaraan listrik, semikonduktor, perangkat kecerdasan artifisial (AI), energi terbarukan, hingga sistem pertahanan berteknologi tinggi. Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi negara industri berteknologi tinggi melalui kebijakan hilirisasi mineral kritis yang terintegrasi.  Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya mineral terbesar di dunia. Potensi logam tanah jarang yang mencapai sekitar 350 ribu ton rare earth oxides merupakan modal strategis yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Namun, besarnya cadangan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan nilai tambah optimal bagi perekonomian nasional karena sebagian besar manfaat ekonomi justru berada pada tahapan pemisahan, pemurnian, hingga manufaktur produk akhir yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa hilirisasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk meningkatkan daya saing nasional.  Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan bahwa logam tanah jarang harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan rantai nilai industri nasional, bukan sekadar aktivitas pertambangan. Menurutnya, penguasaan rantai pasok logam tanah jarang menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing global, ketahanan ekonomi, sekaligus memperkuat pertahanan nasional. Ia juga menekankan bahwa hilirisasi harus menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, memperkuat penguasaan teknologi, membuka lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global melalui penguatan regulasi, pengembangan teknologi pengolahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan prinsip keberlanjutan, dan diplomasi ekonomi yang lebih kuat.  Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan industri mineral kritis tidak dapat dilakukan secara parsial. Indonesia memerlukan koordinasi lintas sektor agar seluruh kebijakan saling mendukung, mulai dari regulasi investasi, pengembangan teknologi, riset perguruan tinggi, hingga kemitraan industri. Dengan tata kelola yang baik, hilirisasi mampu menciptakan kepastian berusaha sekaligus menjaga agar sumber daya strategis nasional tidak mengalami kebocoran nilai akibat ekspor bahan mentah.  Urgensi hilirisasi juga semakin meningkat seiring pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial. AI membutuhkan infrastruktur komputasi yang bergantung pada semikonduktor, pusat data, serta perangkat elektronik yang seluruhnya menggunakan mineral kritis sebagai bahan baku utama. Oleh karena itu, penguasaan mineral strategis akan menentukan posisi suatu negara dalam peta persaingan teknologi global. Negara yang mampu mengendalikan rantai pasok mineral kritis akan memiliki daya tawar lebih besar dalam membangun industri digital masa depan.  Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa pembangunan kemandirian AI harus dilakukan secara menyeluruh melalui pengembangan model AI lokal, infrastruktur komputasi, talenta digital, serta pemanfaatan mineral kritis sebagai fondasi industri teknologi. Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan berupa sumber daya mineral strategis yang saat ini menjadi kebutuhan utama industri AI dan semikonduktor dunia. Karena itu, pengelolaan mineral kritis harus diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global sekaligus menjadi modal strategis dalam membangun kemandirian teknologi nasional.  Selain sektor teknologi, hilirisasi mineral kritis juga memiliki dimensi strategis bagi pertahanan negara. Berbagai peralatan pertahanan modern, seperti radar, sistem komunikasi militer, rudal presisi, kendaraan tempur listrik, hingga sensor berteknologi tinggi memerlukan logam tanah jarang sebagai komponen utama. Ketergantungan terhadap impor komponen strategis dapat menjadi kerentanan dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Oleh sebab itu, kemampuan mengembangkan industri berbasis mineral kritis akan memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional sekaligus meningkatkan ketahanan negara terhadap berbagai potensi gangguan rantai pasok internasional.  Meski demikian, keberhasilan hilirisasi tetap menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan teknologi ekstraksi dan pemurnian, belum optimalnya sistem pengawasan rantai pasok, kebutuhan investasi yang besar, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap. Tantangan tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan sektor industri agar proses alih teknologi dapat berlangsung lebih cepat dan menghasilkan inovasi yang berkelanjutan.  Ke depan, kebijakan hilirisasi mineral kritis harus diarahkan untuk membangun ekosistem industri nasional yang kompetitif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi. Langkah tersebut akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain penting dalam industri baterai, semikonduktor, kecerdasan artifisial, energi bersih, serta teknologi pertahanan. Dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam secara cerdas melalui hilirisasi yang terintegrasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperkuat kedaulatan teknologi, dan menjadikan mineral kritis sebagai fondasi menuju negara maju yang mandiri, berdaya saing global, serta memiliki ketahanan ekonomi dan pertahanan yang semakin kokoh.  *Penulis adalah Pengamat Ekonomi 

Read More

Hilirisasi dan PSN Papua, Pilar Baru Pemerataan Ekonomi Nasional

Oleh: Yohanis Mambor*  Pengakuan dunia internasional terhadap kebijakan hilirisasi Indonesia merupakan capaian penting yang menunjukkan semakin kuatnya posisi Indonesia dalam peta industri global. Melalui Industrial Development Report (IDR) 2026, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) menempatkan Indonesia sebagai salah satu contoh praktik terbaik dalam pengembangan industri berbasis hilirisasi. Pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa langkah pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam telah berjalan pada jalur yang tepat sekaligus mendapat kepercayaan dari komunitas internasional.  Keberhasilan tersebut tidak hanya mencerminkan kemajuan sektor industri nasional, tetapi juga memperlihatkan komitmen pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh, modern, dan berdaya saing. Transformasi yang dilakukan melalui hilirisasi telah mendorong berkembangnya industri pengolahan mineral, industri logam, hingga ekosistem kendaraan listrik yang memberikan nilai tambah lebih besar dibandingkan ekspor bahan mentah. Kebijakan ini telah memperluas peluang investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan kapasitas industri nasional, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.  Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pengakuan dari UNIDO membuktikan transformasi industri Indonesia semakin mendapat perhatian dunia. Pemerintah akan terus memperkuat daya saing industri nasional melalui pengembangan produk bernilai tambah, penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, serta peningkatan kontribusi Indonesia dalam rantai nilai global. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi bukan sekadar kebijakan industri, melainkan strategi besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Keberhasilan hilirisasi nasional semakin relevan ketika dikaitkan dengan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Kawasan timur Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah serta posisi strategis sebagai motor pertumbuhan ekonomi masa depan. Melalui pembangunan PSN, pemerintah menghadirkan infrastruktur yang semakin baik, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta membuka ruang tumbuhnya berbagai pusat ekonomi baru yang mampu mendorong aktivitas industri berbasis potensi lokal.  Sinergi antara hilirisasi dan PSN akan mempercepat transformasi ekonomi Papua dari daerah penghasil komoditas menjadi kawasan yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Infrastruktur yang terus dibangun akan memperlancar distribusi barang, meningkatkan efisiensi logistik, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha untuk mengembangkan investasi di berbagai sektor strategis. Kondisi tersebut akan menciptakan efek berganda berupa meningkatnya aktivitas ekonomi, tumbuhnya industri pengolahan, berkembangnya UMKM, serta terbukanya kesempatan kerja yang semakin luas bagi masyarakat Papua.  Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Tri Supondy menjelaskan bahwa laporan UNIDO menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan industri nasional yang adaptif terhadap perkembangan global. Menurutnya, penguatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, penguasaan teknologi, industri pendukung, serta penerapan industri hijau menjadi fondasi penting agar Indonesia mampu mempertahankan daya saing secara berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan industri Indonesia terus bergerak menuju industri modern yang produktif, inovatif, dan ramah lingkungan.  Semangat pembangunan tersebut selaras dengan pelaksanaan PSN di Papua yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Jakarta (HMI UNJ), Muhammad Falah, menilai PSN merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat konektivitas wilayah, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan akan semakin optimal melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, serta berkembangnya aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.  Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Papua saat ini diarahkan pada pendekatan yang semakin inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia, mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, serta memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas dan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.  Hal senada disampaikan Peneliti Bidang Kajian Ekonomi Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) sekaligus anggota HIPMI, Bagus Wahyu Trianto. Menurutnya, PSN menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dari kawasan timur. Ia menilai pengembangan hilirisasi komoditas unggulan, perluasan akses pembiayaan, pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, serta transformasi digital akan semakin memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal sehingga masyarakat Papua dapat menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Bagus juga berpandangan bahwa keberhasilan pembangunan Papua akan memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan ekonomi nasional sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan Indonesia yang inklusif.  Papua memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa depan. Dengan dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten, pembangunan infrastruktur yang semakin masif, penguatan hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Papua akan semakin berkembang sebagai kawasan yang maju, produktif, dan berdaya saing. Sinergi antara hilirisasi dan PSN merupakan investasi strategis yang tidak hanya memperkuat ekonomi Papua, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang maju, mandiri, dan berkeadilan.  *Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Kawasan Timur Indonesia 

Read More

Pemerintah Perkuat Mitigasi Karhutla di Sumatra, Kalimantan, Hingga Jawa

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seiring meningkatnya risiko kekeringan akibat fenomena El Nino 2026. Upaya tersebut difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini, pengamanan ketersediaan air, serta percepatan pencegahan karhutla di wilayah rawan seperti Sumatra, Kalimantan, hingga sebagian Pulau Jawa. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal…

Read More

Atasi Karhutla, Pemerintah Perkuat Sekat Kanal dan Pendinginan Lahan

Jakarta – Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat melalui pembangunan sekat kanal (canal blocking) di kawasan gambut serta pendinginan lahan di wilayah non-gambut. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi mitigasi menghadapi musim kemarau dan potensi penguatan fenomena El Nino, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam mencegah munculnya titik api di berbagai wilayah rawan….

Read More

Pencegahan Karhutla Melalui Sekat Kanal, Patroli, dan Kesiapsiagaan

Oleh: Nanik Muliawanti )*  Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian serius menjelang puncak musim kemarau tahun 2026. Pengalaman pahit yang pernah dialami Indonesia pada berbagai episode El Nino sebelumnya menjadi pengingat bahwa bencana ini bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, ketahanan pangan, hingga citra bangsa di mata dunia. Karena itu, langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama, bukan menunggu hingga api membesar dan sulit dikendalikan.  Peringatan dini yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) patut menjadi perhatian seluruh pihak. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa risiko karhutla diperkirakan mulai meningkat sejak Juli dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi diprediksi meluas, terutama di Sumatera dan Kalimantan, dengan fokus pengawasan pada Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.  Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu bencana terjadi untuk kemudian bertindak. Sebaliknya, berbagai langkah antisipatif telah dipersiapkan sejak dini. BMKG bahkan menekankan bahwa mitigasi yang dilakukan saat ini tidak hanya bertujuan menghadapi kekeringan dan karhutla, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah pada akhir tahun ketika musim hujan kembali datang. Pendekatan yang komprehensif ini menunjukkan adanya upaya membangun sistem ketahanan lingkungan yang berkelanjutan.  Salah satu langkah penting yang terus didorong adalah menjaga tinggi muka air pada kawasan gambut. Gambut yang tetap jenuh air akan jauh lebih tahan terhadap potensi kebakaran dibandingkan gambut yang mengering. Dalam konteks inilah pembangunan dan optimalisasi sekat kanal menjadi sangat strategis. Sekat kanal berfungsi menahan aliran air agar tidak cepat keluar dari kawasan gambut sehingga kelembapan tanah tetap terjaga.  Keberadaan sekat kanal bukan hanya solusi teknis sederhana, melainkan investasi ekologis jangka panjang. Ketika permukaan air dapat dipertahankan pada kondisi normal, risiko munculnya api dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, upaya pembasahan gambut juga membantu menjaga fungsi ekologis kawasan, termasuk kemampuan menyimpan karbon dan menjaga keanekaragaman hayati.  BMKG juga merekomendasikan penguatan pemantauan hotspot, patroli terpadu, pembasahan lahan gambut, pembangunan sekat kanal, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek teknologi, pengawasan lapangan, hingga penegakan aturan.  Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof. Dr. Sudarsono Soedomo. Menurutnya, risiko karhutla akan meningkat secara signifikan apabila Indonesia menghadapi fenomena El Nino kuat yang disertai Indian Ocean Dipole (IOD) positif. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering sehingga meningkatkan kerentanan berbagai jenis vegetasi terhadap kebakaran.  Peringatan tersebut penting karena kebakaran besar sering kali dipicu oleh kombinasi faktor cuaca ekstrem dan aktivitas manusia. Dalam kondisi kelembapan yang sangat rendah, serasah, ranting, dan gambut dapat berubah menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar. Sedikit percikan api saja dapat memicu kebakaran luas yang sulit dipadamkan.  Meski demikian, Sudarsono juga mengakui bahwa Indonesia saat ini memiliki kapasitas yang jauh lebih baik dibandingkan saat menghadapi El Nino pada 1997 maupun 2015. Sistem pemantauan berbasis satelit, deteksi hotspot, hingga informasi cuaca berkembang pesat dan semakin akurat. Kemajuan ini merupakan hasil investasi pemerintah dalam membangun sistem mitigasi bencana yang lebih modern dan responsif.  Namun teknologi tidak akan efektif tanpa koordinasi yang kuat di lapangan. Oleh karena itu, patroli terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, perusahaan, serta komunitas lokal harus terus diperkuat. Kehadiran petugas di lapangan tidak hanya berfungsi mendeteksi dini potensi kebakaran, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menghindari praktik pembakaran lahan.  Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pencegahan harus dilakukan secara proaktif tanpa menunggu munculnya titik api. Arahan ini sejalan dengan instruksi Presiden agar seluruh pemangku kepentingan mengedepankan langkah-langkah preventif dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi.  Kebijakan pendinginan atau pembasahan kawasan rawan menjadi salah satu strategi yang sangat relevan. Selain penyiraman lahan gambut, optimalisasi sekat kanal terus didorong agar ketersediaan air tetap terjaga sepanjang musim kemarau. Daerah-daerah rawan seperti Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat, Pelalawan di Riau, dan sejumlah wilayah di Sumatera Selatan menjadi prioritas karena memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.  Langkah pemerintah yang juga patut diapresiasi adalah perhatian terhadap tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Potensi kebakaran pada TPA sering kali luput dari perhatian, padahal akumulasi gas metana di bawah timbunan sampah dapat memicu kebakaran besar yang sulit dipadamkan. Karena itu, instruksi untuk melakukan pendinginan dan penyiraman berkala merupakan langkah antisipatif yang sangat tepat.  Pada akhirnya, keberhasilan mencegah karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah. Dunia usaha, masyarakat, akademisi, organisasi lingkungan, hingga komunitas lokal memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga ekosistem dari ancaman kebakaran. Kesadaran kolektif bahwa hutan adalah aset bangsa harus menjadi landasan utama dalam setiap tindakan.  (* Penulis merupakan Aktivis Peduli Lingkungan dan Ekosistem 

Read More
Back To Top