Oleh: Shafira Amara )*
Pemerintah menegaskan bahwa langkah tegas akan diambil dalam menghadapi gelombang aksi anarkis yang belakangan merebak di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk memastikan keamanan nasional tetap terjaga. Instruksi tersebut menekankan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum, khususnya penjarahan dan perusakan fasilitas umum, harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
Situasi dua hari terakhir menunjukkan bahwa demonstrasi yang awalnya digerakkan untuk menyampaikan aspirasi, telah berubah menjadi kerusuhan yang mengancam keselamatan masyarakat. Kapolri menjelaskan bahwa peristiwa pembakaran gedung, penyerangan markas, serta kerusakan fasilitas umum tidak bisa lagi dipandang sebagai bentuk kebebasan berpendapat.
Tindakan anarkis yang dilakukan ini murni masuk dalam kategori tindak pidana yang harus dihentikan dengan langkah hukum. Kepolisian bersama TNI segera dikerahkan untuk memulihkan ketertiban agar masyarakat kembali merasa aman.
Kondisi masyarakat yang mulai gelisah dan khawatir menjadi perhatian utama pemerintah. Kapolri menyampaikan bahwa keresahan publik adalah indikator jelas bahwa negara harus hadir. Oleh karena itu, TNI dan Polri segera menurunkan pasukan di lapangan untuk melakukan patroli dan pengamanan di wilayah rawan. Aksi nyata tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman serta mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa negara tidak membiarkan situasi berlarut-larut.
Pangdam Jaya Mayjen Deddy Suryadi juga menegaskan pentingnya keterlibatan aktif aparat dalam menjaga stabilitas. Ia menyebut bahwa patroli gabungan TNI dan Polri yang digelar di Jakarta merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap sudut kota tetap terkendali.
Lima wilayah utama di Jakarta menjadi fokus pengamanan, mulai dari pusat, utara, selatan, barat, hingga timur. Kehadiran aparat di ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai tindakan pencegahan, tetapi juga memberikan sinyal kuat bahwa negara melindungi seluruh elemen masyarakat.
Pemerintah menilai bahwa aksi anarkis tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi negara. Fasilitas umum yang rusak adalah aset bersama yang dibangun dari hasil kerja keras rakyat.
Karena itu, Presiden menekankan bahwa perlindungan terhadap infrastruktur publik menjadi kewajiban utama aparat. Tindakan perusakan tidak hanya merampas hak masyarakat untuk menikmati fasilitas negara, tetapi juga menghambat kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial yang sedang berlangsung.
Presiden Prabowo juga menegaskan sikap pemerintah yang tetap membuka ruang dialog bagi masyarakat. Penyampaian aspirasi secara damai selalu dihargai dan menjadi bagian dari demokrasi. Pemerintah bahkan telah memerintahkan seluruh kementerian agar bersikap terbuka terhadap masukan publik. Namun, batas tegas tetap harus dijaga. Setiap bentuk kekerasan, penjarahan, atau perusakan tidak dapat ditoleransi karena mengancam sendi kehidupan berbangsa.
Soliditas Polri dan TNI dalam situasi ini menjadi penentu utama. Kedua institusi memiliki peran strategis untuk menjaga kestabilan negara. Dengan koordinasi yang erat, langkah penegakan hukum dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
Patroli bersama, penempatan pasukan di wilayah rawan, hingga tindakan represif yang sah menurut hukum merupakan rangkaian kebijakan yang dirancang agar situasi kembali kondusif. Sinergi ini sekaligus menegaskan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab satu institusi, melainkan tugas bersama.
Tindakan pemerintah yang cepat juga merupakan bentuk perlindungan terhadap sendi perekonomian. Penjarahan terhadap pusat-pusat perdagangan, rumah penduduk, dan fasilitas distribusi tidak hanya mengganggu ketersediaan barang, tetapi juga merusak rantai pasokan yang vital.
Apabila dibiarkan, dampaknya akan merembet pada kestabilan harga dan daya beli masyarakat. Karena itu, arahan Presiden kepada aparat agar menindak tegas para pelaku perusakan dan penjarahan sesungguhnya adalah langkah menyelamatkan kepentingan ekonomi rakyat.
Selain aparat keamanan, masyarakat juga diajak berperan aktif menjaga ketertiban. Pangdam Jaya mengingatkan bahwa rasa aman dan nyaman adalah milik bersama. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan sangat dibutuhkan.
Sikap saling melindungi dan tidak terpancing provokasi dapat memperkuat upaya aparat di lapangan. Kesadaran kolektif inilah yang diharapkan mampu mempercepat pemulihan situasi, karena keamanan tidak mungkin terjaga hanya dengan mengandalkan aparat negara.
Dalam konteks politik, arahan Presiden kepada aparat juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi demokrasi. Kebebasan berpendapat dijamin, namun harus berada dalam koridor hukum.
Dengan menjaga ketertiban, pemerintah sesungguhnya sedang memastikan agar aspirasi masyarakat tetap bisa disalurkan tanpa mengorbankan stabilitas nasional. Kejelasan batas ini sangat penting agar masyarakat memahami perbedaan antara demonstrasi damai dengan tindakan anarkis yang merugikan orang banyak.
Langkah pemerintah ini menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh tindakan destruktif. Keberanian aparat dalam menindak tegas pelaku anarkis mencerminkan kehadiran negara yang berpihak pada rakyat. Dalam situasi seperti ini, keberlanjutan pembangunan, stabilitas ekonomi, serta rasa aman masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok tertentu yang mencoba menciptakan kekacauan.
Soliditas Polri dan TNI yang ditunjukkan melalui koordinasi, patroli bersama, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi jawaban atas tantangan keamanan saat ini. Dukungan penuh Presiden memberikan landasan moral sekaligus legitimasi bagi aparat untuk bertindak tegas. Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan bahwa keamanan tetap menjadi prioritas, aspirasi rakyat tetap dihargai, dan kepentingan bangsa tetap terlindungi.
)* Pemerhati Kebijakan Publik
[edRW]
