Jakarta — Pemerintah melalui peluncuran Danantara Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara, memperkuat daya saing di sektor strategis, dan menarik investasi global demi menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurut Fithra Faisal Hastiadi, Ekonom dari Universitas Indonesia, Danantara memiliki potensi besar sebagai game changer dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun ia menegaskan pentingnya penguatan tata kelola sebagai landasan utama agar Danantara mendapatkan kepercayaan dari pasar global.
“Governance adalah kunci. Pasar akan melihat seberapa serius kita membangun sistem yang transparan dan akuntabel,” ujar Fithra.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Berdasarkan perhitungan Fithra, untuk mencapai angka tersebut diperlukan investasi sebesar Rp10 triliun. Sayangnya, kapasitas investasi domestik saat ini, baik dari sisi fiskal maupun swasta, baru mencapai sekitar Rp3 triliun. Artinya, sisanya sebesar Rp7 triliun harus ditopang oleh investasi asing langsung (FDI).
Dalam hal ini, Danantara diharapkan menjadi platform strategis yang mampu menjembatani kekurangan investasi tersebut, terutama di enam sektor utama yakni energi (termasuk energi terbarukan), teknologi informasi dan komunikasi (TIK), transportasi, perumahan, sanitasi, dan sumber daya air.
“Danantara menjalankan peran ganda: sebagai lembaga investasi sekaligus pembangunan, mirip dengan lembaga keuangan pembangunan di negara-negara maju. Tantangannya adalah menciptakan proyek yang berkelanjutan secara finansial dan berdampak sosial,” jelas Fithra.
Fithra juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang aktif membangun hubungan internasional dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Kunjungan ke sembilan negara berhasil mengamankan komitmen investasi senilai 19,5 miliar dolar AS dari mitra strategis seperti Tiongkok, AS, Malaysia, Turki, dan Qatar.
Salah satu sektor prioritas adalah perumahan, dengan target ambisius membangun 3 juta rumah per tahun. Dana APBN hanya mampu mendanai sekitar 257 ribu unit. Sisanya diharapkan dapat dipenuhi melalui investasi asing, di antaranya dari Qatar yang telah menyatakan kesiapannya untuk membangun 1 juta rumah.
Fithra menyoroti sektor energi terbarukan sebagai peluang emas. Ketika Amerika Serikat di bawah Trump menjauh dari energi hijau, Indonesia justru bisa menjadi destinasi investasi alternatif dari Eropa dan Tiongkok.
“Ini saatnya kita manfaatkan momentum untuk menarik investasi hijau dalam skala besar,” ungkapnya.
Terkait transparansi, Danantara menerapkan sistem pengawasan ketat dari lembaga seperti BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan, Polri, serta auditor independen.
“Danantara seperti akuarium. Semua bisa dilihat publik, dari laporan keuangan hingga proses investasinya,” tambah Fithra.
Meski begitu, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memilih proyek di tahap awal. Proyek sosial populis, meski penting, sering kali membawa risiko finansial tinggi.
“Keseimbangan antara idealisme pembangunan dan realitas ekonomi harus dijaga.” ujarnya.
Sektor padat karya seperti pengelolaan sampah juga dinilai sangat strategis. Menurut Fithra, ini bukan hanya memberikan dampak lingkungan dan sosial, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja luas. Pengalaman Pandu Sjahrir, CIO Danantara, dalam proyek serupa di Singapura menjadi bukti bahwa visi korporasi Danantara sejalan dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.
Mengenai penurunan IHSG pascapeluncuran Danantara, Fithra menilai dinamika global turut memengaruhi.
“Di tengah ketidakpastian global dan tren proteksionisme, Indonesia justru punya potensi menjadi alternatif yang stabil dan menarik bagi investor.” kata Fithra.
Danantara dinilai sebagai langkah maju dalam menjawab kebutuhan pembangunan nasional. Dengan pengelolaan yang transparan, fokus pada sektor strategis, dan sinergi antara visi pembangunan dan investasi, Danantara diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan utama di kawasan ASEAN dan mendorong kemakmuran yang lebih merata bagi seluruh rakyat. [-red]
