Oleh: Husnaini Susanti )*
Percepatan operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat akar rumput. Kehadiran koperasi ini diharapkan bukan sekadar menjadi sarana distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, melainkan juga penggerak ekonomi lokal yang mampu memperluas akses pelayanan serta membuka peluang usaha bagi masyarakat desa. Upaya tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan melalui pemerataan distribusi, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan sebanyak 8.000 unit Koperasi Desa Merah Putih dapat beroperasi penuh pada Oktober 2026. Pemerintah telah menyelesaikan pembangunan fisik sekitar 29.000 unit koperasi, dengan 8.000 unit di antaranya memasuki tahap akhir penyiapan infrastruktur logistik dan ketersediaan barang. Menurut Zulkifli, koperasi tersebut dirancang menjadi saluran penyaluran berbagai komoditas bersubsidi, seperti pupuk, gula, minyak goreng, dan LPG. Pemerintah juga memastikan kesiapan armada distribusi, mulai dari truk, mobil pikap, hingga kendaraan roda tiga, agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara efektif.
Pada tahap awal, koperasi yang mulai beroperasi juga akan mendukung distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Bulog. Selain itu, fasilitas tersebut berperan dalam menyalurkan bantuan pangan berupa beras gratis kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil satu hingga empat, dengan alokasi mencapai satu juta ton. Perpanjangan program hingga akhir tahun menuntut kesiapan stok, ketepatan sasaran, dan koordinasi distribusi yang baik. Karena besarnya kebutuhan tersebut, pengisian persediaan di ribuan koperasi akan dilakukan secara bertahap selama beberapa minggu.
Di balik percepatan pembangunan, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia menjadi salah satu faktor pendukung penyelesaian infrastruktur koperasi. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa dukungan tersebut ditempuh untuk menghindari proses tender yang berpotensi rumit dan menimbulkan persoalan hukum hingga menghambat pembangunan. Dengan pendekatan itu, pemerintah optimistis dapat menyelesaikan pembangunan 35.000 hingga 40.000 unit koperasi sampai akhir tahun. Keberhasilan pembangunan fisik harus diikuti kesiapan pengelolaan, transparansi, dan keberlanjutan usaha. Untuk itu, pengurus, sistem pencatatan, serta mekanisme distribusinya belum berjalan secara profesional.
Untuk memastikan kesiapan operasional, pemerintah memulai pemantauan serentak pada 15 Oktober 2026 dengan melibatkan lebih dari 100 perwakilan lintas kementerian, Pangdam, gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa. Pemeriksaan awal difokuskan pada 8.000 koperasi selama delapan hari guna mengidentifikasi kekurangan, menyelesaikan hambatan, dan memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan. Pemerintah juga membentuk posko komando yang beroperasi selama 24 jam di bawah pimpinan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Posko tersebut akan mengawasi operasional selama satu bulan, sementara Zulkifli menerima laporan harian dan siap membantu menyelesaikan hambatan yang muncul di daerah.
Langkah selanjutnya adalah membangun kemampuan masyarakat desa dalam mengelola koperasi sebagai badan usaha yang mandiri. Zulkifli mengakui bahwa perubahan pola pikir masyarakat menjadi wirausahawan membutuhkan proses dan pendampingan berkelanjutan. Karena itu, Agrinas akan memberikan bimbingan intensif selama satu hingga dua tahun pertama sebelum pengelolaan koperasi sepenuhnya diserahkan kepada pengurus untuk dijalankan secara mandiri dan profesional. Pendampingan ini penting agar koperasi tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi mampu membaca kebutuhan pasar, menyusun perencanaan usaha, mengelola keuangan, dan membangun kepercayaan anggota.
Dukungan terhadap pengembangan koperasi juga datang dari sektor energi. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen perusahaan untuk menyediakan pasokan listrik yang andal sekaligus membuka peluang ekonomi bagi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Menurut Darmawan, PLN tidak hanya mendukung kebutuhan listrik operasional, tetapi juga mendorong koperasi menyediakan layanan pembayaran tagihan dan pembelian token listrik. Melalui layanan tersebut, koperasi berpeluang memperoleh tambahan pendapatan, sedangkan masyarakat dapat mengakses kebutuhan transaksi kelistrikan dengan lebih mudah tanpa harus pergi jauh dari tempat tinggalnya.
Direktur Retail dan Niaga PLN M. Fahrur Rozy menjelaskan bahwa layanan pembayaran daring atau PPOB memungkinkan koperasi menjadi saluran transaksi kelistrikan bagi masyarakat. Hingga Oktober 2026, sebanyak 107 KDKMP telah terlibat dalam pengembangan layanan PPOB PLN dengan jumlah transaksi kelistrikan melampaui dua ribu. Capaian ini memperlihatkan bahwa koperasi mulai memiliki peluang untuk berkembang sebagai pusat layanan masyarakat, tidak terbatas pada perdagangan barang kebutuhan pokok. Kolaborasi tersebut perlu diperluas dengan memperhatikan kesiapan sumber daya manusia, kualitas pelayanan, keamanan transaksi, serta kebutuhan warga di setiap wilayah.
Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, keberhasilan memperkuat agenda ekonomi kerakyatan melalui percepatan pembangunan koperasi, perluasan akses distribusi pangan, dan kolaborasi dengan PLN menjadi langkah yang patut diapresiasi. Kini masyarakat menunggu manfaat nyata kehadiran Koperasi Merah Putih, mulai dari kemudahan memperoleh kebutuhan pokok hingga tumbuhnya pendapatan dan kesempatan usaha di desa. Karena itu, pemerintah, pengelola koperasi, BUMN, dan masyarakat bersama-sama terus mengawal setiap tahap pelaksanaannya. Dengan pengawasan terbuka, pendampingan konsisten, serta pengelolaan yang profesional, Koperasi Merah Putih akan mampu menjadi denyut ekonomi desa yang hidup, mandiri, dan berkelanjutan.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik
