Oleh: Rizky Adinata )*
Kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi perlu diperkuat sebelum hujan ekstrem datang, menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa musim hujan 2026/2027 memiliki pola yang perlu diwaspadai. Meski awal musim hujan diperkirakan berlangsung lebih lambat di sejumlah wilayah, jarak menuju puncak musim hujan relatif berdekatan sehingga potensi lonjakan curah hujan dapat meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gangguan pelayanan publik. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa mitigasi bencana tidak seharusnya baru dilakukan ketika hujan deras mulai menimbulkan dampak, tetapi harus dipersiapkan sejak jauh hari melalui koordinasi pemerintah dan partisipasi masyarakat.
BMKG memprakirakan sebanyak 185 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 24,66 persen luas daratan Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November 2026. Selanjutnya, sebanyak 266 ZOM atau 17,3 persen wilayah daratan diperkirakan menyusul pada Desember 2026. Di sisi lain, sebanyak 529 ZOM atau 61,08 persen wilayah mengalami kemunduran awal musim hujan dibandingkan rata-rata klimatologinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memahami karakteristik cuaca di wilayah masing-masing agar kebijakan kesiapsiagaan dapat disusun secara tepat dan tidak bersifat seragam.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan bahwa salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah jarak antara awal musim hujan dengan puncak musim yang diperkirakan cukup dekat. Puncak musim hujan diproyeksikan terjadi pada Desember 2026 di 155 ZOM, Januari 2027 di 162 ZOM, dan Februari 2027 di 190 ZOM. Menurut Ardhasena Sopaheluwakan, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena curah hujan tinggi dalam periode yang berdekatan dapat memicu bencana hidrometeorologi apabila kapasitas lingkungan dan infrastruktur tidak memadai.
Meskipun durasi musim hujan pada sebagian wilayah diperkirakan lebih pendek, akumulasi curah hujan tidak berarti berada pada kondisi rendah. BMKG mencatat 510 ZOM atau sekitar 69,7 persen daratan berada dalam kategori curah hujan normal, sedangkan 147 ZOM atau 18,5 persen daratan diperkirakan berada di atas normal. Data tersebut memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan tetap diperlukan karena besarnya curah hujan dan kondisi wilayah menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat risiko bencana.
Karena itu, rekomendasi BMKG perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata lintas sektor. Di bidang pangan, pemerintah dapat menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas berumur pendek. Pada sektor air dan energi, kapasitas drainase, waduk, serta tampungan air perlu dioptimalkan. Sementara itu, sektor kesehatan perlu meningkatkan kewaspadaan
terhadap penyakit yang berpotensi meningkat selama musim hujan. Langkah tersebut akan lebih efektif apabila dibarengi pemetaan kawasan rawan, pemeriksaan saluran air, kesiapan jalur evakuasi, serta penyampaian informasi peringatan dini kepada masyarakat.
Langkah kesiapsiagaan juga terlihat dari arahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kepada seluruh perangkat daerah dan aparat kewilayahan agar meningkatkan kesiapan menghadapi musim hujan. Farhan menilai musim hujan merupakan tantangan yang harus diantisipasi sejak awal karena dapat memunculkan banjir, genangan, longsor, maupun gangguan layanan publik. Ia sebelumnya telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama perangkat daerah terkait menyiapkan konsep kesiapsiagaan yang mencakup mitigasi risiko, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan personel dan sarana pendukung.
Menurut Farhan, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab BPBD. Camat dan lurah juga memiliki peran penting dalam memetakan kerawanan wilayah serta memastikan langkah antisipasi dilakukan sebelum bencana terjadi. Hal ini menjadi semakin relevan karena aktivitas masyarakat di kawasan perkotaan meningkat pada akhir pekan melalui kegiatan wisata, olahraga, dan hiburan. Mobilitas yang tinggi membutuhkan rencana kerja perangkat daerah yang jelas agar setiap persoalan akibat cuaca maupun aktivitas masyarakat dapat ditangani secara cepat dan terkoordinasi.
Dalam setahun terakhir, berbagai upaya pemerintah dalam menjaga pelayanan publik, memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan pengelolaan informasi, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur menjadi modal penting dalam menghadapi risiko bencana. Keberhasilan tersebut perlu diteruskan dengan memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas masyarakat, tetapi juga memiliki ketahanan terhadap ancaman bencana. Pemeliharaan drainase, pengawasan kawasan rawan, kesiapan fasilitas umum, dan edukasi kebencanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan pembangunan.
Penguatan kesiapsiagaan juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari evaluasi pembangunan selama setahun terakhir. Setiap program pemerintah yang telah berjalan dapat menjadi pijakan untuk memperbaiki respons terhadap kondisi darurat, termasuk memastikan sarana publik berfungsi ketika hujan berintensitas tinggi, petugas memahami pembagian tugas, dan komunikasi antarwilayah berjalan tanpa hambatan. Keberhasilan pemerintah dalam mempertahankan pelayanan kepada masyarakat selama setahun terakhir patut dilanjutkan dengan peningkatan kualitas mitigasi, sehingga pembangunan yang telah dilakukan tidak mudah terganggu oleh bencana musiman. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan dan kesiapsiagaan bencana dapat berjalan beriringan.
Pada akhirnya, kesiapsiagaan bencana perlu dipandang sebagai investasi keselamatan masyarakat. Pemerintah harus memastikan informasi prakiraan cuaca dapat diterima dengan cepat, sementara masyarakat perlu memahami potensi risiko dan mengetahui
langkah yang harus dilakukan ketika kondisi darurat terjadi. Peringatan BMKG sebaiknya menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, memetakan risiko, menyiapkan sarana, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan bergerak sebelum hujan ekstrem datang, pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama mengurangi potensi kerugian serta menjaga keberlanjutan pelayanan publik di tengah perubahan kondisi cuaca.
*) Pemerhati Mitigasi Bencana dan Ketahanan Lingkungan
