Oleh: Ravindra Tama )*
Kebijakan pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen dipandang sebagai langkah strategis dalam melindungi petani sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan nasional di tengah tekanan global yang semakin kompleks. Kebijakan ini dinilai bukan sekadar respons sesaat, tetapi bagian dari strategi antisipatif untuk menghadapi potensi krisis pupuk dunia akibat lonjakan harga internasional dan gangguan rantai pasok. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melihat keputusan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk pembacaan situasi global yang tepat, terutama ketika harga pupuk dunia melonjak lebih dari 40 persen akibat konflik di Timur Tengah, penutupan Selat Hormuz, serta kebijakan penghentian ekspor pupuk nitrogen oleh China. Dalam kondisi tersebut, pemerintah justru mengambil langkah berani dengan menurunkan harga pupuk di dalam negeri guna menjaga daya beli petani dan memastikan keberlanjutan produksi.
Kebijakan ini mencakup pupuk urea, NPK, dan ZA yang menjadi kebutuhan utama petani di seluruh Indonesia. Selain intervensi harga, pemerintah juga melakukan reformasi besar dalam tata kelola pupuk dengan memangkas 145 regulasi melalui Instruksi Presiden. Langkah ini bertujuan mempercepat distribusi pupuk dari produsen hingga ke petani tanpa hambatan birokrasi yang selama ini menjadi kendala utama. Akses pupuk juga diperluas melalui sistem berbasis KTP serta penguatan jaringan kios hingga tingkat desa, sehingga petani dapat memperoleh pupuk secara lebih mudah dan tepat waktu. Dampak dari kebijakan ini dinilai signifikan karena mampu menekan biaya produksi hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam, sebuah penghematan yang sangat berarti bagi petani kecil.
Lebih dari 16 juta petani disebut telah merasakan manfaat langsung dari kebijakan tersebut, sekaligus mengurangi risiko kelangkaan pupuk di lapangan. Untuk menjaga keseimbangan dari sisi hilir, pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah gabah sebesar Rp6.500 per kilogram agar pendapatan petani tetap terjaga. Andi Amran Sulaiman menilai pendekatan hulu-hilir ini sebagai pembeda utama kebijakan pertanian saat ini karena tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga menjamin harga jual hasil panen. Pendekatan tersebut dinilai mampu menciptakan stabilitas ekonomi bagi petani di tengah tekanan harga global yang tidak menentu.
Keberhasilan kebijakan ini juga tercermin dari meningkatnya cadangan beras nasional yang telah melampaui 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi program peningkatan produksi seperti pompanisasi, perluasan areal tanam, serta penguatan penyerapan gabah oleh Bulog. Dengan stok yang kuat, Indonesia dinilai lebih siap menghadapi potensi krisis pangan dibandingkan negara lain yang terdampak gejolak harga pupuk global. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Yustina Retno Widiati menyoroti bahwa konflik geopolitik global, khususnya di Timur Tengah, telah memicu kenaikan harga pupuk dan bahan bakunya akibat hambatan logistik setelah penutupan Selat Hormuz. Ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor seperti fosfor dan kalium menjadi tantangan tersendiri yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah mitigasi dengan mempercepat pembayaran subsidi untuk pengadaan bahan baku agar pembelian dapat dilakukan sebelum harga meningkat lebih tinggi. Pemerintah juga memastikan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi tetap stabil guna melindungi daya beli petani.
Selain itu, pemerintah membuka peluang penambahan anggaran subsidi jika kebutuhan meningkat serta mendorong penggunaan pupuk organik sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik impor. Pemanfaatan pupuk organik berbasis bahan lokal dinilai sebagai solusi strategis dalam menghadapi ketidakpastian global sekaligus memperkuat kemandirian sektor pertanian. Dalam hal tata kelola, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 difokuskan pada sektor pertanian dan perikanan dengan prioritas pada 10 komoditas utama, termasuk padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu rakyat, dan kakao.
Dari sisi industri, SVP Pemasaran PT Pupuk Indonesia Persero Junianto Simare Mare memastikan bahwa kapasitas produksi nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan kapasitas produksi urea mencapai sekitar 9,4 juta ton per tahun, Indonesia berada dalam posisi strategis sebagai salah satu produsen terbesar di dunia. Target produksi urea sebesar 7,9 juta ton pada 2026 dengan kebutuhan domestik sekitar 6,4 juta ton menunjukkan adanya surplus yang dapat dimanfaatkan untuk ekspor.
Kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi mencerminkan strategi terpadu pemerintah melalui intervensi harga, reformasi tata kelola, dan penguatan produksi nasional guna menjaga ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global. Dalam setahun terakhir, pemerintah juga berhasil meningkatkan cadangan beras nasional, menstabilkan harga pangan, mempercepat distribusi pupuk digital, serta memperluas areal tanam sehingga kebijakan ini dinilai layak dipertahankan dan terus disempurnakan demi melindungi kesejahteraan petani.
*) Pemerhati Ekonomi Kerakyatan dan Pertanian
