Oleh : Lua Murib )*
Ketahanan energi Papua semakin menempati posisi strategis dalam peta pembangunan nasional. Kawasan timur Indonesia tidak lagi dipandang sebagai wilayah pelengkap, melainkan sebagai salah satu tumpuan utama kemandirian energi masa depan. Papua menyimpan potensi besar energi terbarukan, cadangan minyak dan gas bumi, serta sumber bahan baku bioenergi yang dapat menjadi fondasi transformasi energi nasional. Dalam konteks tersebut, penguatan sektor hilir dan kualitas sumber daya manusia menjadi dua sisi yang tidak terpisahkan. Tanpa hilirisasi yang kuat dan SDM yang mumpuni, potensi energi hanya akan berhenti sebagai komoditas mentah tanpa nilai tambah maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Arah kebijakan nasional yang mendorong penguatan ketahanan energi di Papua menunjukkan perubahan paradigma pembangunan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua memiliki sumber energi yang sangat baik dan strategis, serta menekankan bahwa daerah Papua perlu menikmati hasil dari energi yang diproduksi di wilayahnya. Penegasan tersebut memperlihatkan orientasi pembangunan yang menempatkan keadilan distribusi manfaat sebagai prioritas. Pembangunan energi tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pemerataan manfaat, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Presiden juga menilai pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air merupakan solusi rasional bagi Papua, terutama untuk menjawab tantangan distribusi BBM yang mahal ke wilayah terpencil. Pandangan ini menegaskan bahwa transisi energi di Papua bukan semata isu lingkungan, tetapi juga strategi efisiensi fiskal dan pemerataan layanan dasar. Selain itu, Presiden memandang bahwa pengembangan bahan bakar nabati berbasis sumber daya lokal dapat mendukung swasembada energi dan pangan secara bersamaan. Ia juga mengingatkan bahwa pengurangan impor BBM berpotensi memperkuat ketahanan fiskal negara karena anggaran impor dapat dialihkan untuk pembangunan daerah, termasuk Papua.
Proyeksi pengembangan bioetanol di Papua memperlihatkan bahwa wilayah ini tidak hanya penting dalam energi fosil, tetapi juga dalam energi masa depan. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementrian ESDM, Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa Papua diarahkan menjadi salah satu kontributor utama produksi bioetanol nasional dengan target ratusan ribu kiloliter per tahun. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perencanaan konkret yang menempatkan Papua dalam peta bioenergi nasional. Jika direalisasikan secara konsisten, bioetanol dapat menjadi pintu masuk industrialisasi hijau di Papua.
Namun, pembangunan energi tidak dapat berhenti pada sektor hulu. Nilai tambah terbesar justru berada di sektor hilir, mulai dari pengolahan, distribusi, hingga industri turunan. Di sinilah urgensi penguatan SDM Papua menjadi sangat krusial. Industri hilir energi membutuhkan tenaga terampil, operator andal, teknisi bersertifikat, hingga manajer profesional yang memahami tata kelola industri energi modern. Tanpa kesiapan SDM lokal, peluang ekonomi berisiko lebih banyak dinikmati tenaga kerja dari luar daerah, sehingga efek pengganda bagi masyarakat Papua menjadi terbatas.
Dukungan pemerintah daerah terhadap investasi energi memperlihatkan kesadaran bahwa sektor ini dapat menjadi motor pertumbuhan. Otoritas ketenagakerjaan dan energi di Papua Barat Daya menilai aktivitas hulu migas berpotensi meningkatkan penerimaan negara dan daerah melalui skema bagi hasil, sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pandangan tersebut mencerminkan sikap proaktif daerah dalam mendorong investasi produktif. Di sisi lain, manajemen perusahaan migas yang beroperasi di Papua Barat Daya menekankan pentingnya koordinasi erat dengan pemerintah daerah untuk menjaga kelancaran operasi dan mendukung peningkatan produksi energi nasional. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi prasyarat utama keberlanjutan proyek energi.
Pada level nasional, penguatan sektor hilir melalui pembangunan dan pengembangan kilang menunjukkan konsistensi pemerintah menekan ketergantungan impor BBM. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memandang bahwa investasi kilang harus selaras dengan kebijakan nasional serta berkontribusi langsung pada ketahanan energi. Ia mendorong peningkatan kapasitas pengolahan minyak dalam negeri agar nilai tambah tidak lari ke luar negeri. Pendekatan kemitraan dengan investor global juga dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat realisasi proyek sekaligus menjaga pasokan energi.
Pandangan serupa disampaikan jajaran Pertamina yang melihat percepatan proyek kilang sebagai kebutuhan strategis karena besarnya belanja modal dan kompleksitas proyek. Koordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain dinilai penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Konsistensi kebijakan dan kepastian regulasi menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan investor di sektor energi.
Konteks hilirisasi nasional tersebut relevan bagi Papua. Sebagai wilayah kaya sumber daya, Papua berpotensi menjadi pemasok bahan baku sekaligus lokasi pengembangan industri turunan energi. Jika hilirisasi hanya terpusat di wilayah barat Indonesia, maka pemerataan ekonomi akan berjalan lambat. Karena itu, strategi jangka panjang perlu mempertimbangkan pengembangan fasilitas pengolahan skala regional di kawasan timur dengan tetap memperhitungkan aspek keekonomian dan infrastruktur.
Penguatan SDM hilir energi di Papua perlu dilakukan secara sistematis melalui pendidikan vokasi, pelatihan berbasis industri, kemitraan dengan perguruan tinggi, serta program sertifikasi kompetensi. Generasi muda Papua perlu dipersiapkan menjadi pelaku utama rantai industri energi. Investasi pada manusia sama pentingnya dengan investasi fisik. Ketika SDM lokal memiliki kompetensi dan daya saing, keberlanjutan proyek energi akan lebih terjamin karena didukung partisipasi masyarakat setempat. Kelak, Papua tidak hanya menjadi pilar ketahanan energi nasional, tetapi juga simbol keberhasilan pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi masa depan.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur
[edRW]
