Sekolah Rakyat Beroperasi di Ratusan Titik, Pemerintah Perluas Akses Pendidikan

Jakarta – Program Sekolah Rakyat telah beroperasi sebanyak 182 titik di berbagai wilayah Indonesia, mencakup sekolah permanen dan sekolah rintisan yang masih aktif. Pemerintah akan terus memperluas program tersebut dengan menargetkan sedikitnya satu Sekolah Rakyat tersedia di setiap kabupaten dan kota. Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem….

Read More

Sekolah Rakyat Memuliakan Anak dari Keluarga Rentan

Oleh: Hanan Alfawazi )* Pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada anak-anak dari keluarga rentan melalui pengembangan Sekolah Rakyat. Program ini tidak sekadar menyediakan akses pendidikan, tetapi menghadirkan ekosistem pembelajaran yang mencakup tempat tinggal, makanan bergizi, fasilitas pendidikan, dan pembinaan karakter. Pendekatan tersebut memperlihatkan upaya negara memastikan keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi masa depan seorang anak….

Read More

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia

Oleh: Aziz Rahman )* Program Sekolah Rakyat kian menunjukkan bagaimana agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata pembangunan manusia. Pendidikan ditempatkan bukan hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan, memutus rantai kemiskinan, dan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki ruang yang lebih besar untuk…

Read More

Pemerintah Targetkan BUMN Lebih Ramping, Sehat, dan Produktif pada Akhir 2026

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat transformasi perusahaan negara melalui restrukturisasi dan penyederhanaan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah tersebut diarahkan untuk membentuk ekosistem BUMN yang lebih ramping, sehat, efisien, dan produktif sehingga aset negara dapat dikelola secara optimal serta memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian nasional. Transformasi BUMN kini dilakukan melalui Badan Pengaturan…

Read More

Pembersihan BUMN Dipercepat, Pemerintah Hemat Overhead hingga Rp50 Triliun

Jakarta- Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah mempercepat penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menutup 290 perusahaan yang dinilai tidak lagi produktif. Langkah tersebut disebut menghasilkan penghematan biaya overhead hingga sekitar Rp50 triliun per tahun yang dialihkan untuk kegiatan yang dinilai lebih memberikan manfaat bagi masyarakat. “Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita…

Read More

Restrukturisasi BUMN Berjalan, Dikelola Makin Bersih dan Produktif

Oleh : Herry Ramadhan )* Pemerintah terus mempercepat transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari agenda besar Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan aset negara dikelola semakin profesional, transparan, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Melalui Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), proses restrukturisasi…

Read More

Pemangkasan BUMN Nonproduktif Langkah Berani Bersihkan Inefisiensi

Oleh: Yusuf Rinaldi )* Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki fase penting di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Negara tidak lagi sekadar mengejar besarnya jumlah perusahaan pelat merah, tetapi mulai menempatkan produktivitas, efisiensi, dan manfaat bagi rakyat sebagai ukuran utama keberadaan BUMN. Kebijakan memangkas ratusan entitas yang tidak produktif menjadi sinyal bahwa pemerintah serius…

Read More

Guru PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Jadi ASN Pusat Mulai 2027

Jakarta – Pemerintah memastikan guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan status kepegawaian guru sekaligus upaya memberikan kepastian bagi tenaga pendidik yang selama ini masih berstatus paruh waktu. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip…

Read More

Guru PPPK Dialihkan Jadi ASN Pusat, Pemerintah Perkuat Kualitas Pendidikan Nasional

JAKARTA — Pemerintah bersama DPR RI menyepakati perubahan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai pemerintah pusat. Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola tenaga pendidik, memberikan kepastian status kepegawaian, sekaligus mendorong pemerataan kualitas pendidikan nasional. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut telah mempertimbangkan aspek…

Read More

Menjawab Harapan Guru PPPK melalui Reformasi Status Kepegawaian

Oleh: Samian Latif )* Langkah pemerintah dalam merumuskan skema baru status kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membawa kepastian bagi tata kelola pendidikan nasional. Kebijakan ini memberikan jaminan karier yang lebih terarah bagi ratusan ribu tenaga pendidik di seluruh daerah. Keputusan untuk membuka jalur pengangkatan guru berstatus paruh waktu menjadi penuh waktu, yang disusul…

Read More
Back To Top