Prabowo Bentuk BPGMN, Ilmuwan dan Profesional Dilibatkan Cegah Karhutla

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah memperkuat pengelolaan kawasan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang. Lembaga tersebut akan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional untuk mendukung penelitian, pemetaan, pemantauan titik panas, serta pengembangan sistem deteksi dini. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa…

Read More

Cegah Karhutla, Prabowo Bentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menetapkan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Lembaga tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan kawasan gambut dan mangrove melalui pendekatan berbasis riset, teknologi, pemetaan serta keterlibatan masyarakat. Keputusan pembentukan BPGMN merupakan hasil pembahasan Presiden Prabowo bersama sejumlah akademisi dari berbagai…

Read More

Karhutla Tidak Cukup Dipadamkan, Prabowo Tepat Memperkuat Komando Pencegahan

Oleh: Hanggini Putri )* Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan ketika api sudah membesar. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan tata kelola gambut, kesiapan masyarakat, teknologi, hingga pilihan ekonomi warga yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran. Karena itu, keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN)…

Read More

Fokus Prabowo pada Gambut Menjadi Kunci Mencegah Karhutla Berulang

Oleh: Arinindya Rahman )* Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus menjadi persoalan berulang membutuhkan perubahan pendekatan, dari sekadar memadamkan api ketika kebakaran terjadi menjadi memperkuat pencegahan sejak awal. Untuk itu, keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menunjukkan perhatian pemerintah pada kawasan gambut sebagai salah satu…

Read More

Pemerintah Siapkan Ekosistem Sertifikasi Halal yang Inklusif dan Berdaya Saing

Jakarta — Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026 berjalan efektif. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem halal yang inklusif, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, serta menjaga kelancaran perdagangan dan rantai pasok. Upaya itu dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Wajib Halal Oktober 2026…

Read More

Pemerintah Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK

Jakarta — Pemerintah memperkuat fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) sebagai bagian dari persiapan penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan ekosistem halal yang memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan dunia usaha dan industri dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan…

Read More

Sertifikasi Halal Menjadi Fondasi Kepercayaan Konsumen dan Produsen

Oleh: Widya Arsyinta )* Sertifikasi halal semakin menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan antara konsumen dan produsen. Kejelasan mengenai status halal memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menentukan produk yang dikonsumsi, sekaligus mendorong pelaku usaha menjaga proses produksi sesuai standar yang berlaku. Penguatan sistem Jaminan Produk Halal (JPH) juga menjadi langkah untuk menciptakan ekosistem usaha yang…

Read More

Sertifikasi Halal: Perlindungan Konsumen dan Daya Saing Usaha

Oleh: Satya Wiguna )* Sertifikasi halal menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha. Kejelasan status halal membantu masyarakat memperoleh kepastian ketika memilih produk, sementara bagi produsen, pemenuhan standar halal dapat menjadi nilai tambah yang memperkuat kepercayaan pasar. Pemerintah terus menyiapkan ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH). Kepastian menjadi unsur…

Read More

Pemerintah Siapkan Magang Nasional Batch 3 Khusus dari Perusahaan Swasta

Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan Program Magang Nasional Angkatan II Batch III yang dijadwalkan mulai November 2026. Batch terbaru tersebut ditargetkan dapat memenuhi sisa kuota dari total 150 ribu peserta Magang Nasional tahun ini. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pemerintah masih memiliki kuota sekitar 63 ribu peserta yang akan dioptimalkan melalui pelaksanaan Batch III. Melalui platform…

Read More

Magang Nasional Batch 3 Dibuka Oktober, Pemerintah Siapkan Puluhan Ribu Lowongan

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah akan kembali membuka Program Pemagangan Nasional atau MagangHub batch 3 angkatan II untuk memperluas kesempatan lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja. Pendaftaran peserta ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026, sementara pelaksanaan program dijadwalkan dimulai pada November mendatang. “Jadi 41.000 (peserta di batch kedua) ditambah angkatan batch pertama 46.000,…

Read More
Back To Top