Oleh: Althaf Rasyid )* Pemerintah resmi memulai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas sebagai langkah strategis memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan ini menandai fase baru dalam pengawasan platform digital yang selama ini dinilai belum sepenuhnya berpihak pada keamanan pengguna usia…
Jakarta – Pemerintah memperkuat stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Langkah ini mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang bijak, adaptif, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat di tengah tekanan ekonomi global, termasuk dampak kenaikan harga minyak dunia.Upaya penghematan meluas dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) ke Kementerian Sosial (Kemensos)…
Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah efisiensi anggaran sebagai upaya strategis untuk mencegah kebocoran ekonomi sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global. Kebijakan ini dinilai penting sebagai respons terhadap dinamika geopolitik, khususnya dampak rambatan dari konflik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Melalui pendekatan yang terukur dan bertahap, pemerintah optimistis pengelolaan Anggaran…
Oleh : Rahmat Hidayat )* Efisiensi anggaran kerap dipersepsikan sebagai langkah penghematan semata, namun dalam konteks yang lebih luas, ia merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan ekonomi nasional. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, mulai dari fluktuasi harga komoditas, tekanan inflasi, hingga ketegangan geopolitik, kemampuan suatu negara dalam mengelola sumber daya fiskalnya secara cermat…
Oleh : Rivka Mayangsari )* Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, pemerintah Indonesia menunjukkan ketegasan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan efisiensi anggaran yang terukur dan strategis. Ketegangan geopolitik yang melibatkan kawasan Timur Tengah, termasuk konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, menjadi faktor eksternal yang tidak bisa diabaikan. Dalam situasi ini, negara…
Jakarta – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah terus mempercepat pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di berbagai kota besar sebagai solusi strategis dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, dalam upaya mempercepat implementasi program…
Jakarta – Pemerintah melalui Danantara terus mendorong percepatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di berbagai kota besar di Indonesia, sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong transisi energi bersih dan berkelanjutan, seiring dengan meningkatnya volume sampah perkotaan yang kian kompleks….
Oleh: Aulia Andini Rahmah )* Transformasi pengelolaan sampah menjadi energi bersih kini memasuki fase strategis dalam agenda pembangunan nasional. Kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai motor penggerak investasi menandai pergeseran paradigma dari sekadar pengelolaan limbah menuju pemanfaatan sumber daya yang bernilai ekonomi tinggi. Danantara tidak hanya memposisikan diri sebagai lembaga investasi, tetapi juga sebagai…
Oleh: Nadira Citra Maheswari )* Pengelolaan perkotaan di Indonesia menunjukkan arah yang semakin progresif seiring meningkatnya urbanisasi dan kebutuhan layanan publik yang lebih modern. Pertumbuhan penduduk di kota-kota besar mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah dan pemenuhan energi secara terpadu. Dalam konteks tersebut, pendekatan integratif menjadi kebutuhan mendesak, salah satunya melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah…
Jakarta – Pemerintah menyiapkan skema efisiensi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan penggunaan anggaran tetap optimal tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola program agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa efisiensi anggaran harus diiringi dengan peningkatan…