Reshuffle Kabinet, Energi Baru untuk Menuntaskan Agenda Nasional

Oleh: Adib Miftahul )* Perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto membuka babak baru dalam perjalanan pemerintahannya. Perubahan sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga pucuk pimpinan Polri tidak hanya dapat dipahami sebagai pergantian personel, tetapi juga sebagai langkah untuk menyesuaikan struktur pemerintahan dengan agenda nasional yang terus berkembang. Pergantian tersebut menempatkan sejumlah…

Read More

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Transformasi Nasional Diklaim Bergerak Lebih Terukur

JAKARTA — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan perkembangan di berbagai sektor. Capaian tersebut mencakup pelayanan publik, ketahanan pangan dan energi, investasi, kesehatan, pendidikan hingga kinerja badan usaha milik negara (BUMN). Di sektor pelayanan keagamaan, pemerintah mencatat penurunan waktu tunggu ibadah haji. Wakil Menteri…

Read More

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Transformasi Indonesia Dinilai Mulai Terlihat

Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah kebijakan pemerintah dinilai mulai menunjukkan arah transformasi dalam pembangunan nasional. Perubahan tersebut terlihat dari penguatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan investasi, hingga kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk memperluas manfaat pembangunan kepada masyarakat. Presiden Prabowo Subianto…

Read More

Dua Tahun Prabowo-Gibran Menjadi Momentum Membaca Transformasi Indonesia

Oleh : Rivka Mayangsari )* Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perjalanan pembangunan nasional menjadi momentum untuk membaca arah transformasi Indonesia secara lebih utuh. Berbagai indikator ekonomi, penguatan ketahanan pangan dan energi, perluasan program sosial, pembangunan perumahan rakyat, hingga agenda penguatan tata kelola menjadi bagian dari dinamika kebijakan…

Read More

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo dan Transformasi Indonesia Menuju Kemandirian Nasional

Oleh : Doni Wicaksono )* Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo – Gibran, arah pembangunan Indonesia semakin menempatkan kemandirian nasional sebagai salah satu fondasi utama. Kemandirian tidak hanya dipahami sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga sebagai upaya memperkuat daya tahan ekonomi, mengoptimalkan kekayaan alam, meningkatkan kapasitas industri nasional, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat yang…

Read More

Sekolah Rakyat Gunakan Sistem Pelaporan Terpadu untuk Perkuat Tata Kelola

JAKARTA – Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menjadi perhatian pemerintah seiring pengembangan Program Sekolah Rakyat. Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan Sistem Pelaporan Terpadu melalui kanal WhatsApp Lapor Kemensos di nomor 0887-7171-171. Mekanisme ini dirancang agar setiap pengaduan terkait kegiatan sekolah dapat tercatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti melalui prosedur yang jelas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sistem tersebut terbuka bagi…

Read More

Jamin Kerahasiaan Pelapor, Pemerintah Buka Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat via WhatsApp

JAKARTA – Masyarakat kini memiliki saluran resmi untuk menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan Sistem Pelaporan Terpadu melalui WhatsApp Lapor Kemensos di nomor 0887-7171-171. Layanan ini memberikan ruang bagi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat untuk melaporkan persoalan di lingkungan sekolah, dengan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau…

Read More

Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat Membuktikan Negara SeriusMenjaga Anak

Oleh : Jonathan Janoel )* Pendidikan tidak berhenti pada memastikan anak duduk di ruang kelas. Negara juga berkewajiban menciptakan lingkungan yang aman, melindungi peserta didik dari kekerasan, serta memastikan setiap persoalan memperoleh penanganan. Dalam konteks tersebut, langkah Kementerian Sosial menyiapkan Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari penguatan perlindungan anak. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa perluasan akses pendidikan perlu berjalan beriringan dengan mekanisme pengawasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.  Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa sistem pelaporan tersebut disiapkan melalui kanal WhatsApp resmi Lapor Kemensos di nomor 0887-7171-171. Saluran ini terbuka bagi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Gus Ipul menegaskan bahwa setiap laporan harus diperlakukan sebagai alarm dini yang perlu direspons, dikonfirmasi, divalidasi, dan diverifikasi, bukan dianggap sebagai ancaman bagi penyelenggara.  Cakupan laporan meliputi dugaan perundungan, kekerasan, pelecehan, korupsi, hingga penyalahgunaan wewenang. Mekanisme tersebut dirancang melalui penerimaan laporan, pengelompokan kategori, pencatatan ke sistem SETARA (basis data terpadu dan aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Sosial untuk mengelola seluruh administrasi, sarana-prasarana, keasramaan, serta data guru dan siswa di program Sekolah Rakyat), pemberian nomor tiket, verifikasi lapangan, hingga penyampaian hasil tindak lanjut. Identitas pelapor juga dijanjikan dijaga melalui pembatasan akses dan pengamanan data. Dengan prosedur ini, pengaduan diharapkan tidak berhenti sebagai pesan yang diterima, melainkan menjadi dasar tindakan yang dapat ditelusuri.  Kehadiran sistem tersebut relevan dengan karakter Sekolah Rakyat yang menyelenggarakan pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Lingkungan asrama membuat pengawasan tidak hanya berlangsung selama jam pelajaran, tetapi juga mencakup kehidupan sehari-hari peserta didik. Karena itu, kanal pelaporan dapat menjadi penghubung antara pengalaman anak, perhatian orang tua, dan tanggung jawab pengelola sekolah. Keberhasilannya akan ditentukan oleh kecepatan respons, ketepatan verifikasi, serta perlindungan terhadap anak yang berani menyampaikan persoalan.  Sistem pelaporan terpadu dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal dan rasa aman bagi semua pihak. Melalui standar operasional yang transparan, kerahasiaan identitas pelapor terjamin sepenuhnya, dan setiap laporan diproses secara independen berbasis bukti. Layanan pendampingan ramah anak turut dihadirkan untuk memastikan proses berjalan aman dan nyaman. Penyampaian informasi hasil evaluasi dilakukan secara akuntabel dengan tetap menjaga privasi personal.  Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan bahwa Sekolah Rakyat harus dikawal dari hulu hingga hilir melalui pengawasan dan evaluasi yang berjalan berkelanjutan. Dalam evaluasi terhadap 14 Sekolah Rakyat permanen, ia meminta agar temuan lapangan tidak berhenti sebagai laporan administratif, tetapi diterjemahkan menjadi keputusan, penanggung jawab, tenggat penyelesaian, dan pemantauan hingga tuntas. Pendekatan ini penting agar pengawasan memiliki konsekuensi nyata terhadap perbaikan layanan.  Agus Jabo juga menyoroti peran wali asuh dan wali asrama sebagai pendamping yang berhadapan langsung dengan kebutuhan individual siswa, ia menekankan pentingnya empati, perhatian, dan kasih sayang dalam membangun karakter anak. Pesan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan tidak cukup mengandalkan prosedur formal. Sistem pelaporan perlu dilengkapi budaya pengasuhan yang membuat anak merasa aman untuk berbicara, didengar, dan memperoleh bantuan.  Dari perspektif pendidikan, Pakar Pendidikan dan Konsultan Karier Ina Liem menilai Sekolah Rakyat dapat membantu anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem terhindar dari risiko eksploitasi serta lingkungan sosial yang membahayakan, ia menyoroti kerentanan anak yang setelah pulang sekolah reguler harus bekerja atau mengemis. Pendekatan pembelajaran yang memperhatikan kondisi dan minat anak ini tentu dapat mendukung perkembangan literasi, karakter, serta kemampuan berkomunikasi.  Penguatan ini sejalan dengan agenda pemerintah memperluas kesempatan pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Sekolah Rakyat tidak hanya dituntut menghadirkan ruang belajar, tetapi juga memastikan peserta didik memperoleh pengasuhan, perlindungan, dan dukungan untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Karena itu, evaluasi berkala atas kualitas pembelajaran, kondisi asrama, tenaga pendidik, dan penyelesaian pengaduan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan program.  Selain itu, pelibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam menjaga kualitas layanan. Orang tua dan warga dapat menyampaikan informasi mengenai kondisi sekolah tanpa harus menunggu persoalan berkembang. Masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kemensos untuk memperbaiki pola pengasuhan, fasilitas, dan koordinasi antarpihak. Dengan komunikasi yang terjaga, pengawasan menjadi tanggung jawab bersama demi memastikan setiap anak memperoleh lingkungan belajar yang aman dan mendukung.  Sistem pelaporan terpadu memberi makna lebih luas bagi kehadiran negara dalam pendidikan, bukan hanya membuka pintu sekolah, tetapi juga menyediakan jalan bagi anak untuk meminta perlindungan. Jika setiap laporan ditangani secara cepat, aman, dan bertanggung jawab, Sekolah Rakyat dapat berkembang menjadi lingkungan belajar yang semakin dipercaya keluarga. Penguatan mekanisme ini menjadi langkah konkret pemerintah untuk memastikan hak anak atas pendidikan dan rasa aman berjalan beriringan, sebagai fondasi bagi masa depan yang lebih setara.  )* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah 

Read More

Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat, Pengawasan Lebih Cepat dan Bertanggung Jawab 

Oleh: Alexander Royce )* Skala pelaksanaan Sekolah Rakyat terus berkembang seiring bertambahnya satuan pendidikan dan percepatan pembangunan sekolah permanen di berbagai daerah. Karena itu, langkah Kementerian Sosial menyiapkan Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat melalui kanal WhatsApp Lapor Kemensos perlu dipandang sebagai bagian dari penguatan mekanisme pengawasan yang semakin dekat dengan lingkungan sekolah.  Menteri Sosial Saifullah Yusuf menempatkan kanal tersebut sebagai instrumen keterbukaan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Akses pengaduan dibuka bagi siswa, guru, orang tua, maupun masyarakat agar berbagai persoalan dapat diketahui lebih awal. Laporan mengenai dugaan perundungan, kekerasan, pelecehan, korupsi, atau penyalahgunaan wewenang diarahkan menjadi informasi awal yang harus segera dikonfirmasi, divalidasi, dan diverifikasi.  Kemensos juga menyiapkan prosedur pelaporan yang memungkinkan setiap aduan memiliki jejak penanganan yang jelas. Pengadu dapat menyampaikan laporan melalui nomor resmi 0887-7171-171 dengan melampirkan bukti berupa teks, foto, atau video. Setelah diterima, laporan dikategorikan dan dicatat dalam sistem SETARA, kemudian memperoleh nomor tiket untuk proses penanganan. Petugas selanjutnya melakukan verifikasi ke sekolah, mewawancarai pihak terkait, serta mengumpulkan bukti lapangan sebelum hasil tindak lanjut disampaikan kembali. Mekanisme tersebut penting agar pengaduan tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi masuk ke dalam proses administratif yang dapat dilacak dan dievaluasi.  Aspek perlindungan pelapor menjadi unsur yang tidak kalah penting. Saifullah Yusuf menegaskan bahwa identitas dan data pelapor dijaga melalui autentikasi berlapis serta sistem enkripsi. Akses terhadap data disebut dibatasi kepada Satuan Tugas Sekolah Rakyat, Menteri Sosial, dan Wakil Menteri Sosial. Namun, kepercayaan terhadap sistem pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh konsistensi perlindungan data, kecepatan respons petugas, kejelasan status laporan, dan kepastian bahwa tidak ada tekanan terhadap pihak yang menyampaikan pengaduan.  Penguatan pengawasan semakin relevan karena Sekolah Rakyat terus diperluas ke berbagai daerah. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, misalnya, mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan. Program tersebut diprioritaskan bagi anak dari keluarga miskin desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Penentuan calon siswa dilakukan melalui verifikasi langsung ke rumah agar data administratif sesuai dengan kondisi sosial ekonomi keluarga. Proses ini menunjukkan bahwa pengawasan program bukan hanya berkaitan dengan kehidupan di sekolah, tetapi juga menyangkut ketepatan sasaran penerima manfaat sejak tahap awal.  Di Pekalongan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sekitar 8,1 hektare untuk pembangunan sekolah. Pada saat yang sama, Kemensos menargetkan pembangunan sekolah permanen di 200 lokasi pada 2026. Perkembangan serupa terlihat di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, yang menyiapkan lahan sekitar 8,6 hektare dan dijadwalkan memulai pembangunan Sekolah Rakyat permanen pada Oktober 2026. Seiring bertambahnya lokasi, jumlah peserta didik, tenaga pendidik, fasilitas, dan anggaran, kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang seragam dan terintegrasi juga akan semakin besar.  Penguatan sistem pelaporan juga sejalan dengan kerangka regulasi. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2026 tentang Kurikulum pada Sekolah Rakyat, yang berlaku sejak 19 Agustus 2026, antara lain mengatur pemantauan dan evaluasi kurikulum. Artinya, pengawasan seharusnya tidak hanya dilakukan ketika terjadi masalah, tetapi menjadi bagian dari siklus penyelenggaraan pendidikan. Laporan dari siswa, guru, orang tua, dan masyarakat dapat menjadi sumber masukan yang penting untuk melihat apakah kebijakan benar-benar berjalan sebagaimana mestinya di lapangan.  Di sisi lain, pengawasan perlu berjalan berdampingan dengan pembinaan karakter siswa. Kerja sama Kemensos dan Kementerian Pertahanan melalui rencana pengabdian 1.289 kadet Universitas Pertahanan pada 12 sampai 24 Oktober 2026, dengan pendampingan 236 pengasuh, diarahkan untuk memperkuat disiplin, tanggung jawab, kemandirian, dan kepemimpinan dengan pendekatan ramah anak. Dalam lingkungan pendidikan berasrama, pendekatan seperti ini perlu terus dijaga agar pembentukan karakter tidak mengabaikan keselamatan, hak, dan kebutuhan perkembangan peserta didik.  Keberhasilan Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat tidak cukup diukur dari banyaknya aduan yang masuk. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa cepat laporan ditindaklanjuti, seberapa akurat verifikasi dilakukan, seberapa aman pelapor dilindungi, dan seberapa jelas penyelesaian disampaikan. Koordinasi antara Kemensos, pemerintah daerah, pengelola sekolah, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat harus menjadi satu kesatuan dalam sistem pengawasan.  Selain itu, evaluasi berkala terhadap pola laporan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi masalah yang berulang, menentukan area yang membutuhkan perhatian khusus, serta menyusun langkah pencegahan yang lebih tepat sebelum persoalan berkembang menjadi kasus yang lebih serius di kemudian hari.  Dengan fondasi pengawasan yang kuat, perluasan Sekolah Rakyat tidak hanya berbicara tentang menambah gedung dan ruang belajar, tetapi juga tentang membangun layanan pendidikan sosial yang aman, terbuka, dan akuntabel. Sistem pelaporan yang mudah diakses, perlindungan pelapor, verifikasi lapangan, pemantauan berkala, dan tindak lanjut yang terukur akan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik. Semakin luas program ini berkembang, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan setiap anak memperoleh perlindungan, pelayanan yang layak, dan lingkungan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.  *) Penulis merupakan Pengamat Sosial 

Read More

Ekonomi Tumbuh Jadi Fokus APBN 2027 di Tengah Tantangan Global

Jakarta – Pemerintah menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai fokus utama APBN 2027 di tengah dinamika dan ketidakpastian global. Anggaran negara diarahkan untuk menjaga stabilitas, memperkuat daya tahan ekonomi, mendorong investasi, serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat. APBN 2027 resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 29 September 2026. Pemerintah dan DPR menetapkan target…

Read More
Back To Top