Jakarta – Pemerintah mempercepat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), realisasi penyaluran FLPP mencapai 177.161 unit per 9 Oktober 2026, atau 50,62 persen dari target 350.000 unit sepanjang tahun ini….
JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempermudah akses hunian layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah ini diwujudkan melalui penguatan strategi percepatan program rumah subsidi, baik dari sisi penyaluran pembiayaan, penyederhanaan perizinan, hingga peningkatan kualitas infrastruktur pendukung. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan hunian adalah prioritas utama…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemerintah terus mempercepat penyaluran rumah subsidi memperluas akses kepemilikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui penguatan pembiayaan, pelaksanaan akad massal, serta kolaborasi dengan perbankan dan pengembang, program perumahan nasional diarahkan agar tidak berhenti pada pencapaian target administratif, tetapi benar-benar menghasilkan rumah yang dapat dimiliki dan ditempati masyarakat. Percepatan tersebut terlihat…
Oleh: Bagas Nurahman )* Program percepatan rumah subsidi menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak, nyaman, dan terjangkau. Melalui Program Tiga Juta Rumah, pemerintah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketersediaan rumah, mempermudah akses pembiayaan, serta menghadirkan lingkungan tempat tinggal yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut…
JAKARTA — Pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi momentum untuk memperkuat kesejahteraan sekaligus menyederhanakan tata kelola guru di Indonesia. Pembaruan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan menjamin kesetaraan hak bagi seluruh tenaga pendidik. Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian antara…
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi X terus melakukan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dengan menyerap aspirasi berbagai organisasi pendidikan. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola pendidikan nasional sekaligus menjawab persoalan yang dihadapi guru, terutama terkait kesejahteraan, status kepegawaian, perlindungan hukum, dan kepastian karier. Anggota Komisi…
Oleh : Muhammad Andika )* Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan bangsa, sedangkan guru menjadi salah satu unsur terpenting dalam menentukan kualitasnya. Di tangan para pendidik, generasi muda memperoleh pengetahuan, membangun karakter, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Karena itu, upaya menyempurnakan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) perlu ditempatkan sebagai momentum untuk memperkuat…
Oleh: Alexander Royce )* Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa yang unggul, dan guru merupakan ujung tombak dari fondasi tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, komitmen untuk memajukan pendidikan tidak sekadar retorika di atas kertas, melainkan dieksekusi melalui langkah-langkah strategis dan struktural. Salah satu langkah paling progresif yang terus didorong oleh pemerintah bersama…
Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat pembangunan manusia dan mendorong produktivitas ekonomi selama dua tahun terakhir. Dukungan anggaran mencakup pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, hingga pengembangan sektor produktif yang berpotensi menciptakan lapangan kerja. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, APBN…
Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat program prioritas nasional selama dua tahun terakhir. Selain menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal, anggaran negara diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas akses layanan dasar, serta mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi….