Jakarta – Pemerintah memperketat pengawasan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan kualitas makanan dan keamanan penerima manfaat tetap terjaga. Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah mewajibkan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hadir langsung di dapur pada jam operasional utama, mulai pukul 02.00 hingga 08.00 pagi. Kebijakan ini diterapkan setelah ditemukan sejumlah…
Oleh: Rivka Mayangsari )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa. Karena menyangkut kesehatan dan keselamatan jutaan penerima manfaat, penyelenggaraan program tersebut tidak dapat hanya mengandalkan semangat pelayanan. Dibutuhkan standar operasional yang ketat, pengawasan berlapis, serta kedisiplinan tinggi…
Oleh: Revan Ananda )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan cakupan program yang luas, pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang kuat, standar pelayanan yang jelas, serta pengawasan berkelanjutan. Karena itu, langkah pemerintah dalam mendisiplinkan Satuan Pelayanan Pemenuhan…
Jakarta – Pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan yang merugikan negara maupun masyarakat. Regulasi ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan kerugian negara, mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya, serta mengatur perampasan aset yang berasal dari tindak pidana bermotif ekonomi dan berdampak signifikan. Dalam pembahasannya, DPR RI telah memasukkan…
Jakarta — Langkah maju dalam agenda penegakan hukum di Indonesia kian nyata. Komitmen penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kini tengah dipacu agar segera disahkan pada akhir tahun 2026. Regulasi ini dinilai sebagai instrumen krusial yang tidak hanya menargetkan para koruptor, tetapi juga membidik berbagai tindak pidana berdimensi ekonomi lainnya demi menyelamatkan kekayaan negara. Mengamati…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemberantasan korupsi memasuki babak baru. Negara tidak lagi cukup hanya mengejar pelaku dan menjatuhkan hukuman, tetapi juga harus memastikan hasil kejahatan tidak tetap dinikmati, disembunyikan, atau dialihkan melalui berbagai bentuk aset. Arah tersebut tercermin dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang kini memasuki tahap penting di DPR. Komisi III DPR…
Oleh: Rania Zafirah )* Pemberantasan korupsi menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring berkembangnya modus kejahatan dan cara pelaku menyembunyikan hasil tindak pidana. Korupsi tidak lagi hanya berkaitan dengan pemberian uang secara langsung, tetapi dapat melibatkan jaringan luas, pemindahan aset, penggunaan pihak lain, hingga penyamaran kepemilikan kekayaan. Kondisi tersebut membuat penindakan terhadap pelaku perlu diikuti strategi…
SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mematangkan persiapan pelaksanaan Papua Sustainable Development (Papeda) Summit 2026 yang akan berlangsung pada 2-4 September 2026 di Kota Sorong. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang strategis untuk menyatukan pandangan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta seluruh panitia…
Papua – Pelaksanaan Papeda Summit 2026 mendapat dukungan dari berbagai pihak sebagai forum strategis untuk memperkuat kolaborasi pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Keterlibatan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga mitra pembangunan diharapkan mampu menghasilkan kesepahaman bersama dalam mendorong pembangunan yang berpihak pada masyarakat adat dan potensi lokal. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo…
Oleh : Frans Nawipa )* Pembangunan Papua dilakukan secara terpadu dan komprehensif melibatkan lintas sektoral. Kompleksitas persoalan, kekayaan sumber daya alam, keberagaman sosial dan budaya, serta karakteristik geografis yang khas menuntut hadirnya ruang bersama yang mampu mempertemukan seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi…