Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk bersiaga menghadapi peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda. Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak. Instruksi Presiden ditujukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI, Polri, pemerintah daerah, serta Kementerian Kesehatan dan Kementerian…

Read More

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana

Oleh: Camelia Kencana )* Risiko bencana merupakan bagian dari tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan. Aktivitas gunung api, hujan berintensitas tinggi, angin kencang, hingga gempa bumi dapat terjadi di berbagai wilayah dengan karakter dan tingkat risiko yang berbeda. Kondisi itu membuat kesiapsiagaan menjadi kebutuhan penting dalam upaya melindungi masyarakat. Kecepatan pemerintah merespons situasi harus…

Read More

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan, Masyarakat Diimbau Tetap Tenang dan Waspada

Oleh: Jamal Saputra )* Indonesia merupakan negara yang hidup berdampingan dengan berbagai dinamika alam. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan membuat masyarakat menghadapi potensi bencana seperti erupsi gunung api, hujan lebat, angin kencang, hingga gangguan yang ditimbulkan aktivitas bumi lainnya. Situasi itu kembali terlihat ketika aktivitas Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda meningkat. Erupsi dan…

Read More

Publik Pilih MBG sebagai Program Pemerintah Paling Favorit

Jakarta, – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintah yang paling banyak dipilih masyarakat berdasarkan hasil survei Media Survei Nasional (Median). Program tersebut menempati posisi teratas dibandingkan sejumlah kebijakan pemerintah lainnya yang turut menjadi objek pengukuran dalam survei. Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menjelaskan, survei dilakukan di 38 provinsi di Indonesia dengan metode wawancara…

Read More

MBG Tempati Posisi Teratas Program Pemerintah yang Disukai Masyarakat

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempati posisi teratas sebagai program pemerintah yang paling disukai masyarakat berdasarkan hasil survei Media Survei Nasional (Median). Hasil survei menunjukkan MBG dan Sekolah Rakyat menjadi dua program pemerintah yang paling mendapat apresiasi masyarakat. Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menjelaskan, survei dilaksanakan di 38 provinsi menggunakan metode wawancara tatap…

Read More

MBG Punya Tempat Kuat di Hati Rakyat 

Oleh : Catur Ronggo )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi semata-mata dipandang sebagai program pemerintah yang berjalan dari pusat ke daerah. Dalam perkembangannya, program ini mulai membentuk keterlibatan sosial dan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dukungan terhadap keberlanjutan MBG menjadi gambaran bahwa manfaat program telah menjangkau lebih luas, penerima makanan hingga petani, nelayan, pelaku UMKM, pemasok bahan pangan, pekerja dapur, dan keluarga.  Dukungan tersebut tentu tidak berarti pelaksanaan MBG bebas dari tantangan. Sebaliknya, dinamika yang muncul menjadi alasan penting untuk memperbaiki tata kelola tanpa kehilangan tujuan program. Ketika masyarakat menginginkan program berlanjut sambil mendorong evaluasi, hal itu menunjukkan persoalan teknis harus dibenahi, bukan dijadikan alasan untuk menghilangkan manfaat yang telah dirasakan.  Gambaran mengenai keterikatan masyarakat terhadap MBG terlihat di Lamongan, Jawa Timur. Ketua Paguyuban Dapur MBG Lamongan, M. Sirot Juddin, menyampaikan bahwa aksi dukungan yang diikuti sekitar 5.000 peserta merupakan representasi kebersamaan pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program. Menurutnya, petani, nelayan, pelaku UMKM, pemasok, dan wali murid sama-sama berharap MBG terus berjalan karena mereka telah menjadi bagian dari ekosistem yang terbentuk.  Bagi Sirot, manfaat MBG tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan gizi bagi siswa dan kelompok penerima lainnya. Keberadaan dapur MBG juga membantu menjaga permintaan terhadap berbagai bahan pangan, mulai dari beras, sayuran, buah-buahan, hingga hasil perikanan. Permintaan tersebut ikut menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat. Ia menilai MBG telah memberikan perbaikan terhadap roda ekonomi lokal, terutama bagi kelompok yang terlibat langsung dalam rantai pasok.  Suara serupa datang dari Jakarta. Perwakilan Aliansi Masyarakat Jakarta, Rima Patricia, melihat keberlanjutan MBG juga berkaitan dengan nasib masyarakat yang telah memperoleh pekerjaan melalui ekosistem program. Dalam penyampaian aspirasi kepada pemerintah, ia menilai penghentian program dapat berdampak pada mereka yang kini menggantungkan aktivitas ekonomi dan pekerjaan pada pelaksanaan MBG. Karena itu, keberlanjutan program dinilai penting, sambil tetap memastikan pembenahan terus dilakukan.  Rima juga menyampaikan perhatian terhadap kualitas pelaksanaan MBG. Menurutnya, tujuan meningkatkan gizi anak harus benar-benar diwujudkan sesuai manfaat yang direncanakan dan tidak boleh disalahgunakan oleh oknum tertentu. Sikap tersebut penting karena dukungan masyarakat terhadap program bukanlah dukungan tanpa kritik. Masyarakat yang merasakan manfaat MBG memiliki kepentingan agar program dijalankan secara benar, berkualitas, dan mampu mencapai sasaran.  Dukungan masyarakat memperlihatkan dimensi ekonomi yang lebih luas. Pelaksanaan MBG telah melibatkan sektor UMKM dan pemasok bahan pangan dalam rantai pelaksanaannya. Karena itu, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima secara langsung, tetapi juga oleh masyarakat yang memperoleh pekerjaan dan kesempatan usaha. Dukungan terhadap MBG pada akhirnya lahir dari pengalaman konkret bahwa program ini menciptakan aktivitas ekonomi baru di tingkat akar rumput.  Perspektif mengenai keberlanjutan yang disertai pembenahan juga datang dari Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago. Ia mendukung komitmen untuk melanjutkan MBG karena program tersebut memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mencegah persoalan gizi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, Irma juga menekankan perlunya evaluasi tata kelola dan pengawasan anggaran agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat.  Pandangan Irma memperlihatkan bahwa keberlanjutan dan evaluasi bukanlah dua hal yang bertentangan. Program sebesar MBG justru membutuhkan pengawasan yang kuat agar setiap kelemahan dapat diperbaiki. Tata kelola yang semakin baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat, sedangkan pengawasan anggaran penting untuk memastikan sumber daya negara digunakan secara bertanggung jawab.  Perkembangan terkini menunjukkan pemerintah mengambil langkah pembenahan secara nyata. Pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi diperketat untuk memastikan standar keamanan pangan dan kepatuhan terhadap ketentuan pelaksanaan terpenuhi. Pemerintah juga melakukan penutupan terhadap satuan layanan yang tidak memenuhi persyaratan. Langkah ini menegaskan bahwa keberlanjutan MBG tidak berarti mempertahankan seluruh praktik yang ada, tetapi memastikan standar terus diperbaiki.  Di sinilah letak kekuatan MBG sebagai kebijakan publik. Dukungan masyarakat tumbuh bukan hanya karena program memberikan makanan, melainkan karena manfaatnya mulai terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Petani memiliki pasar, nelayan memiliki pembeli, UMKM memperoleh peluang, masyarakat mendapatkan pekerjaan, dan keluarga penerima memperoleh dukungan pemenuhan gizi.   Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun, menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintah yang paling disukai publik, dengan 38,4% responden memilih MBG, disusul Sekolah Rakyat 15,7% dan bansos/BLT 6,3%. Rico juga menyebut 36,1% responden ingin MBG tetap dilanjutkan, sementara 34,2% meminta program dihentikan sementara untuk diperbaiki. Selain itu, survei Median mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 56,2%.  Pada akhirnya, tempat MBG di hati rakyat dibangun melalui pengalaman nyata, bukan sekadar slogan. Dukungan dari Lamongan, Jakarta, hingga parlemen menunjukkan harapan agar pemerintah menjaga keberlanjutan program sambil memperkuat tata kelolanya. Dengan komitmen memperbaiki kelemahan, memperketat pengawasan, dan menjaga manfaat bagi masyarakat, pemerintahan Presiden Prabowo berpeluang menjadikan MBG kebijakan yang kuat dan menghadirkan manfaat bagi rakyat Indonesia.  *) Penulis merupakan Pengamat Sosial 

Read More

Dukungan terhadap MBG, Harapan Publik atas Perbaikan Gizi

Oleh : Radjiman Arif )*  Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menunjukkan posisinya sebagai salah satu kebijakan sosial strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini membawa agenda memperbaiki gizi, mencegah stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Karena itu, dukungan terhadap keberlanjutan MBG mencerminkan harapan publik agar negara terus memperkuat investasi bagi generasi mendatang.  Perjalanan program berskala nasional tentu tidak lepas dari tantangan. Namun, tantangan tersebut menjadi bagian penting dari proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan. Dukungan terhadap MBG bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan, melainkan mendorong perbaikan tanpa meninggalkan tujuan utama, yaitu memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pemenuhan gizi yang lebih baik.  Presiden Prabowo Subianto sejak awal menempatkan MBG sebagai investasi besar bagi masa depan bangsa. Karena itu, intervensi pemenuhan gizi harus dipandang sebagai langkah strategis untuk membangun kualitas manusia Indonesia sejak dini.  Presiden juga melihat MBG memiliki dampak yang melampaui sektor kesehatan. Ketika dapur-dapur MBG berjalan, kebutuhan bahan pangan dapat menciptakan pasar bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha kecil. Keberhasilan MBG dengan demikian tidak hanya diukur dari makanan yang tersalurkan, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang mengikuti pelaksanaannya.  Dalam pandangan Presiden, MBG berpotensi menjangkau masyarakat dalam jumlah besar sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan melalui jaringan dapur dan aktivitas ekonomi pendukungnya. Pendekatan tersebut menjadikan program ini bernilai strategis karena manfaatnya dapat dirasakan penerima utama sekaligus masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok pangan.  Harapan terhadap perbaikan gizi kemudian diperkuat melalui langkah Badan Gizi Nasional. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan, bahkan menargetkan penghilangan stunting melalui penguatan MBG dan intervensi yang lebih terarah. Setiap kelompok sasaran, menurutnya, memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda.  Dadan menjelaskan bahwa anak-anak yang mengalami stunting memerlukan perhatian lebih dari sekadar penyediaan makanan bergizi. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa MBG diarahkan menjadi bagian dari ekosistem perbaikan gizi yang lebih komprehensif, bukan program yang berjalan sendiri tanpa keterhubungan dengan layanan kesehatan lainnya.  BGN juga memberikan perhatian terhadap ketepatan menu dan keamanan pangan. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi didukung tenaga ahli gizi untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan penerima manfaat dan menyusun menu yang seimbang. Bersamaan dengan itu, penguatan standar higiene dan sanitasi terus dilakukan agar perluasan cakupan program berjalan seiring dengan peningkatan keamanan pangan.  Arah pembenahan tersebut sejalan dengan penajaman kebijakan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Pemerintah memprioritaskan MBG bagi kelompok yang paling membutuhkan, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi agar manfaat semakin tepat sasaran.  Zulkifli Hasan juga menekankan bahwa evaluasi pelaksanaan tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti penting MBG. Sebaliknya, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola dan pengawasan agar program berjalan semakin baik. Prioritas terhadap kelompok rentan dan daerah 3T menunjukkan bahwa pemerataan akses gizi menjadi bagian dari prinsip keadilan pembangunan.  Pengawasan yang diperketat menjadi bagian penting dari keberlanjutan program. Pemerintah perlu memastikan setiap tahapan pelaksanaan MBG memenuhi standar, mulai dari pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, hingga pertanggungjawaban anggaran. Ketegasan terhadap pelanggaran juga penting untuk menjaga kepercayaan publik.  Dukungan terhadap MBG pada akhirnya perlu dipahami sebagai dukungan terhadap tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan memiliki kesempatan berkembang secara optimal. Transparansi, pengawasan, ketepatan sasaran, dan standar keamanan pangan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan program.  Pemerintah telah memilih langkah besar dengan menempatkan pemenuhan gizi sebagai investasi pembangunan jangka panjang. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi pembenahan agar manfaat MBG semakin kuat dan merata. Dengan pembenahan berkelanjutan, MBG berpeluang menjadi fondasi penting bagi generasi unggul.  Perbaikan yang terus dilakukan juga penting untuk memastikan manfaat program benar-benar berkelanjutan. Program sebesar MBG membutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, pengawasan yang konsisten, serta partisipasi masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak akan membantu pemerintah mendeteksi persoalan sejak awal dan mempercepat penyelesaiannya. Dengan pola kerja tersebut, setiap tantangan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas layanan, menjaga keamanan pangan, dan memastikan tujuan utama MBG tetap berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat memahami arah, perkembangan, serta hasil nyata dari pembenahan program tersebut.  Dukungan masyarakat dan harapan terhadap perbaikan gizi harus menjadi energi bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan program ini. Ketika MBG dijalankan dengan sasaran tepat, tata kelola kuat, dan pengawasan konsisten, program tersebut dapat membuktikan bahwa kehadiran negara benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, keberlanjutan MBG menjadi ikhtiar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan masa depan Indonesia dibangun oleh generasi yang lebih sehat, kuat, produktif, berdaya saing, serta memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara lebih setara.  *) Penulis merupakan Pengamat Sosial 

Read More

RUU Perampasan Aset Perkuat Komitmen Pemerintah Berantas Korupsi

Jakarta – Komisi III DPR RI menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset nantinya tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, melainkan juga sejumlah kejahatan lain, mengacu pada praktik di berbagai negara yang telah lebih dulu menerapkan aturan dengan cakupan lebih luas. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan bahwa di berbagai negara, aturan perampasan aset lazimnya tidak…

Read More

Aset Hasil Korupsi Harus Kembali kepada Negara melalui RUU Perampasan Aset

Jakarta – Negara diminta memastikan aset hasil tindak pidana korupsi kembali menjadi milik negara melalui mekanisme perampasan yang tengah dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa aset milik para koruptor akan tetap menjadi target utama dalam beleid tersebut, kendati naskah rancangan yang ada sekarang masih terus…

Read More

RUU Perampasan Aset Dinilai Penting untuk Kejar Harta Hasil Korupsi

Oleh: Yoga Prasetya )* Upaya memperkuat pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelakunya. Negara juga dituntut mampu mengejar, menyita, dan mengembalikan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan agar tindak pidana korupsi benar-benar kehilangan manfaat ekonominya. Dalam konteks itulah pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset menjadi salah satu agenda legislasi yang dinilai penting untuk memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia.  Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi tetap menjadi sasaran utama dalam RUU Perampasan Aset yang saat ini sedang disempurnakan DPR. Menurut Dasco, harta yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi akan masuk dalam kategori aset yang dapat dirampas negara. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama rancangan undang-undang ini bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan juga memastikan hasil kejahatan tidak tetap berada dalam penguasaan pihak yang melakukan tindak pidana.  Ia menjelaskan bahwa penyusunan RUU Perampasan Aset masih berada dalam tahap penyempurnaan karena sejumlah materi dalam draf lama perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum nasional. Salah satu alasan utamanya adalah perubahan sistem hukum setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru.  Menurut Dasco, penyesuaian terhadap kedua regulasi tersebut menjadi langkah penting agar RUU Perampasan Aset nantinya memiliki sinkronisasi dengan sistem hukum pidana yang berlaku. Ia menilai pembentukan undang-undang tidak dapat dilakukan secara terburu-buru karena setiap ketentuan harus memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus dapat diterapkan secara efektif ketika menghadapi berbagai jenis perkara pidana di lapangan.  Dalam proses penyempurnaan tersebut, DPR juga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Dasco menyampaikan bahwa berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, praktisi hukum, maupun para pakar sangat dibutuhkan untuk memperbaiki substansi draf yang telah ada. Langkah ini dinilai penting karena undang-undang yang baik bukan hanya lahir dari pembahasan internal lembaga legislatif, tetapi juga dari keterlibatan publik yang memahami persoalan hukum secara langsung maupun akademis.  Dasco juga mengakui bahwa dinamika pembahasan masih terus berkembang. Ia menilai cakupan materi dalam RUU Perampasan Aset masih berpotensi mengalami perubahan mengikuti kebutuhan hukum dan kondisi yang berkembang selama proses legislasi berlangsung. Oleh sebab itu, penyempurnaan terhadap setiap pasal akan terus dilakukan agar tidak menimbulkan celah hukum maupun persoalan dalam implementasinya di masa mendatang.  Optimisme terhadap penyelesaian pembahasan juga disampaikan Sufmi Dasco Ahmad. Saat ditanya mengenai target pengesahan, ia menyebut DPR menargetkan pembahasan dapat diselesaikan pada 15 Desember. Target tersebut tentu menjadi harapan agar Indonesia segera memiliki instrumen hukum yang lebih komprehensif dalam mengejar aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi yang selama ini menjadi salah satu kejahatan dengan dampak besar terhadap keuangan negara dan kepercayaan masyarakat.  Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa terdapat 13 jenis tindak pidana yang diusulkan masuk dalam cakupan RUU Perampasan Aset. Tidak hanya korupsi, tetapi juga tindak pidana perdagangan orang serta sejumlah kejahatan lainnya. Menurut Habiburokhman, konsep perampasan aset terhadap berbagai jenis tindak pidana tersebut memiliki kemiripan dengan mekanisme hukum yang telah diterapkan di Inggris, Amerika Serikat, dan sejumlah negara lain yang menggunakan instrumen perampasan aset untuk memutus keuntungan ekonomi dari kejahatan.  Meski demikian, Habiburokhman memberikan penekanan bahwa kewenangan negara dalam merampas aset tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Ia menilai undang-undang tersebut harus memiliki batasan yang jelas agar tidak menjadi alat kekuasaan yang justru merugikan masyarakat. Perampasan aset, menurutnya, tidak boleh berubah menjadi sarana memeras warga, mengkriminalisasi lawan politik, maupun membungkam pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah atau kekuasaan.  Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset tidak hanya berbicara mengenai ketegasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi dan kepastian hukum. Regulasi yang kuat harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas korupsi dengan kewajiban menjaga agar setiap proses hukum berjalan berdasarkan bukti, prosedur, serta mekanisme pengawasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.  Dalam perjalanan pemerintahan selama satu tahun terakhir, berbagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, mendorong pembangunan, serta memperbaiki efektivitas penegakan hukum menjadi bagian dari arah kebijakan yang terus diupayakan. Keberhasilan pemerintah selama setahun tersebut tidak semata diukur dari pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga dari komitmen membangun sistem pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.  Karena itu, RUU Perampasan Aset dapat dipandang sebagai salah satu momentum penting dalam memperkuat fondasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Keberadaan regulasi ini diharapkan tidak hanya memberikan kewenangan kepada negara untuk mengejar harta hasil tindak pidana, tetapi juga memastikan adanya mekanisme hukum yang adil sehingga masyarakat memperoleh perlindungan dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.  Pada akhirnya, publik berharap pembahasan RUU Perampasan Aset hingga target 15 Desember benar-benar menghasilkan undang-undang yang berpihak pada keadilan. Ketegasan dalam merampas harta hasil korupsi harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, pengawasan yang kuat, serta penghormatan terhadap hak masyarakat. Dengan demikian, perjuangan memberantas korupsi tidak berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan juga mampu mengembalikan aset negara, mempersempit ruang keuntungan dari kejahatan, dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum di Indonesia.  *) Pengamat Hukum dan Pemerintahan 

Read More
Back To Top