Pembersihan BUMN Dipercepat, Pemerintah Hemat Overhead hingga Rp50 Triliun

Jakarta- Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah mempercepat penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menutup 290 perusahaan yang dinilai tidak lagi produktif. Langkah tersebut disebut menghasilkan penghematan biaya overhead hingga sekitar Rp50 triliun per tahun yang dialihkan untuk kegiatan yang dinilai lebih memberikan manfaat bagi masyarakat. “Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita…

Read More

Restrukturisasi BUMN Berjalan, Dikelola Makin Bersih dan Produktif

Oleh : Herry Ramadhan )* Pemerintah terus mempercepat transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari agenda besar Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan aset negara dikelola semakin profesional, transparan, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Melalui Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), proses restrukturisasi…

Read More

Pemangkasan BUMN Nonproduktif Langkah Berani Bersihkan Inefisiensi

Oleh: Yusuf Rinaldi )* Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki fase penting di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Negara tidak lagi sekadar mengejar besarnya jumlah perusahaan pelat merah, tetapi mulai menempatkan produktivitas, efisiensi, dan manfaat bagi rakyat sebagai ukuran utama keberadaan BUMN. Kebijakan memangkas ratusan entitas yang tidak produktif menjadi sinyal bahwa pemerintah serius…

Read More

Guru PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Jadi ASN Pusat Mulai 2027

Jakarta – Pemerintah memastikan guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan status kepegawaian guru sekaligus upaya memberikan kepastian bagi tenaga pendidik yang selama ini masih berstatus paruh waktu. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip…

Read More

Guru PPPK Dialihkan Jadi ASN Pusat, Pemerintah Perkuat Kualitas Pendidikan Nasional

JAKARTA — Pemerintah bersama DPR RI menyepakati perubahan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai pemerintah pusat. Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola tenaga pendidik, memberikan kepastian status kepegawaian, sekaligus mendorong pemerataan kualitas pendidikan nasional. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut telah mempertimbangkan aspek…

Read More

Menjawab Harapan Guru PPPK melalui Reformasi Status Kepegawaian

Oleh: Samian Latif )* Langkah pemerintah dalam merumuskan skema baru status kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membawa kepastian bagi tata kelola pendidikan nasional. Kebijakan ini memberikan jaminan karier yang lebih terarah bagi ratusan ribu tenaga pendidik di seluruh daerah. Keputusan untuk membuka jalur pengangkatan guru berstatus paruh waktu menjadi penuh waktu, yang disusul…

Read More

Guru PPPK Jadi ASN Pusat : Langkah Berani Pemerintah Perkuat Pendidikan

Oleh: Dadang Suparna )* Keputusan pemerintah untuk mengalihkan status kepegawaian serta beban penganggaran gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat merupakan perubahan struktural yang signifikan dalam sistem tata kelola pendidikan Indonesia. Kebijakan ini menyentuh akar persoalan ketimpangan kemampuan keuangan yang kerap terjadi antardaerah, sekaligus berfungsi sebagai…

Read More

MBG Menggerakkan Ekonomi Daerah: Dari Piring Anak ke Pasar Petani

Oleh: Rangkai Ahmad Yusuf )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini lebih banyak dibicarakan dari perspektif pemenuhan gizi, kualitas sumber daya manusia, dan besarnya anggaran negara. Perspektif tersebut tentu penting. Namun, ada dimensi lain yang mulai terlihat semakin nyata. MBG berpotensi menjadi mesin penggerak ekonomi daerah melalui penciptaan permintaan pangan dalam skala besar dan…

Read More

MBG Berbenah: Dari Mengejar Cakupan Menuju Tata Kelola Berkualitas

Oleh: Hazel Aisyah S. )* Program publik berskala nasional tidak pernah selesai hanya dengan diluncurkan. Semakin besar cakupan sebuah program, semakin penting kemampuan pemerintah mengevaluasi, menemukan kelemahan, lalu memperbaikinya. Dalam perspektif kebijakan publik, justru kapasitas untuk melakukan koreksi merupakan salah satu indikator kematangan tata kelola. Hal tersebut kini terlihat dalam perjalanan Program Makan Bergizi Gratis…

Read More

Program MBG Perkuat Ekonomi Lokal, Kesejahteraan Masyarakat Ikut Meningkat

Oleh: Alfian Dwi P. )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perekonomian lokal. Ketika kebutuhan pangan untuk jutaan penerima manfaat dipenuhi secara rutin, program tersebut menciptakan permintaan yang relatif stabil terhadap berbagai komoditas pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan lokal. Kondisi ini membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, pelaku usaha…

Read More
Back To Top