Oleh : Rivka Mayangsari )* Transformasi ekonomi nasional saat ini memasuki babak baru yang semakin menegaskan pentingnya peran desa sebagai pusat pertumbuhan. Dalam konteks tersebut, kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi simbol sekaligus instrumen strategis dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Program ini tidak hanya dirancang sebagai wadah ekonomi, tetapi juga sebagai motor penggerak…
Oleh: Asep Faturahman )* Percepatan pembangunan ekonomi nasional kini menemui titik balik strategis dengan menempatkan desa bukan sekadar objek, melainkan fondasi utama pertumbuhan. Melalui manifesto Koperasi Merah Putih, pemerintah tengah merajut sistem ekonomi terintegrasi yang bergerak dari akar rumput menuju panggung nasional. Inisiatif ini membawa pesan kuat bahwa kedaulatan ekonomi Indonesia tidak lagi hanya bertumpu…
Jakarta – Aktivitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) kian menunjukkan peran strategis dalam memperkuat laju ekonomi nasional, khususnya melalui penguatan ekonomi berbasis desa. Pemerintah terus mendorong optimalisasi fungsi koperasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperpendek rantai distribusi yang selama ini dinilai tidak efisien. Menteri Koordinator Bidang Pangan…
Jakarta – Upaya pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan terus menunjukkan hasil yang semakin nyata melalui pengembangan Koperasi Merah Putih yang kini kian masif menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Program ini menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, sekaligus memperkuat kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa. Di tengah…
Oleh: Ravindra Tama )*Kebijakan pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen dipandang sebagai langkah strategis dalam melindungi petani sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan nasional di tengah tekanan global yang semakin kompleks. Kebijakan ini dinilai bukan sekadar respons sesaat, tetapi bagian dari strategi antisipatif untuk menghadapi potensi krisis pupuk dunia akibat lonjakan harga internasional dan…
Oleh : Arfan Heriyanto )* Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) menandai langkah progresif negara dalam menjawab tantangan era digital yang semakin kompleks. Regulasi ini tidak hanya hadir sebagai perangkat hukum semata, tetapi juga sebagai kompas moral dan operasional dalam memastikan ruang digital…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) di satuan pendidikan tidak dapat berdiri sendiri sebagai sekadar regulasi normatif. Ia membutuhkan orkestrasi yang kuat dari hulu ke hilir mulai dari pemerintah daerah (Pemda) sebagai pengampu kebijakan hingga sekolah sebagai ruang praksis…
JAKARTA – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan institusi pendidikan terus memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Sinergi lintas sektor ini dinilai krusial untuk memastikan ruang digital yang aman sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya…
Jakarta — Pemerintah terus memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS sebagai upaya melindungi anak di ruang digital, dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah hingga ke lingkungan sekolah. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa dukungan regulasi dari pemerintah daerah akan mempermudah penerapan aturan tersebut di masyarakat, terutama dalam mengatur akses anak terhadap platform digital….
Oleh: Rama Aditya Prakoso )*Langkah pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen di tengah tekanan global dinilai sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya merespons situasi, tetapi juga mengantisipasi potensi krisis pangan yang lebih luas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut telah dirancang jauh sebelum konflik geopolitik di kawasan…