Jakarta – Guna memastikan manfaat optimal tersalurkan dengan tepat, Pemerintah terus mematangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui evaluasi berkala dan penguatan pengawasan di lapangan. Upaya ini menjadi komitmen nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kualitas gizi pelajar dan kelompok rentan. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa efisiensi ketat pada…
Jakarta — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar semakin efisien, tepat sasaran, dan akuntabel. Langkah tersebut ditunjukkan melalui penyesuaian anggaran MBG tahun 2026 dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih optimal tanpa mengurangi manfaat program bagi masyarakat. Menteri…
Oleh: Narasoma Widjaya )*Komitmen memperkuat pemberantasan korupsi kembali ditegaskan melalui sinergi lintas lembaga yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung (MA), DPR RI, hingga pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat integritas aparat penegak hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara di tengah tuntutan masyarakat akan…
Oleh: Bintang Perkasa )* Komitmen pemberantasan korupsi kembali ditegaskan sebagai fondasi utama dalam memperkuat reformasi birokrasi dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memulai kajian tata kelola Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap program strategis nasional harus dilakukan…
JAKARTA – Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih kembali ditegaskan melalui instruksi tegas kepada seluruh jajaran kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi, pungutan liar (pungli), dan praktik beking ilegal yang selama ini menjadi hambatan bagi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pidatonya di hadapan DPR RI…
Jakarta – Upaya pemberantasan korupsi kembali menjadi perhatian utama pemerintah dan lembaga negara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan aparat negara yang terlibat praktik ilegal maupun penyalahgunaan wewenang harus ditindak tegas, termasuk oknum TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak memberikan pelayanan publik secara optimal….
Papua Tengah- Koops TNI Habema menegaskan bahwa tuduhan yang menyebut aparat TNI melakukan serangan terhadap Gereja Stasi Santo Paulus Nabuni di Kabupaten Intan Jaya merupakan narasi menyesatkan yang berpotensi memperkeruh situasi keamanan di Papua Tengah. Penegasan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial yang langsung mengaitkan ledakan di lingkungan gereja dengan aparat keamanan, padahal…
Papua Tengah – Tuduhan yang menyebut aparat TNI melakukan penyerangan terhadap Gereja Stasi Santo Paulus Nabuni di Kabupaten Intan Jaya dipastikan tidak benar. Informasi yang beredar luas di media sosial dinilai sebagai narasi menyesatkan yang berpotensi memperkeruh situasi keamanan di Papua Tengah, terutama di tengah proses investigasi yang masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti ledakan…
Oleh : Lua Murib )* Tuduhan yang menyebut TNI menyerang gereja di Kabupaten Intan Jaya merupakan narasi provokatif yang tidak berdasar dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di Papua. Informasi semacam ini sangat berbahaya karena dapat memicu keresahan masyarakat, memperkeruh suasana, serta membangun opini negatif terhadap aparat negara yang selama ini justru berupaya menjaga keamanan dan…
Oleh : Yohanes Wandikbo )* Tuduhan yang menyebut Tentara Nasional Indonesia menyerang gereja di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, merupakan narasi provokatif yang tidak berdasar dan berpotensi memperkeruh situasi keamanan di Papua. Informasi semacam ini sangat berbahaya karena dapat memicu keresahan masyarakat, membangun opini negatif terhadap aparat negara, serta menghambat proses pembangunan yang sedang dijalankan…