Sebagian Keuntungan Koperasi Desa Dialokasikan untuk Pendapatan Desa

Serang – Pemerintah memastikan sebagian keuntungan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan dialokasikan untuk memperkuat pendapatan desa. Skema tersebut menjadi bagian dari desain kelembagaan koperasi yang tidak hanya berorientasi pada aktivitas usaha, tetapi juga pada kontribusi langsung terhadap pembangunan desa. Hal itu disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, saat meninjau Kopdes Merah…

Read More

Koperasi Desa Perkuat Ekonomi Lokal, Keuntungan Kembali ke Desa

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai pusat ekosistem ekonomi rakyat. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, koperasi desa didorong bukan sekadar lembaga usaha, tetapi instrumen afirmasi yang memastikan perputaran ekonomi terjadi dan manfaatnya kembali ke desa. Sinergi lintas kementerian menjadi kunci percepatan…

Read More

Koperasi Desa sebagai Alat Distribusi Keadilan Ekonomi

Oleh : Antonius Utomo )* Di tengah dinamika ekonomi Indonesia yang semakin kompleks di awal 2026, wacana tentang koperasi desa tidak lagi hanya sebagai konsep ekonomi kerakyatan tradisional, tetapi telah berubah menjadi isu kebijakan publik yang aktual dan strategis. Pemerintah secara konsisten mendorong pembentukan dan penguatan koperasi desa sebagai instrumen utama dalam mendorong pemerataan ekonomi,…

Read More

Koperasi Desa Merah Putih Jadi Instrumen Afirmasi Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Abdul Razak )* Pemerintah terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai instrumen afirmasi ekonomi berbasis komunitas. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, koperasi desa didorong bukan sekadar sebagai lembaga usaha, melainkan sebagai pusat ekosistem ekonomi rakyat yang terintegrasi dengan program sosial dan ketahanan pangan…

Read More

Ramadan 2026, Skema Bansos Ganda Diluncurkan untuk Ringankan Beban Keluarga Prasejahtera

Jakarta – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan proses penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler pada triwulan pertama 2026 terus berjalan. Hingga awal bulan suci Ramadan ini, tercatat realisasi penyaluran bansos reguler telah mencapai 90 persen secara nasional sebagai bagian dari komitmen pemerintah menjaga daya beli dan ketahanan keluarga prasejahtera. “Alhamdulillah proses penyaluran bansos…

Read More

Mendukung Disiplin Operasional Demi Integritas MBG

Oleh : Rivka Mayangsari )* Komitmen negara dalam membangun generasi sehat dan unggul tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan besar, tetapi juga melalui disiplin operasional di lapangan. Inilah yang kini ditegaskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penguatan pengawasan dan penegakan aturan menjadi langkah nyata untuk memastikan setiap proses berjalan…

Read More

Penyaluran PKH dan Bantuan Sembako Dipercepat, Bansos Ganda Ramadan 2026 Mulai Digulirkan

Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi masyarakat rentan melalui percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako pada triwulan pertama 2026. Kebijakan bansos ganda menjelang Ramadan ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan kebutuhan pokok jutaan keluarga terpenuhi secara tepat waktu dan tepat sasaran. Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), distribusi bantuan dilakukan…

Read More

Bersama Menjaga Transparansi Penggunaan Anggaran MBG

Oleh: Asep Faturahman )* Transparansi menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran negara, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dikelola secara terbuka, terukur, dan akuntabel. Dinamika yang muncul di ruang publik, termasuk perbincangan viral mengenai menu Ramadan, dipandang sebagai bagian dari…

Read More

Percepat Hunian Layak, Papua Renovasi 2.100 Rumah Warga

Jayapura – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mempercepat program renovasi rumah tidak layak huni sebagai langkah konkret memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat. Sebanyak 2.100 unit rumah ditargetkan mulai direnovasi pada Maret 2026, bersamaan dengan pembangunan lima unit rumah susun (rusun) di sejumlah wilayah strategis. Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, mengatakan pelaksanaan fisik program tersebut merupakan…

Read More

Pembangunan Hunian Papua Perkuat Fondasi Kesejahteraan

PAPUA – Pemerintah mempercepat renovasi ribuan rumah tidak layak huni di Papua sebagai wujud nyata pemerataan pembangunan dan komitmen menghadirkan kesejahteraan hingga wilayah timur Indonesia. Program ini menjadi bagian strategis dari agenda nasional sektor perumahan yang menempatkan hunian layak sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi…

Read More
Back To Top